Page 40 - MAJALAH 112
P. 40
LEGISLASI
memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya di tengah per-
adaban dunia yang terus berkem-
bang, sehingga jati diri bangsa Indo-
nesia dapat dipertahankan terhadap
pengaruh globalisasi.
“Pencapaian kemajuan kebu-
dayaan suatu bangsa tidak dapat
dilepaskan dari peninggalan buda-
ya dan sejarah bangsa yang men-
jadi simbol identitas keberadaban.
Upaya untuk meningkatkan kuali-
tas pengelolaan nilai norma, dan
kekayaan budaya menjadi suatu
keniscaya an sehingga simbol identi-
tas keberadaban dapat dialihgenera-
sikan secara berkesinambungan,”
tandasnya.
Terkait dengan hal tersebut, pem-
berdayaan masyarakat dalam pe-
ngelolaan nilai, norma, dan kekaya-
an budaya menjadi suatu hal yang
tidak dapat dikesampingkan.
Menurut anggota Dewan yang
membidangi pendidikan dan kebu-
dayaan ini, pengembangan kebu-
dayaan yang dilakukan sampai saat
ini, tampaknya belum sepenuhnya
sesuai dengan harapan. Pasalnya
masih rentannya soliditas budaya kebudayaan. Karena itu perlu disu-
dan pranata sosial yang ada di sun Rancangan Undang-Undang Kalau kita tidak
dalam masyarakat, sehingga poten- tentang Kebudayaan yang memuat
si konflik belum sepenuhnya dapat pengaturan mengenai hak dan ke- berbudaya maka akan
diatasi. wajiban, unsur-unsur kebudayaan, jauh dari kehidupan
industri budaya, pendanaan, doku-
Oleh karena itu, setiap masyara- mentasi, komunikasi antarbudaya, yang layak. Kalau orang
kat perlu mengembangkan derajat dan peran serta masyarakat. yang tidak berbudaya
kese taraan antar kelompok etnis
yang berbeda sehingga pengem- Meski demikian, dalam pemba- berarti juga tidak ada
bangan hubungan sosial yang dina- hasannya RUU tersebut masih ter- sopan santun, padahal
mis merupakan strategis dasar bagi hambat, karena bulan-bulan Maret
terciptanya representasi kolektif –April lalu para anggota Dewan hidup ini diawali dari
yang terdiri atas nila-nilai lokal ke- disibukkan dengan kampanye dan tata krama, rasa, sopan
lompok. persiapan menghadapi Pemilihan dan santun. Itulah
Umum Legislatif.
Pembahasan lambat salah satu contoh
“Apakah hal ini dapat dipahami masyarakat berbudaya.
Mengungkap mengenai latar be- atau tidak, tapi semua ini berpulang
lakang disusunnya RUU Kebudaya- kepada anggota Dewan masing-
an, Oelfah memaparkan bahwa masing. Seharusnya tetap optimis undang tersebut memang masih
selama ini belum ada peraturan pe- menghadapi hal ini, mudah-mu- berada di Badan Legislatif, dan sam-
rundang-undangan yang mengatur dahan RUU ini dapat segera disele- pai saat ini belum masuk di Komisi
secara khusus mengenai kebudaya- saikan,” harapnya. X DPR.
an yang menjadi landasan hukum
dan pedoman bagi Pemerintah dan Politisi Partai Golkar asal Sulsel Ia menegaskan kembali, Ranca-
masyarakat dalam penyelenggaraan ini mengakui, Rancangan Undang- ngan Undang-Undang Kebudayaan
40 PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014