Page 38 - MAJALAH 112

LEGISLASI

Negara beberapa waktu lalu Juru Bicara Kepresidenan penggeledahan tidak memerlukan izin dari hakim kami
RI, Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah dukung. Tapi sebenarnya tentang itu perlu diatur agar
berketetapan hati untuk meneruskan pembahasan lebih baik,” paparnya.
RUU KUHP dan KUHAP bersama DPR. Secara khusus
ia menggarisbawahi amanat Presiden Susilo Bambang Namun kondisi ini menurut Martin Hutabarat anggota
Yudhoyono apabila ada materi dalam revisi undang- Komisi III dari Fraksi Partai Gerinda sudah terlanjur
undang itu dirasa melemahkan kinerja Komisi pelik. Ia meyakini waktu tersisa sampai anggota DPR
Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terbuka peluang periode ini hanya 5 bulan dikurangi masa reses berarti
untuk dilakukan perbaikan. “Posisi Pemerintah sekarang hanya sekitar 3 bulan masa kerja efektif. Salah satu hal
adalah meneruskan pembahasan tersebut bersama penting yang juga disorotinya adalah sebagian anggota
dengan DPR RI. Nah nanti tinggal tinggal dilihat, kalau Komisi III yang membahas revisi undang-undang ini
memang betul sifatnya ada yang kontra produktif atau dipastikan tidak terpilih lagi dalam pemilu legislatif lalu.
tidak sejalan dengan semangat upaya pemberantasan Baginya secara politis hal tersebut tidak elok dilakukan,
korupsi sebagaimana yang menjadi komitmen bersama membahas produk legislasi penting dilakukan oleh
dari Pemerintah, maka ya tentu akan ada ruang orang yang tidak lagi mempunyai otoritas yang kuat.
pembahasan dan waktu di dalam pembahasan di DPR
RI. Kita terbuka saja dalam hal ini,” ujarnya. “Bagi saya idealnya pembahasan RUU KUHP dan
KUHAP ini perlu waktu 2 sampai 3 tahun, terus menerus.
Pada kesempatan berbeda Kementerian Hukum dan Waktu 3 bulan walaupun yang dibahas hanya KUHP
HAM memastikan pembahasan revisi KUHP tidak akan tidak akan cukup. Mengingat waktu semakin sempit
mengurangi kewenangan KPK. Wakil Menteri Hukum jadi sebaiknya diprioritaskan pada masa sidang DPR
dan HAM Deni Indrayana mengatakan pemerintah yang akan datang. Lagi pula menurut saya anggota DPR
memberi ruang jika memang ada aturan yang ingin yang sekarang lebih dari separuh tidak terpilih lagi. Pasti
dikhususkan kepada KPK. “Tidak ada pelemahan KPK, orang akan mempertanyakan bagaimana membahas
tidak ada pelemahan kepada institusi penegak hukum undang-undang yang bersejarah padahal sebagian yang
manapun ya. Kalau ternyata ada aturan-aturan yang bertugas sudah dianggap tidak mempunyai otoritas
ingin dikhususkan kepada KPK kami dukung. Jadi yang kuat lagi,” pungkas dia. (iky) foto: andri/parle/hr.
misalnya kalau KPK ingin melakukan penyitaan dan

38 PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014