Page 49 - MAJALAH 153

UU Sisbuk Jamin Buku Bermutu Murah

dan Merata

Buku merupakan salah satu instrumen penting dalam pendidikan, oleh karena itu, Komisi X
DPR yang membidangi pendidikan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan buku yang
bermutu, murah dan merata di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Bali. Selain itu,
Komisi X DPR juga melakukan sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Sistem Perbukuan yang telah diundangkan pada tanggal 29 Mei 2017.

tentang Sistem Perbukuan
yang telah diundangkan pada “Dengan adanya UU
tanggal 29 Mei 2017, kita ingin ini, kita berharap
membantu pemerintah untuk
segera mensosialisasikan UU ekosistem perbukuan
tersebut yang sangat strategis” bisa terbentuk yaitu
ungkapnya. buku yang bermutu,
Lebih lanjut Fikri
sampaikan, UU Sistem murah, dan merata
Perbukuan mestinya sebagaimana tujuan
foto : Singgih/iw menjadi pondasi pendidikan dari UU tersebut.
dan elemen strategis dari
pendidikan dalam rangka Dalam hal ini
mencerdaskan kehidupan pemerintah memiliki
berbangsa sebagaimana tanggungjawab
Komisi X DPR Sosialisasikan UU diamanatkan UUD.
Sistem Perbukuan di Kalsel Pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal dalam memastikan
Komisi X DPR yang membidangi 28F UUD Negara Republik Indonesia ketersediaan buku
pendidikan melakukan pengawasan tahun 1945, konstitusi secara jelas yang murah, bermutu
terhadap ketersediaan buku yang dan tegas mengemukakan mengenai
bermutu, murah dan merata di keberpihakannya kepada pendidikan dan serta merata bisa
Kalimantan Selatan dan sekaligus instrumen yang mendukung pendidikan. dirasakan diseluruh
melakukan sosialisasi atas UU Sistem Di antara instrumen yang mendukung plosok Indonesia”
Perbukuan yang baru di undangkan. yaitu buku.
Sebagaimana disampaikan Wakil “Buku merupakan salah satu sumber
Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri utama dari ilmu pengetahuan, informasi, berarti 1 orang yang membaca per 1.000
Faqih bahwa kunjungan Komisi X ke teknologi, seni dan budaya. Karena itu, penduduk. Dengan kondisi tersebut,
Kalsel dalam rangka mengecek langsung hingga saat ini, buku masih merupakan Indonesia masih memilik PR besar yaitu
ketersediaan buku di Kalsel dan sekaligus sarana pembentukan dan pengembangan literasi.
mensosialisasikan Undang-Undang peradaban suatu bangsa,” terang Fikri. “Dengan adanya UU ini, kita
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Politisi PKS ini juga sampaikan berharap ekosistem perbukuan bisa
Perbukuan di Pemerintah Kalimantan bahwa minat baca masyarakat Indonesia terbentuk yaitu buku yang bermutu,
Selatan, Kamis (14/09/2017). masih sangat rendah. Data UNESCO murah, dan merata sebagaimana
“Saat ini, Indonesia telah memiliki menunjukkan minat baca bangsa tujuan dari UU tersebut. Dalam hal ini
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Indonesia berada pada angka 0,001, yang pemerintah memiliki tanggungjawab

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 49