Page 62 - MAJALAH 107
P. 62

Tinjau Gempa  Aceh bisa sama dengan provinsi
                                                           Aceh              maju lainnya, karena itu adalah
                                                                             kunci mempercepat pembangunan
                                                            Sementara itu  masyarakat Aceh,” tambahnya.
                                                           Tim Kunker Komisi
                                                           VIII yang bertu-    Tim Kunker Komisi VIII juga
                                                           gas m e nye r ap  mengunjungi Posko Bencana di
                                                           aspirasi masyara-  Kecamatan Tangse, Kabupaten
                                                           k a t  N an g g ro e  Pidie. Gempa bumi 5,6 SR di 16 km
                                                           Aceh Darussalam  Barat daya Aceh Besar Oktober lalu
                                                           mendapatkan se-   berdampak pada rusaknya berbagai
                                                           jumlah masukan.  fasilitas sosial. Oleh karena itu,
                                                           Diantaranya  pe-  Komisi VIII meminta Pemerintah
                                                           ningkatan jumlah  Daerah Kabupaten Pidie dan Badan
                                                           pondok pesantren  Nasional Penanggulangan Bencana
                                                           namun tidak di-   (BNPB) melakukan verifikasi tingkat
                                                           barengi dengan  kerusakan dampak gempa tersebut.
                                                           pembinaan teknis  Disertai dengan penanggulangan
                                                           yang diberikan  bencana pasca gempa oleh mitra
                                                           pemerintah.       kerja Komisi VIII.

                                                            “Sebut saja ma-    Terkait dengan program pember-
                                                           sih banyak pondok  dayaan perempuan, Sekda Aceh,
                                                           pesantren yang  Dermawan mengatakan masih ber-
                                                           belum memiliki  jalan dengan baik. Kampanye kese-
                                                           sarana dan prasa-  taraan gender emansipasi perem-
                                                           rana serta gedung  puan dalam pembangunan serta
                                                           ruang belajar yang  pemberdayaan perempuan tetap
                                                           memadai. Hal ini  dilaksanakan rutin oleh pemerin-
                                                           tentu akan meng-  tah aceh. Dalam hal perlindungan
                                                           hambat proses  hak-hak konstitusional perempuan,
                                                           belajar mengajar,”  pemerintah aceh menjalin kerjasa-
                                                           kata Wakil Ketua  ma dengan berbagai pihak, terma-
          Ini PR (pekerjaan rumah) bagi  Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria  suk kalangan LSM dan ulama. Salah
          Kemensos dan tentu kita semua  yang memimpin rombongan kunker  satunya saat akhir Oktober lalu,
          untuk mengatasi ini,” ungkap Ledia.  Aceh.                         Komnas Perempuan dan Pemerintah
                                                                             Aceh menggelar dialog dan evaluasi
           Sementara itu Anggota Komisi      Berangkat dari hal tersebut, Komi-  bersama tentang penerapan hak-
          VIII lainnya Abdul Aziz Suseno  si VIII meminta agar pemerintah  hak konstitusional perempuan di
          mendapat aspirasi berbeda dari ma-  meningkatkan perhatiannya pada  Aceh.
          syarakat Arowi. Dimana masyarakat  pendidikan keagamaan yang ada
          menyampaikan secara langsung  di Aceh, khususnya agama Islam.        Dengan kata lain, secara umum
          janji pemerintah yang ingin mem-  Serta mendesak Kementerian Aga-  penerapan  hak  konstitusional  di
          berikan rumah permanen dari bata  ma untuk memberikan dukungan  Aceh sudah berjalan dengan baik.
          kepada warga Arowi yang notabene  alokasi anggaran yang cukup un-  Salah satu indikasinya terlihat dari
          berada disekitar pesisir pantai, na-  tuk pendidikan keagamaan di Aceh,  keterlibatan perempuan Aceh se-
          mun hingga kini janji tersebut be-  mengingat Provinsi ini memiliki keis-  bagai kandidat dalam Pemilu 2014,
          lum teralisasi.                  timewaan dalam budaya dan adat  semua Parpol telah memenuhi ke-
                                           istiadat, serta penerapan syariat Is-  tentuan tentang partisipasi perem-
           “Warga menagih janji pemerin-   lam di daerah ini.                puan. Untuk hal tersebut, Sayed
          tah yang katanya rumahnya akan                                     mengaku komisinya memberikan
          direnovasi menjadi rumah bata      “Dengan demikian materi muatan  apresiasi yang besar. Bahkan ia
          permanen. Kenyataannya saat ini  lokal dimasukan dalam kurikulum  memperkirakan pada pemilu 2014
          pemerintah  hanya merenovasi  madrasah yang berorientasi kepada  mendatang akan lebih banyak men-
          rumah warga dengan mengguna-     penerapan  dan  penguatan  nilai-  empatkan perempuan dalam jajaran
          kan papan, bukan bata dan semen.  nilai Dinul Islam dan pelestarian  anggota legislatif di tingkat Provinsi,
          Untuk hal ini kami akan sampaikan  budaya Aceh yang Islami dikalangan  Kabupaten dan Kota. (ayu,as)
          kepada Komisi V yang menangani  siswa. Akhirnya peningkatan
          perumahan,” ungkap Aziz.         kualitas Sumber Daya Manusia


          62  PARLEMENTARIA  EDISI 107 TH. XLIII, 2013
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67