Page 59 - MAJALAH 127

pidana pada pilkada ini. kita akan
bicarakan dengan Bawaslu pusat
dan Jaksa Agung atau Mahkamah
Agung, dan akan kita lakukan dalam
rangka menyusun mekanisme pe-
doman peradilan umum,” jelas Edy.

Sebelumnya, Karo Ops Polda Papua,
Kombes Tatang menyebut jumlah
anggaran yang disetujui untuk pe-
ngamanan Pilkada serentak sebesar
Rp29,9 miliar dan melibatkan 5.000
personel.

SDM Jadi Kendala

DPR DUKUNG EVALUASI Tim Kunker Komisi II juga menemu-
kan, permasalahan Sumber Daya
OTSUS PAPUA Manusia (SDM), dinilai menjadi
salah satu kendala Badan Pertanah-
an Nasional Kanwil Provinsi Papua
dalam menjalankan kinerjanya.
omisi II DPR mendukung Antisipasi Potensi Konflik Kurangnya jumlah SDM mengaki-
perlu adanya evaluasi pelak- batkan permasalahan pertanahan
Ksanaan Otonomi Khusus (Ot- Dalam kunker ini juga dibahas ma- tak kunjung selesai.
sus) Papua. Pasalnya, Otsus Papua salah mengenai persiapan Pilkada
sudah berjalan lebih dari 15 tahun, Serentak yang akan digelar tahun “Masalah SDM menjadi pemicu ter-
sehingga pantas untuk dievaluasi. ini. Anggota Komisi II DPR Agung kendalanya kerja BPN secara kuan-
Demikian dikatakan Wakil Ketua Widyantoro (F-PG) mendukung dan titas maupun kualitas, dan kompe-
Komisi II Lukman Edy (F-PKB) saat mendorong pihak keamanan TNI tensi dalam penyelesaian sengketa,
memimpin Tim Kunjungan Kerja dan Polri untuk antisipasi potensi konflik dan perkara,” tandas Ang-
Komisi II DPR di Kantor Gubernur konflik yang mengganggu keaman- gota Komisi II Arteria Dahlan.
Provinsi Papua, beberapa waktu an pelaksanaan pilkada.
lalu. Sebelumnya, Kepala BPN Kanwil
“Tak hanya itu, perlunya sosialisasi Provinsi Papua, Nikolas Wanenda,
“Saya kira sudah saatnya dilaku- pemahaman pilkada serentak 2015 mengatakan bahwa saat ini BPN
kan evaluasi Otsus Papua, karena dan juga disepakati tentang usu- Kanwil Papua memiliki SDM se-
sudah 15 tahun pelaksanaan Otsus lan dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) banyak 249 orang yang mencakup
ini, supaya objektif dan pelaksanan Papua tentang pedoman peradilan wilayah kerja seluas 29 kabupaten
Otsus yang sudah 15 tahun itu se- pelanggaran pidana umum pada atau kota.
perti apa. Terkait soal pemekaran, pilkada,” kata Politisi asal Dapil Jawa
evaluasi Otsus, dan revisi UU Otsus Tengah ini. Dalam kunjungan ini ikut serta ang-
serta aspirasi-aspirasi lain tentang gota Komisi II, Komarudin Watabun,
Pa pua,” kata Edy, saat pertemuan Terkait masukan dari Kajati itu, Arteria Dahlan, dan Diah Pita loka
dengan Pemerintah Daerah Provin- Edy menyatakan bahwa ini men- dari F-PDIP, Agung Widyantoro, Eni
si Papua dan jajaran. jadi tugas Komisi II untuk mendo- Maulani Saragih dari F-PG, Endro
rong agar pemangku kepentingan Hermono, dan Subarna, dan Bam-
Politisi asal Dapil Riau ini me- segera membuat pedoman peradi- bang Riyanto dari F-Gerindra, Fandi
nyatakan, Komisi II sudah menin- lan pelanggaran pidana umum pada Utomo, dan Libert Kristo Ibo (F-PD),
daklanjuti serta membicarakan pilkada. Amran (F-PAN), Muhammad Yudi
dengan pemerintah terkait hal Koutoky (F-PKS), Mohammad Ar-
ini, namun belum ada sikap dari “Kajati bilang belum ada pedoman- wani Thomafi (F-PPP) dan Muchtar
pemerintah. nya. Kami di Komisi II juga belum Luthfi A. Mutthy (F-Nasdem). (hr/sf)
membahas pedoman penanganan foto; eka hindra/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 59