Page 37 - MAJALAH 112
P. 37
keputusan telah diambil, diantaranya memprioritaskan
pembahasan RUU KUHP yang dinilai Daftar Inventarisa-
si Masalah atau DIM-nya tidak sekomplek RUU KUHAP.
Dari 25 kluster hasil pemetaan persoalan yang telah dis-
ampaikan seluruh fraksi, 10 diantaranya telah berhasil
diselesaikan.
“RUU KUHP tidak serumit KUHAP, tidak terkait kepen-
tingan lembaga negara yang menyampaikan keberatan.
Dari DIM yang masuk, pemerintah sudah menetapkan
ada 25 kluster, 10 sudah kita selesaikan. Jadi saya ma-
sih optimis bisa kita selesaikan,” lanjut wakil rakyat dari
daerah pemilihan Lampung I ini. Baginya momentum
penyelesaian revisi harus dijaga sampai anggota DPR
periode ini menyelesaikan tugasnya pada bulan Sep-
tember yang akan datang. “Kalau momentum yang lain
entah kapan itu akan datang. Aturannya jelas tidak ada
produk legislasi yang dapat di-carry over. Ini berlaku
untuk setiap RUU. Kalau tidak diselesaikan DPR periode
ini berarti harus dimulai dari nol lagi, akan ada pem-
bahasan prolegnas baru. Kemudian menunggu peme-
rintah hasil pemilu memasukkan draf RUU. Masalahnya
bisa saja mereka tidak sepakat dengan draf yang ada
sekarang kemudian direvisi lagi. Itu berarti rakyat,
Daftar Masalah RUU KUHP dan KUHAP bangsa ini harus menunggu lagi lepas dari produk lama
yang masih berbau kolonial,” tandasnya.
Menurut Koalisi Masyarat Anti Korupsi dan Reformasi
Hukum Pada bagian lain Muzammil menyatakan dapat me-
mahami sejumlah keberatan yang disampaikan KPK,
1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan. Mahkamah Agung, Kepolisian dan lembaga lain. Bagi-
nya ruang untuk melakukan perbaikan ada pada peme-
2. KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di rintah karena produk legislasi ini merupakan usul inisi-
luar KUHP. atif pemerintah. Komisi III menurutnya membuka ruang
bagi sejumlah perbaikan, mengakomodir masukan yang
3. Penghentian penuntutan suatu perkara. disampaikan lembaga negara, seperti usulan perbaikan
dan penyesuaian yang dilakukan sejumlah fraksi lewat
4. Tidak adanya kewenangan memperpanjang DIM yang telah disampaikan kepada pemerintah.
penahanan dalam tahap penyidikan.
Koalisi Masyarat Anti Korupsi dan Reformasi Hukum
5. Masa penahanan tersangka lebih singkat. yang digawangi oleh sejumlah LSM juga telah
memaparkan catatan penting yang menurut mereka
6. Hakim dapat menangguhkan penahanan yang telah alpa dari perhatian pemerintah dan dewan
dilakukan penyidik. dalam proses pembahasan. Selain mempermasalahkan
substansi koalisi juga menyoroti proses pembahasan
7. Penyitaan harus mendapat izin hakim. yang kerap dilakukan pada waktu malam, tidak
transparan dan tertutup sehingga kontrol publik
8. Penyadapan harus mendapat izin hakim. menjadi lemah. Mereka juga menilai jumlah anggota
Panitia Kerja yang hadir dalam persidangan tidak
9. Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat sampai setengah dari total anggota 27 orang. “Kami
dibatalkan oleh hakim. menilai alangkah lebih baik jika pembahasan dihentikan
terlebih dahulu dan dilanjutkan kembali pada DPR
10. Putusan Bebas tidak dapat dikasasi di Mahkamah periode berikutnya. Kita ingin proses pembahasan yang
Agung. berkualitas dan KUHP serta KUHAP yang dihasilkan
dapat melindungi hak asasi warga negara,” tutur
11.Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat Aminah salah seorang juru bicara koalisisi.
dari putusan pengadilan tinggi.
Pemerintah Mengaku Terbuka
12. Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur.
Dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana
PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014 37
