Page 65 - MAJALAH 107
P. 65

LIPUTAN KHUSUS




































                                 DPR RI Akan Susun

                            Kode Etik Anti Korupsi






                  Perhelatan akbar anti korupsi yang digagas oleh DPR RI  baru saja usai, dan membuahkan
             empat isu utama yang dinamakan “Deklarasi Medan”. Deklarasi tersebut membahas beberapa hal

               diantaranya mengenai patronase politik dan dampaknya terhadap korupsi, Gender, budaya dan
                 korupsi, mobilisasi massa dan bagaimana memperbaiki kepercayaan public (public trust).



                       eberapa isi deklarasi di-  pencegahan, kriminalisasi, pengem-  tas batas negara, sebagaimana juga
                       antaranya menyatakan  balian aset, kerjasama internasional  diakui oleh UNCAC bahwa korupsi
                       tidak ada kekebalan  dan mekanisme pengawasan yang  merupakan ancaman trans nasional.
                       hukum dalam bentuk  efektif.                             “DPR RI berusaha untuk mengambil
              Bapapun yang dapat di-                                            inisiatif dan mendorong langkah
            berikan kepada seseorang termasuk   “Sebagai tuan rumah Indone-     konkret demi mewujudkan kerjasa-
            pejabat publik yang terlibat dalam  sia khususnya DPR RI sebagai pe-  ma antar negara dalam pemberan-
            kasus korupsi. Kemudian diperlu-  nyelenggara sidang umum  South-   tasan korupsi,” tandasnya.
            kan kerjasama yang lebih erat antar  east Asian Parliamentarians against
            berbagai pihak termasuk NGO, Me-  Corruption (SEAPAC, memiliki ke-    Persoalan Korupsi
            dia, sektor swasta dan institusi yang  pentingan yang begitu besar ter-
            berkaitan dengan pengawasan ko-   hadap kerjasama regional dalam      Wakil Ketua DPR Pramono Anung
            rupsi.                            pemberantasan korupsi,” ujar Wakil  mengatakan, Indonesia masih me-
                                              Ketua DPR Pramono Anung saat kon-  miliki tantangan dalam memberan-
              Selain itu, anggota parlemen  ferensi Pers SEAPAC , baru-baru ini.  tas korupsi diantaranya, perbaikan
            harus berpartisipasi dalam mem-                                     sektor politik dan penegakan hukum
            promosikan prinsip-prinsip UNCAC    Menurutnya, Korupsi bukan lagi  di Indonesia. “Selain itu perlu dido-
            (United Nations Convention on Anti-  isu domestik tetapi sudah dika-  rong pembangunan integritas serta
            Corruption) yang terdiri dari upaya  tegorikan sebagai kejahatan lin-  perbaikan sektor pemerintahan,


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 107 TH. XLIII, 2013  65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70