Page 35 - MAJALAH 112
P. 35

kan langkah-langkah strategis  dalam memperbaiki     berkoordinasi dan membuat kebijakan bersama ter-
            buruknya tata kelola dan implementasi program tunja-  kait saldo kas daerah yang tidak cukup untuk mem-
            ngan sertifikasi guru. Diantaranya sebagai berikut :  bayar TPG, agar carry over TPG tahun-tahun sebelum-
                                                                 nya dapat segera diselesaikan.
            1. Kemendikbud perlu melakukan kajian komprehensif
              terkait kebijakan, prosedur dan syarat-syarat pembe-  7. Inspektorat daerah perlu menyiapkan system control
              rian TPG (Tunjangan profesi guru).                 atas TPG dengan memanfaatkan peran BPKP (Badan
                                                                 Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sebagai in-
            2.Kemendikbut dalam penetapan kebijakan TPG perlu    stansi Pembina sistem pengendalian intern pemerin-
              memperhatikan  kesempatan  jam mengajar guru       tah.
              perkotaan dan pedesaan.
                                                                 Selain itu menurut Ketua BAKN sekaligus sebagai
            3.Kemendikbud dalam penetapan kebijakan TPG perlu  anggota Komisi VIII DPR RI ini, salah satu cara untuk
              memperhatiak kesejahteraan guru-guru Non PNS     memperbaiki  efektivitas  penyaluran  dana  sertifikasi
                                                               guru tersebut adalah dengan Perbaikan Kinerja Dinas
            4. Kemendikbud perlu melakukan kajian Komprehensif  Pendidikan  Kabupaten/Kota  dan  meningkatkan  fungsi
              terkait dampak pemberian TPG terhadap kinerja guru  pengawasan inspektur Jenderal Kabupaten Kota. Ia
              secara keseluruhan                               berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Inspe-
                                                               ktorat Jenderal di Kabupaten/kota, Pimpinan DPRD dan
            5.Kemendikbud perlu melakukan kajian terkait skema  berbagai pihak seperti BPKP  untuk  betul-betul serius
              alternative  pemberian TPG (misalnya disatukan de-  menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. De-
              ngan gaji atau menjadi remunerasi), agar pemberian  ngan demikian program yang awalnya bertujuan baik,
              TPG lebih tepat sasaran dan berdampak pada perbaik-  dengan pengimplementasian yang baik, niscaya akan
              an kualitas pendidikan.                          membawa dampak dan manfaat yang baik juga bagi
                                                               masyarakat, bangsa dan Negara. (Ayu,Agung) foto: andri/
            6.Kemendikbud, Kemenkeu dan Kemendagri perlu       parle/hr.


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 112 TH. XLIV, 2014  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40