Page 40 - MAJALAH 160

kuNJuNGaN kErJa

K o MISI V
Komisi V DPR

Kawal Pembangunan

Infrastruktur Di Daerah

Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk proyek infrastruktur pada tahun 2018
yaitu sebesar Rp410,4 triliun, anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan
outlook tahun ini senilai Rp390,2 triliun. Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur
dan perhubungan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di
daerah yang dibiayai oleh APBN. Pada Reses Masa Persidangan IV, Komisi V DPR RI
melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Riau.

alam kunjungan
ketiga daerah tersebut
dimaksudkan untuk
mengawasi agar
Dpembangunan infrastruktur
yang dibiayai oleh APBN tepat sasaran
dan tepat waktu.
Komisi V Kawal
Pembangunan Jembatan
Landak 2 Pontianak
Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Lasarus menyampaikan bahwa
Komisi V DPR RI akan mengawal
pembangunan Jembatan Landak 2
Pontianak, Kalimantan Barat, agar
bisa berjalan dengan lancar. Pasalnya,
jembatan tersebut memang vital guna FOTO : SINGGIH/IW
menyelesaikan kemacetan yang terjadi
selama ini di kawasan tersebut.
“Kami ingin memastikan
pembangunan jembatan Jembatan pusat terkait pembangunan kontruksi tepat waktu, politisi Partai Golkar itu
Landak 2 berjalan dengan baik sehingga jembatan itu sendiri. Dan domain APBN berharap pembangunan Jembatan
bisa selesai tepat pada waktunya. itu pengawasan dari kami,” imbuh Landak 2 ini, terutama jalan
Karena kita tahu sendiri, jembatan Lasarus. penghubungnya mempertimbangkan
ini fungsinya sangat vital. Jembatan Sementara itu, Anggota Komisi kontur tanah.
ini sudah sangat urgent sekali untuk V DPR RI Muhidin Mohamad Said “Tanahnya begitu labil, sehingga
diselesaikan supaya menyelesaikan mengungkapkan, untuk pengerjaan perlu timbunan banyak. Ini problem juga.
masalah kemacetan di Kota Pontianak,” Jembatan Landak 2 yang dilakukan Oleh karena itu, kami minta Kementerian
ungkap Lasarus saat memimpin Tim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR untuk membantu. Sehingga ketika
Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat selesai, kualitas jalan itu sama dengan
Kalimantan Barat, akhir April lalu. ini tidak ada masalah. standar nasional,” tandas Muhidin.
Politisi PDI Perjuangan ini “Yang jadi masalah itu, bagaimana
menambahkan, Jembatan Landak melanjutkan jalan penghubung itu ke Komisi V Tinjau Infrastruktur
2 harus dipastikan seluruh jalan utama, dan pembebasan lahan itu Di Sulut
pembangunannya berjalan dengan dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR
lancar. “Ada kewajiban pemerintah kota kewajiban Kementerian PUPR sudah RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR
di sini terkait dengan pembebasan tidak ada masalah,” terang Muhidin. RI Fary Djemi Francis saat meninjau
lahan, ada kewajiban pemerintah Meski diharapkan dapat selesai infrastruktur di Kabupaten Kepulauan

40 PARLEMENTARIA 160 XLVIII 2018