Page 37 - MAJALAH 160

K o MISI III

Tinggi, Kanwil Kemenkumham Sultra,
dan BNNP Sultra.
“Hal ini dilakukan dalam upaya
melakukan proses penegakan hukum,
serta ingin mengetahui kendala
yang dihadapi di lapangan, maupun
permasalahan yang berkaitan dengan
upaya peningkatan kinerja masing-
masing instansi yang profesional,
akuntabel, sinergi, transparan dan
inovatif,” kata Ichsan di Aula Dhacara
Mapolda Sultra, Selasa (8/5).
Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto
yang dalam kesempatan ini didampingi
Wakapolda Sultra Kombes Pol Winarto,
FOTO :HUSEN/IW dan para Kapolres, menyampaikan
beserta pejabat utama Polda Sultra
bahwa situasi keamanan dan ketertiban
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan masyarakat (kamtibmas) yang ada di
Sultra dalam kondisi kondusif, lancar
Dalam kesempatan lain, Komisi III perkara yang masuk sangat banyak. dan damai.
juga menyoroti infrastruktur Gedung Kasus Tipikor saja ada 50 perkara. “Saat ini kondisi Sulawesi Tenggara
Pengadilan di Sumatera Selatan yang Walau para hakim belum mendapat kondusif, lancar dan damai. Situasi yang
hampir semuanya belum memenuhi uang lembur ketika bekerja hingga larut damai ini berkat kerja sama antara TNI,
standar prototipe sebagaimana malam, tapi prestasinya tetap mengkilat. POLRI, dan pemerintah daerah dalam
layaknya desain gedung pengadilan. PT Sumsel sudah mendapat akreditasi rangka menciptakan situasi Kamtibmas.
Kesejahteraan para hakimnya juga relatif excellence untuk PT se-Indonesia. Terutama jelang Pilkada serentak ini,”
belum memadai. Namun, produk hasil Di kesempatan lainnya, Tim kata Iriyanto.
putusannya sangat baik dan memenuhi Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Terhadap semua masukan dan
unsur keadilan. Demikian terungkap dipimpin Ichsan Soelistio mengunjungi temuan yang diterima dari tiga provinsi
dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Markas Kepolisian Daerah (Polda) tersebut, Komisi III akan menindaklanjuti
Kerja Komisi III DPR RI dengan para Sulawesi Tenggara. Ichsan mengatakan, dan memperjuangkannya ketika
hakim dari berbagai lingkungan kunjungan kerja ke Polda Sultra ini melakukan rapat kerja dengan
peradilan di Palembang, Sumsel. bertujuan untuk menghimpun dan pemerintah pusat. Kesimpulan dari
“Kerja para hakim di Sumsel sangat mencari masukan berupa bahan, data seluruhnya dalah Komisi III sangat
maksimal. Kasus narkoba sudah dan informasi terkait pelaksanaan tugas- mendukung segala upaya aparat dalam
dihukum berat hingga ke pengadilan tugas di Polda Sultra, maupun mitra menegakan hukum dan memberantas
tinggi. Kondisi kesejahteraan para hakim kerja Komisi III lainnya seperti Kejaksaan peredaran narkoba. HS, MH, HR/Sc
relatif rendah, walau sudah bertahun-
tahun bekerja. Mereka ada yang masih
naik motor,” kata Arteria Dahlan.
Pada bagian lain, politisi PDI
Perjuangan ini mengimbau peradilan
Sumsel mengawasi empat kasus
pembalakan liar yang ada di Sumsel.
Sebelumnya, Ketua Pengadilan
Tinggi (PT) Sumsel Ohan Burhanudin
Purwangga bahkan menyebut,
kebutuhan pegawai juga belum
terpenuhi. Dari kebutuhan 5000
pegawai, yang diterima baru 1500
pegawai. Anggota Komisi III DPR
Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja
peradilan Sumsel di tengah berbagai
keterbatasan.
Ditambahkan pula oleh Ketua PT
Sumsel, saat ini kekurangan hakim di FOTO :EKA/IW
seluruh lingkungan peradilan Sumsel
begitu nyata. Padahal, saat yang sama Tim Kunker Komisi III DPR meninjau Lapas Kelas II di Sultra

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 37