Page 63 - MAJALAH 127

Sekitar 70 persen kondisi prasarana sekolah-sekolah di NTT. Sekolah- lawesi Barat. DPR menyatakan
penunjang pendidikan di Provinsi sekolah tersebut mengalami keru- prihatin dengan kondisi sektor
Nusa Tenggara Timur (NTT) me- sakan yang cukup berat, dianta- pendidikan di Provinsi Riau, lan-
ngalami kerusakan, mulai dari ru- ranya plafon hancur, kaca jendela taran angka putus sekolah masih
sak ringan hingga berat. Untuk itu pecah sehingga diganti dengan po- tinggi, Selain itu, dari seluruh guru
diperlukan alokasi dana untuk me- tongan bambu. di Provinsi Riau masih ada sekitar
nambah ruang kelas, laboratorium, 50 persen guru honorer yang harus
perpustakaan, serta bengkel. Ia bertekad untuk mengubah alo- jadi perhatian pusat maupun dae-
kasi dana pendidikan bagi daerah rah.
Di tingkat sekolah dasar (SD), ter- tertinggal yang mestinya lebih be-
dapat 36.916 ruang belajar dan sar dibanding daerah yang sudah Terdapat sekitar 135 ribu anak di
yang harus direhabilitasi sebanyak maju. Pemberian dana alokasi khu- Provinsi Riau yang mengalami pu-
29.430 ruang. Untuk tingkat seko- sus (DAK) dan dana alokasi umum tus sekolah, angka ini sangat miris,
lah menengah pertama (SMP), ter- (DAU) berdasar pertimbangan me- artinya Riau masih belum berhasil
dapat 10.930 unit dan yang harus miliki sumber daya alam (SDA) per- memperbaiki sistem pendidikan di
direhabilitasi 8.422 ruang kelas. lu ditinjau kembali. Sebagai contoh Bumi Lancang Kuning tersebut.
NTT yang APBD dan PAD kecil, jika
Selain membutuhkan rehabilitasi, berdasarkan aturan itu akan tetap “Saya sangat prihatin di Provinsi
kata Sinun, NTT juga membutuhkan memperoleh dana yang kecil. Riau angka putus sekolah masih
ruang kelas baru. Kebutuhan ruang tinggi, selain itu, fasilitas pendidi-
kelas baru untuk pendidikan dasar “Ini harus diubah. Kita harus ber- kan juga masih kurang. Seharusnya
sebanyak 1.313 ruang, terdiri atas pihak pada daerah yang membu- dengan semakin meningkatnya de-
936 ruang untuk SD dan 377 ruang tuhkan. Harus melihat kebutuhan visa daerah, Pemprov harus mem-
buat SMP. dan ketertinggalan masing-masing prioritaskan dan mengalokasikan
provinsi. Dewan inginkan ang- anggaran untuk sektor tersebut,”
Selanjutnya, sebanyak 1.576 dari garan pendidikan yang merata dan papar anggota Komisi X DPR Reni
5.125 ruang kelas SMA dan 645 dari berkeadilan,” kata Nuroji menam- Marlinawati.
2.459 ruang kelas SMK yang me- bahkan.
merlukan rehabilitasi. Untuk ruang Menurutnya. Riau termasuk provin-
kelas baru, SMA membutuhkan 846 Angka Putus Sekolah si yang memiliki potensi alam dan
ruang dan SMK 606 ruang. memiliki kekuatan besar di bidang
Selain mengunjungi Provinsi NTT, pariwisata dan alamnya. “Riau juga
Dana Rehabilitasi dua tim kunker Komisi X juga me- memiliki program wisata dan men-
ngunjungi Provinsi Riau dan Su- canangkan sebagai pusat home land
Ketua Tim Nuroji yang didampingi
Asdi Narang, Isma Yatun, dan Yu-
nico Siahaan(FPDI Perjuangan),
Dito Ganindito (FPG), Jamal Mirdad
(F Gerindra), Jefirtson Riwu Kore
dan Vena Melinda (FPD) dan Sy.
Anas Tahir (FPP) menyatakan akan
memperjuangkan adanya dana re-
habilitasi dalam RAPBN 2016 bagi
sekolah-sekolah rusak di seluruh
Indonesia. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud)
juga diminta untuk terjun langsung
meninjau sekolah yang rusak. “Sa-
ran saya, Kemendikbud turun lang-
sung ke lapangan sehingga dapat
cepat bertindak,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra ini me-
nyatakan prihatin dengan kondisi

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 63