Page 64 - MAJALAH 107
P. 64

tah segera mendorong percepatan                                      Khusus Industri mobil nasional,
          pembangunan infrastruktur massal                                   dia mengharapkan industri otomotif
          seperti monorail dan MRT untuk                                     nasional dapat segera bangkit,
          mengurangi kemacetan di kota be-                                   karena memang kebutuhan mobil di
          sar. “Kemacetan di jalan akan terus                                Indonesia sangat besar. “Berikutnya
          bertambah, bukan karena adanya                                     kita ingin sistem infrastruktur
          mobil murah tetapi karena semakin                                  semakin terintegrasi, khusus mobil
          meningkatnya pertumbuhan eko-                                      murah konsepnya memang hanya
          nomi,” tandasnya.                                                  untuk pemenuhan kebutuhan orang
                                                                             tertentu saja, dan yang penting
           Menurutnya, kebijakan Pemerin-                                    bagaimana untuk membangun
          tah daerah DKI Jakarta sudah jalur                                 infrastruktur publik itu utamanya,”
          yang benar dalam mengejar ke-                                      jelasnya.
          tertinggalan infrastruktur dengan
          segera membangun transportasi  katanya.                               Permalukan Pemakai Premium
          massal. “Namun semuanya butuh
          proses, kita akui memang pajak mo-  Terkait persoalan Infrastruktur,   Pemerintah mengancam akan
          bil kendaraan bermotor Indonesia  lanjut Fary, dirinya bersama Komisi  mempermalukan pengguna mobil
          termasuk tertinggi, coba jika diluar  V DPR sudah melakukan evaluasi  murah ramah lingkungan (Low Cost
          negeri mobil mewah 1 miliar, maka  kepada semua stakeholder Komisi  Green Car/LCGC) yang mengguna-
          di Indonesia bisa mencapai 2 miliar,”  V DPR, ternyata dari hasil evaluasi  kan bahan bakar minyak bersubsidi.
          katanya.                         itu masih terdapat kekurang an khu-  “Kalau ada yang nekat mengguna-
                                           susnya pembangunan infrastruktur,  kan Premium, difoto saja biar di-
           Sementara anggota Komisi V DPR  air bersih, bandara, pelabuhan dan  permalukan,” kata Menteri Perindus-
          Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai  transportasi lainnya. “Semua sudah  trian M.S Hidayat baru-baru ini.
          Gerindra mengatakan, dirinya men-  didiskusikan de ngan Komisi V DPR
          dorong pembangunan Industri oto-  bahkan sebagian besar beralasan    Dalam beberapa hari terakhir,
          motif nasional, karena kebutuhan  masih minimnya anggaran,” ung-   marak foto mobil murah pengguna
          mobil nasional pertahun terus me-  kapnya.                         Premium beredar di sebuah situs
          ningkat bahkan mencapai 1.7 juta                                   berita. Hidayat mengancam pemi-
          pertahun.                          Karena itu, terangnya, perlu ada  lik mobil murah yang nekad meng-
                                           terobosan dalam meningkatkan  gunakan bahan bakar bersubsidi
           “Kita lihat bahwa pangsa pasar  pembangunan infrastruktur, artinya  harus dipermalukan. “Dari sekian
          mobil diseluruh dunia yang ter-  perlu terobosan guna mencegah  ribu orang ada beberapa yang nye-
          tinggi yaitu  Indonesia. Yang utama  anggaran jangan sampai bocor,  leweng, ya itu difoto saja. Diperma-
          yaitu bagaimana mendorong per-   memang apabila tidak bocor sangat  lukan, nomornya (nomor pelat ken-
          tumbuhan ekonomi salah satunya  memungkinkan kita membangun  daraan) juga difoto,” katanya.
          membangun pabrik mobil nasional,”  jalan dari Aceh-Lampung.
          ujarnya.                                                             Meski mengancam akan mem-
                                             Terkait kebijakan menekan laju  permalukan, Hidayat mengakui
           Dia menegaskan, dirinya menolak  pertumbuhan kendaraan bermo-     hingga kini pemerintah masih
          mobil murah dan mendukung pem-   tor, Fary mengatakan, setiap Ke-  menggodok regulasi yang melarang
          bangunan mobil nasional secara ter-  pala Daerah mempunyai terobosan  penggunaan premium sebagai ba-
          padu. “Kita juga mendorong bagaima-  dalam menekan laju pertumbuhan  han bakar mobil murah. “Nanti juga
          na transportasi publik dikedepankan  kendaraan bermotor. Diakuinya,  ada kerja sama dengan SPBU untuk
          jangan kita mendorong jumlah mobil  untuk anggaran infrastruktur Indo-  membuat aturannya ,” ujarnya.
          sementara jalan yang dibangun tidak  nesia hanya mencapai sekitar 2.5
          meningkat maka kami mendorong in-  persen dari APBN, sementara untuk   Namun langkah Menteri Perindus-
          dustri mobil nasional berikutnya yaitu  negara maju bisa tembus diatas lima  trian, dinilai Tommy tidak akan ber-
          me ngutamakan transportasi publik,”  persen.                       jalan di lapangan, karena, akunya,
                                                                             masyarakat membeli mobil LCGC
                                                                             dengan harapan dapat menggu-
                  Kita lihat bahwa pangsa pasar mobil                        nakan premium dan irit. “Sekarang
          diseluruh dunia yang tertinggi yaitu  Indonesia.                   ini mobil mewah saja masih mengisi
          Yang utama yaitu bagaimana mendorong                               premium seperti di luar kota tidak
                                                                             ada pertamax plus mereka banyak
          pertumbuhan ekonomi salah satunya                                  mengisi premium,” terangnya. (si)
          membangun pabrik mobil nasional                                    Foto: Iwan Armanias/Parle.



          64 PARLEMENTARIA  EDISI 107 TH. XLIII, 2013
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69