Page 41 - MAJALAH 160

K o MISI V

Perpanjangan Landasan
Bandara Sultan Syarif Kasim
Riau Dinilai Tidak Perlu
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu
Munzir saat memimpin Tim Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI ke Riau
mengatakan perlu peninjauan kembali
masalah perpanjangan landasan pada
Bandara Sultan Syarif Kasim Riau.
Menurutnya hal tersebut tidak efisien,
mengingat kontrak pengelolaan
bandara tersebut akan habis di tahun
2025.
“Kalau ingin dikembangkan, lebih
baik pada relokasi di bandara yang baru,
jadi yang saat ini dimanfaatkan saja dulu
sampai 2025 dengan panjang landasan
FOTO : FAJAR/IW 2640 meter. Kalau sampai 2025 hitungan
bisnisnya kurang, karena Angkasa
Pura II itu BUMN, orientasinya ke profit,
Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Pelabuhan di Sulawesi Utara maka harus dihitung nilai investasi dan
keuntungannya,” ujar Ibnu di Bandara
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara DPR RI meninjau Pelabuhan Peti Kemas Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau.
mengatakan, pihaknya sudah mencatat Tahuna. Kata Fary, untuk pelabuhan Dalam sisa tahun pengelolaan
beberapa masukan terkait infrastruktur sudah ada pengembangan khususnya sampai 2025, menurut politisi Partai
di Sangihe, salah satunya peremajaan untuk perpanjangan di tahun 2019 Golkar dan beberapa Anggota Komisi V
bandara dan pelabuhan. mendatang. DPR RI lainnya setuju bahwa Angkasa
“Kita dorong untuk melakukan “Dilihat dari persoalannya, apabila Pura II lebih baik memaksimalkan
perpanjangan runway Bandara Naha ada kapal-kapal yang besar bahkan Bandara Sultan Syarif Kasim II yang ada
dan akan ditambah menjadi 2000 meter. melebihi dari panjang pelabuhan ini, saat ini, karena hal tersebut jauh lebih
Tahun 2019 mendatang akan dibangun maka dibutuhkan dukungan anggaran efisien. Mengingat tahun 2025 bandara
200 meter terlebih dahulu. Sisanya 1800 untuk perpanjangan pelabuhan akan di relokasi ke tempat lain.
meter akan menyusul,” kata Fary. tersebut. Tapi paling penting adalah Disamping itu, tambah Ibnu,
Tahun 2017 lalu, lanjut Fary, pihaknya pengembangan terminal penumpang perpanjangan landasan akan
sudah medorong dan mendukung karena itu merupakan tempat mengalami beberapa kendala yaitu,
dana untuk bangunan terminal dan berkumpul,” tukasnya. pembebasan lahan, tanah cadangan
pembangunan pagar bandara. “Memang Sementara itu, Bupati Sangihe TNI AU, serta adanya tower pemancar
masih ada beberapa persoalan untuk Jabes Gaghana berterima kasih atas disekitar landasan. Apabila landasan
membangun pagar, dikarenakan kepedulian Komisi V DPR RI terhadap diperpanjang, maka tower tersebut
masih ada kebun-kebun masyarakat,” pembangunan infrastruktur Sangihe. harus dipotong karena melebihi batas
tambahnya. “Semoga bantuan yang disampaikan tinggi dan jarak aman sekitar landasan.
Politisi Partai Gerindra itu segera terealisasi,” harapnya. SKR, ENO, SOE/Sc
menambahkan, pihaknya juga sudah
melihat dan mendengar keluhan
masyarakat di pesisir Pantai Likuang.
Masyarakat mengeluhkan kondisi
mereka dalam mengamankan rumah
tinggal ketika air pasang naik.
“Secara langsung kita sudah melihat
dan meminta kepada Balai Sumber
Daya Air dan mengusulkan supaya
pada 2019 ada perlakuan untuk pantai
tersebut. Karena setelah dilihat pantai
tersebut dalam keadaan emergency.
Saya meminta kepada Bupati Sangihes
untuk melakukan koordinasi terhadap
penanganan dan paling tidak untuk FOTO : ENO/IW
ditindaklanjuti,” tutur Fary.
Selanjutnya, Tim Kunker Komisi V Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir

160 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41