Page 53 - MAJALAH 153

“Ini (kendala pembebasan lahan) dilaksanakan oleh pemerintah. “Dan
yang membuat upaya menyambung kunjungan ini, untuk melihat mereka
pembangunan ruas tol Medan - Binjai bertanggungjawab terhadap beban
menjadi terhambat, sehingga time APBN yang sudah diberikan kepada
frame yang kita putuskan menjadi mereka. Dalam pengawsan ini akan
terlambat dan mundur, di lain pihak dicocokan antara proposal yang diajukan
harga tanah semakin melonjak,” katanya dengan yang telah dilaksanakan,”
di sela-sela peninjauan ruas tol Binjau – tandasnya.
Tebing Tinggi di Sumatera Utara, yang
menggunakan dana Penyertaan Modal Beberapa Perusahaan Penerima
Negara (PMN), beberapa hari lalu. PMN Alami Kerugian
Menurutnya, pembebasan lahan Penyertaan Modal Negara (PMN)
merupakan akumulasi yang paling telah dikucurkan oleh pemerintah kepada foto : Eka/iw
besar dari sistem infrastruktur, sehingga beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno
penanganan pembahasan lahan harus (BUMN). Diharapkan, dengan tambahan
dilakukan dengan cepat sesuai dengan anggaran dari PMN, memberikan Kemenkeu menunjukkan kinerja yang
yang telah direncanakan. keuntungan kepada perusahaan itu. baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya
“Sebenarnya hambatan seperti ini Namun, ironisnya, justru perusahaan sisi aset, keuntungan, hingga dividen.
tidak perlu terjadi, semestinya sudah itu malah mengalami kerugian setelah Pihaknya meminta kepada perusahan di
dipelajari sejak awal, karena sering terjadi mendapat PMN. bawah Kemenkeu untuk meningkatkan
hal seperti ini, yang mengakibatkan “Ada perusahaan yang ruginya kinerjanya.
jumlah Lembaga Manajemen Aset makin besar. Jadi kita minta kepada Politisi F-Gerindra itu menambahkan,
Negara (LMAN) mengeluarkan talangan Kementerian Keuangan sebagai Permodalan Nasional Madani (PNM)
dana meningkat dari rencana awal,” bendahara negara untuk melakukan merupakan salah satu perusahaan
ungkapnya. audit kepada perusahaan BUMN yang BUMN yang mendapat kucuran PMN.
Diketahui, negara memberikan PMN menerima PMN, tapi malah merugi,” Namun, dilaporkan PNM malah
pembangunan infrastruktur yang cukup kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI mengalami kerugian.Tentu menjadi
besar yaitu Rp 65 triliun. Oleh karena Soepriyatno, saat memimpin kunjungan pertanyaan, malah ada perusahaan yang
itu, pelaksanaannya perlu mendapatkan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke merugi setelah diberikan PMN.
perhatian dan diawasi oleh DPR sebagai Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini. “Ini BUMN terima PMN dengan
pertanggungjawaban wakil rakyat, dalam Padahal, tambah Soepriyatno, ada bunga yang rendah dan mudah, kemudian
mengawasi uang rakyat tersebut telah beberapa perusahaan BUMN di bawah merugi. Jadi kenapa meruginya ini? Kita
meminta dilakukan audit investigasi
kepada BUMN kita,” tandas politisi asal
dapil Jawa Timur itu.
Soepriyatno menilai, sebagian dana
PMN yang dikucurkan tidak tepat
sasaran. Bahkan ada perusahaan yang
menggunakan PMN untuk membayar
utang dan alokasi lain yang tidak sesuai
peruntukannya.
“PMN itu ada aturannya untuk apa.
Tidak boleh dipakai untuk membayar
utang. Jika untuk bayar utang, itu sudah
foto : Agung/iw pelanggaran, kita minta untuk dilakukan
investigasi. Karena ini kan keuangan

Tim Kunspek Komisi XI DPR meninjau pembangunan ruas Tol Binjai - Medan - Kualanamu - negara,” tegas Soepriyatno. n(iw, as, hr)
Tebing Tinggi

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53