Page 32 - MAJALAH 112

PENGAWASAN

Jumlah SPBU akan terus bertam- lanjut, Ia mengatakan agar tidak Komisi VII sampai dengan saat ini
bah sesuai kesiapan pom bensinnya. meresahkan, payung hukumnya belum memiliki fungsi pengawasan
Rata-rata penyaluran BBM subsidi di sangat diperlukan.“Bukan imbauan- ataupun rapat dengar pendapat
Jakarta mencapai 15 kiloliter per imbauan yang ada seperti seka- (RDP) dengan Pertamina. Memang
hari. Dengan demikian, volume BBM rang ini, tanpa ada sanksinya. “Jadi, populasi di tempat itu tidak sebesar
subsidi yang dihitung untuk 17 SPBU peme rintah bisa mengetahui lebih di ibu kota, tapi mengenai strategi
mencapai 255 kiloliter per hari. jauh siapa-siapa saja yang memang itu ranahnya dalam eksekutif. Se-
layak memakai BBM bersubsidi. Itu- jauh ini kami menyetujui program
Pertamina membayar “fee” atau lah yang dinamakan distribusi tertu- tersebut, yang dianggarkan dalam
biaya atas setiap liter BBM subsidi tup,” papar Boby Rizaldi. biaya subsidi.
yang disalurkan SPBU ke PT Inti
(Persero) sebagai pelaksana pro- Sekitar Rp18 per liter yang diang-
gram “RFID” sebesar Rp18 per liter, garkan dalam subsidi. Dalam sub-
sehingga total yang dibayarkan di- sidi itu ada margin plus tambahan
perkirakan mencapai Rp4,6 juta infrastrukturnya. Program ini
per hari. disiapkan pemerintah, yang
dalam kajiannya akhirnya di-
Program “RFID” dimulai anggarkan Rp18 per liter. Es-
di wilayah Jakarta dengan timasinya dengan Rp18 per
target SPBU sebanyak 274 liter, RFID memakan biaya
unit dan 15 juta kendaraan. sekitar Rp960 miliar per ta-
Pemasangan “RFID” meru- hun.
pakan bagian program
Sistem Monitoring dan Justru dengan RFID akan
Pengendalian (SMP) BBM. ada cek silang besaran,
Program pemerintah itu di- dari depot ke SPBU, dan dari
laksanakan Pertamina. SPBU ke masyarakat. Selama
ini beredar isu kalau dari depot
Program mengacu Peraturan Pertamina ada yang tidak sam-
Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 pai ke masyarakat, “kencing” di
dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 tengah jalan.
Tahun 2013.
“Itu juga yang bolak-balik kami
SMP BBM dilakukan dengan mem- tanyakan ke pemerintah. Mereka
bangun dua sistem teknologi infor- Regulasi sekarang lanjut Rizaldi, kerap beralasan tidak bisa mengi-
masi (TI) yakni di SPBU dan kenda- saling bertentangan dan peme- dentifikasi pertanggungjawaban
raan. Di SPBU terdapat alat pembaca rintah pun belum bisa memberi- dan kekurangan alat. Akhirnya
(reader) di ujung selang (nozzle) kan sanksi hukum. Dalam pa- mereka menawarkan solusi RFID
penyalur BBM dan juga penyimpan yung hukum Perpres No.15/2012, itu. Sebenarnya ini program lama,
data (server). Sedangkan, “RFID” diperboleh kan memakai BBM ber- tapi baru sekarang ini diajukan,” tu-
yang berbentuk cincin dipasang di subsidi, itu sudah diatur di dalam- turnya.
mulut tangki BBM kendaraan. nya. Sementara, dalam UU memang
disebutkan bahwa BBM itu boleh Pemerintah selama ini telah
Pemerintah mengklaim setiap diakses oleh semua orang. melakukan beragam cara untuk
tahun subsidi bahan bakar minyak menekan konsumsi BBM bersubsidi,
(BBM) selalu jebol. Berbagai upaya Sejauh ini tidak ada sanksi bagi salah satu diantaranya dengan RFID.
dilakukan untuk menghindari beng- mobil mewah yang menggunakan Adapun wacana lain dengan peng-
kaknya alokasi dana untuk subsidi BBM bersubsidi. Nanti akan diatur gunaan stiker, kartu, BBM non tu-
bahan bakar. Salah satunya mema- dalam revisi UU Migas. Dalam RFID nai hingga mewajibkan kendaraan
sang RFID pada kendaraan bermotor itu ada datanya, jenis mobil, dan pemerintah untuk menggunakan
yang berhak memakai BBM bersub- pemilik, dari situ bisa diketahui se- BBM non subsidi. Namun beragam
sidi. cara akurat siapa yang berhak. Pa- usaha tersebut belum mampu mem-
yung hukumnya tidak bisa hanya batasi konsumsi BBM secara nasi-
Distribusi Tertutup dengan perpres, harus diatur dalam onal, mengingat di sisi lain penye-
UU. Dalam revisi UU nanti akan lewengan BBM juga masih marak
Menurut anggota Komisi VII DPR, didefinisikan BBM bersubsidi itu terjadi. (As) Foto: iwan armanias/parle.
Boby Rizaldi, program ini sudah apakah dapat dibeli semua orang
lama disiapkan pemerintah, na- atau dibatasi dengan kriteria khu-
mun baru diajukan sekarang. Lebih sus.

32 PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014