Page 50 - MAJALAH 153

KUNKER

P en didika n dikelola secara baik, artinya bukunya
ataupun pemangku banyak bukan buku yang di luar, padahal
k e pe nt i ng an siswa juga membutuhkan bacaan yang
tersebut jadi lain
implementasinya
itu jauh dari Bali Bisa Jadi Tempat Tumbuh
harapan kalau Kembangnya Budaya Literasi
menuju bermutu, Bangsa
murah dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan
merata.” kata Adil Hendra menyebutkan, kunjungan
foto : Arief/iw anggota Komisi X ke Bali kali ini untuk mensosialisasikan

dan juga menyerap aspirasi juga
DPR Sofyan Tan
Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan saat dialog dengan menampung masukan-masukan di
Sekda, Kadis daerah agar nantinya terakomodir semua
dalam memastikan ketersediaan buku Pendidikan dan Ketua LPMP Provinsi kepentingan pendidikan dari semua
yang murah, bermutu serta merata bisa Sumut dan jajaran di kantor Gubenur lapisan masyarakat.
dirasakan diseluruh plosok Indonesia” Provinsi Sumut, Kamis (14/09/2017). “Kunjungan ini bagian dari uji petik
harap Fikri. Menurut Sofyan Tan, buku dalam sosialisasi UU Sistem Perbukuan
Dalam Undang-Undang Sistem merupakan salah satu jendela dunia dan (sisbuk). Bali menjadi pilihan, karena
Perbukuan juga mengatur terkait juga untuk mencerdaskan kehidupan kekuatan adat budaya pulau dewata ini
Pembinaan dan Penguatan bagi Pelaku bangsa. Dia menginginkan dan diyakini bisa menjadi tempat tumbuh
Perbukuan. UU ini juga memberikan mengingatkan pemerintah mendorong berkembangnya budaya literasi bangsa
perluasan dan penguatan pada pembangunan perpustakaan diiringi yang kuat sebagaimana tujuan UU
lembaga perbukuan yang sudah ada juga dengan subsidi terhadap buku-buku ini,” jelasnya, Kamis (14/09/2017) di
di Kemdikbud untuk memfasilitasi terutama bagaimana membuat buku itu Denpasar, Bali.
dan membina penyelenggaraan sistem menjadi murah dan berkualitas. Selama di Provinsi ini, Tim Kunspek
perbukuan secara nasional. “Yang paling penting tidak ada Komisi X menggelar pertemuan dengan
konten bertentangan dengan Pancasila Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Prov
Kunspek ke Sumut, Komisi X Awasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bali serta beberapa lapisan masyarakat di
Penyediaan Buku 3 M jangan pula kontennya justru berisi aula Kemendikbud setempat.
Buku sebagai salah satu sarana radikalisme. Ini yang harus dihindari.” Menurut SAH-panggilan akrab
membangun dan meningkatkan budaya tandas politisi PDI Perjuangan ini. Sutan Adil Hendra, Undang Undang
literasi masyarakat Indonesia perlu Terkait persoalan kurikulum 2013 no 3 tahun 2017 tentang Sisbuk telah
mendapatkan perhatian khusus guna dan kendala yang dihadapi, katanya, disahkan pada tanggal 24 Mei 2017 lalu.
mendorong masyarakat berperan tidak hanya sekedar dari pemangku Oleh karena itu Komisi X melakukan
dalam tingkat global. Oleh karena kepentingan berkaitan dengan sosialisasi ke beberapa daerah sekaligus
itu Komisi X melakukan kunjungan pendidikan tapi yang non pendidikan akan memantau tercapainya harga buku
spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka juga sangat mempengaruhi termasuk 3M yaitu Mutu, Murah, Merata
pengawasan pelaksanaan penyedian salah satu transportasi. “Transportasi Politisi F-Gerindra ini
buku Mutu Murah dan Merata (3M). itu kan mahal, biaya siluman juga masih menambahkan, dengan adanya UU
“Persoalan buku murah dan mahal banyak. Banyak hal yang mempengaruhi Sisbuk ini juga untuk memperkuat
itu sangat tergantung pada kebijakan sehingga buku kita tidak bisa murah.” literasinya. Sebagai informasi, survei
departemen yang lain. Misalkan dari ujar politisi dari Dapil Sumut. atas 61 negara Indonesia menempati
Menteri Keuangan, bahwa buku masih Selain pertemuan di kantor Gubenur, peringkat 60 literasinya, hanya satu
ditetapkan pajak yang tinggi atau Tim Komisi X DPR juga meninjau tingkat diatas negara Bostwana, Afrika.
kertas yang sering menghilang. Inikan sekolah dan ternyata ada sekolah yang Maka menurut SAH yang juga Ketua
persoalan-persoalan yang tidak hanya memang belum memiliki perpustakaan. Panja Kerja RUU Sistem Perbukuan,
berkaitan dengan dari Kementerian Kalaupun perpustakaan ada, tapi tidak dalam kunjungan kerja spesifik ini akan

50 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017