Page 66 - MAJALAH 107
P. 66

semuanya membutuhkan efektifitas  terbukaan itu menjadi faktor pen-  regional chapter GOPAC (Global
          dan fungsi kerjasama antar negara  ting. disisi lain, diharapkan negara  Organization of Parliamentarians
          dan kerangka berfikir internasional  tetangga dapat bekerjasama untuk  Against Corruption) yang bermarkas
          dalam memberantas korupsi,”ujar  memulangkan para koruptor. “Ja-   di Kanada. Sebanyak 28 orang ang-
          Ketua Global Organization of Par-  ngan sampai para pelaku atau orang  gota DPR RI bergabung menjadi ang-
          liamentarians Against Corruption  yang korupsi di Indonesia menjadi-  gota SEAPAC melalui pembentukan
          (GOPAC)  ini.                    kan negara tetangga sebagai surga  gugus tugas nasional anti korupsi
                                           bagi mereka,” tandasnya.          pada Desember 2012. Saat ini jum-
           Menurut Pramono dalam sidang                                      lah anggota DPR yang bergabung
          kali ini, Indonesia ingin berbagi visi                             dengan SEAPAC sudah mencapai 39
          yang kuat dalam memberantas ko-          Visi dari                 orang.
          rupsi dan mendukung pemerintah-  pemerintah menjaga
          an yang bersih. “Visi dari pemerintah                                Kode Etik Anti Korupsi
          menjaga integritas dan moralitas   integritas dan
          dalam melayani masyarakat dengan   moralitas dalam                   Terkait hasil deklarasi Medan,
          baik, serta mendorong terciptanya   melayani masyarakat            Ketua BKSAP Surahman Hidayat
          transparansi dan akuntabilitas dari                                mengusulkan agar segera disusun
          sisi administrasi,” tandasnya.   dengan baik,                      Kode Etik Khusus anti korupsi
                                           serta mendorong                   bagi anggota Dewan. “Memang
           Dia menambahkan, Parlemen                                         kita sudah ada  United Nations
          Indonesia memiliki visi yang men- terciptanya                      Convention Against  Corruption
          dalam dalam menerapkan sema-     transparansi dan                  (UNCAC) namun itu masih normatif
          ngat Pertemuan GOPAC Chapter.                                      kita ingin yang lebih aplikatif lagi
          “Kita semua memiliki kepedulian  akuntabilitas dari sisi           untuk memerangi korupsi di DPR RI,”
          dalam berbagai latar belakang multi   administrasi,                ujarnya disela-sela Sidang umum
          political, kita semua terinspirasi se-                             Southeast Asian Parliamentarians
          mangat pergerakan anti korupsi dari                                Against Corruption (SEAPAC) di
          GOPAC ini,” ujarnya.               Pramono menambahkan, didalam  Medan, Kamis, (24/10).
                                           deklarasi Medan prinsipnya me-
           SEAPAC, lanjutnya, merupakan  ngatur agar parlemen di Asia teng-    Menurutnya, hal ini merupakan
          lembaga yang memfokuskan solusi  gara memiliki kesepahaman untuk  upaya kita untuk berbuat sesuatu
          dan langkah-langkah dalam mem-   segera meratifikasi United Nation  dalam memberantas korupsi dan
          berantas korupsi. “Kita mengharap-  Convention Against  Corruption  termasuk etika moral kita sebagai
          kan pertemuan ini dapat memiliki  (UNCAC). “Indonesia sendiri sudah  anggota DPR untuk memerangi
          dampak dalam mempromosikan  hampir meratifikasi semua yang  praktek korupsi tersebut. “Kode etik
          gerakan anti korupsi,” ujarnya.  belum tinggal asset recovery saja,”   itu untuk memelihara legitimasi
                                           katanya.                          anggota parlemen karena didalam
           Pertemuan ini bagi Indonesia                                      dirinya melekat tanggung jawab so-
          merupakan langkah serius dalam     Dia mengatakan, ratifikasi asset  sial dan moral,” ujarnya.
          menjadikan korupsi sebagai keja-  recovery sangat penting bagi Indo-
          hatan luar biasa di tengah masyara-  nesia untuk mencegah para pelaku   Dia menambahkan, aturan inter-
          kat termasuk juga penyalahgunaan  korupsi lintas batas melarikan uang  nal DPR juga harus diperkuat terkait
          kekuasaan trias politika.        hasil korupsinya. “Para pelaku ko-  dukungan dalam memerangi prak-
                                           rupsi makin lama makin canggih  tek korupsi diantaranya menskors
           Pada kesempatan itu, Pramono  mereka tidak menempatkan uang-      dan memecat anggota yang terlibat
          mengharapkan semakin meluasnya  nya di Indonesia atau negara sendiri  korupsi. “Kita juga akan mendorong
          gerakan anti korupsi pada tingkat  tetapi dipindah ke luar negeri,” tan-  sampai tingkat Fraksi dan yakin se-
          parlemen di Asia Tenggara. “Kita  dasnya.                          mangatnya sama semua,” tandas-
          intinya mendorong semua anggota                                    nya.
          SEAPAC untuk memiliki  national    Begitu dipindah ke luar negeri,
          chapter karena memang yang baru  lanjut Pram, Indonesia tidak me-    Surahman mengatakan, dirinya
          memiliki national chapter adalah  miliki alat untuk mengambil aset  mendorong perbaikan UU MD3 se-
          Indonesia, Malaysia dan Timor  hasil korupsi tersebut. “Karena itu  bagai pintu masuk dalam memer-
          Leste,” ujarnya.                 ratifikasi UNCAC itu sangat penting  angi korupsi di Dewan. “Khusus le-
                                           sekali,” jelasnya.                gislasi juga perlu diperbaiki dan itu
           Menurutnya, semua negara yang                                     menjadi pintu masuk untuk perbaik-
          tergabung  di  SEAPAC  memiliki    SEAPAC didirikan sejak tahun  an kedepannya,” katanya. (si) Foto:
          pandangan yang sama bahwa ke-    2005 di Manila, Filipina, sebagai   Iwan Armanias/Parle.




          66 PARLEMENTARIA  EDISI 107 TH. XLIII, 2013
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71