Page 36 - MAJALAH 160

kuNJuNGaN kErJa

K o MISI III

Komisi III Himpun administrasi terhadap warga binaan
yakni tidak tersedianya KTP sebagai
Aspirasi Guna Penguatan syarat melakukan pencoblosan, karena
proses hukum yang dijalani. Sehingga
Penegakan Hukum tidak semua warga binaan memegang
KTP. Ia meminta hal itu perlu ada
dispensasi khusus.
“Jadi ada warga binaan yang tidak
Pada Reses Masa Persidangan IV Masa Sidang 2018, pegang KTP karena tengah fokus
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga menjalani proses hukum. Entah KTP-
daerah yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara nya ditaruh dimana. Saya minta itu
ada dispensasi khusus, karena mereka
dan Sumatera Selatan. Kunjungan kerja reses ini adalah warga Kalbar. Jangan sampai
dimaksudkan untuk menghimpun aspirasi di masing- mereka kehilangan hak pilih,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga
masing daerah guna diperjuangkan saat Komisi III menyoroti kesiapan keamanan jelang
melakukan rapat dengan pemerintah pusat. dan pasca Pilkada 2018 ini. Pasalnya
Mabes Polri telah menetapkan Kalbar
sebagai salah satu daerah rawan konflik
alah satu isu yang
mengemuka adalah
mengenai penegakan
hukum serta keamanan
S lembaga pemasyarakatan
(lapas) dari peredaran narkoba. Atas
persoalan itu, Wakil Ketua Komisi III
Mulfachri Harahap menyarankan agar
lembaga pemasyarakatan (lapas) atau
rumah tahanan (rutan) dibebaskan dari
alat telekomunikasi, untuk mencegah
peredaran narkoba di sel tahanan. Hal ini
seiring maraknya permasalahan lapas
atau rutan menjadi tempat peredaran
narkoba.
“Petugas lapas atau sipir tidak ada
yang membawa HP (handphone, RED),
terlebih warga binaan yang memang FOTO :HENDRA/IW
seharusnya tidak diperkenankan
membawa HP di areal lapas,” ungkapnya
usai memimpin Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap
Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah mendorong dan meminta pemerintah karena pilkada. Hal tersebut harus
Kementerian Hukum dan HAM daerah hingga pemerintah pusat, karena menjadi perhatian bagi semua pihak.
Kalimantan Barat, awal Mei lalu. ini menyangkut komitmen,” ungkap “Yang mendesak bagi saya juga
Jika alat komunikasi dilarang politisi PAN itu. Dalam beberapa kasus yakni kesiapan aparat penegak hukum
digunakan saat berada di lapas, ia di negara lain, misalnya di Filipina, dalam pelaksanaan pilkada. Paparan
meyakini peredaran narkoba dapat dengan status darurat narkoba, maka Mabes Polri, dari 17 pilgub seluruh
dikurangi. Meski demikian, tidak pengelolaan lapas dikelola secara ketat. Indonesia, potensi konflik ada di Kalbar.
saja faktor alat komunikasi yang Selain itu, Anggota Komisi III DPR Kita ingin aparat bersikap profesional,
menyebabkan peredaran narkoba sulit RI Erma Suryani Ranik meminta aparat jangan sampai ada masalah lalu
dibendung. penegak hukum untuk menjamin hak- dianggap tidak ada masalah. Saya minta
Selain itu, karena Kalbar adalah hak politik warga binaan yang berada di penegak hukum bertindak profesional,”
provinsi yang berbatasan langsung Kalimantan Barat. Meski mereka adalah tuturnya.
dengan Malaysia, maka penyelesaian seorang narapidana, tetapi hak politik Meski demikian, pesan politisi dapil
sarana dan prasarana yang mendukung mereka harus tetap dijamin. Kalbar itu, tidak saja menjadi tugas
penegakan hukum dapat dilakukan, “Kami mendorong aparat penegak aparat penegak hukum demi terciptanya
seperti juga layaknya penyelesaian over hukum menjamin kesediaan hak politik pilkada yang damai. Masyarakat juga
kapasitas lapas. para narapidana yang merupakan warga diminta tidak mudah terprovokasi
“Untuk over kapasitas di lapas, itu Kalbar,” ungkap Erma. oleh berbagai macam hasutan yang
permasalahan klasik ya. Komisi III akan Ia memaparkan adanya persoalan dikarenakan perbedaan pilihan politik.

36 PARLEMENTARIA 160 XLVIII 2018