Page 45 - MAJALAH 153

tahun 2016 sudah mendapatkan ganti kita tidak bisa
rugi,” papar politisi PAN ini. landing di Bandara
Ia menginformasikan dari beberapa Rendani, maka
pengusaha korban lumpur bahwa seluruh penerbangan
Lapindo sendiri kurang memperhatikan. diarahkan ke
Terbukti selama 12 tahun mereka tidak bandara yang ada
pernah memberikan re-progress yang di Sorong atau ke
bagus pada korban. Biak. Sementara hal
“Tapi hari ini, pemerintah dengan itu membutuhkan
adanya gugatan pengusaha yang waktu yang panjang.
juga sebagai warga negara harusnya Dengan adanya foto : Devi/iw
pemerintah tidak perlu lagi membuat pe m bang u nan
kesimpulan-keaimpulan. Harusnya yang diinisiasi oleh
pemerintah tanggap kalau memang Pemerintah Daerah
memberikan ganti rugi seharusnya Manokwari Selatan melalui Bupatinya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
tidak perlu ada periode baik bagi warga dapat menjadi alternatif yang paling Terkait dengan jalan-jalan yang
maupun pengusaha,” tegas Sungkono. sejuk, dimana jarak tempuh dari Rendani ada di Kabupaten Manokwari Selatan,
Politisi dapil Surabaya dan Sidoarjo Manokwari ke Abreso Manokwari Michael menyatakan bahwa jalan yang
ini, menegaskan, sejatinya persoalan Selatan, waktunya tidak lebih dari lima ada tersebut sudah relatif mantap.
lumpur ini merupakan persoalan hukum. belas menit,” kata Ketua Tim Kunjungan Hanya saja dari aspek kelebaran jalan,
Dan sesungguhnya kalau persoalan- Spesifik Komisi V Michael Wattimena ukurannya masih jalan kabupaten yaitu
persoalan hukum jangan dibawa ke usai melakukan peletakan batu pertama 4 meter. Sementara persyaratan untuk
ranah politik. rencana pembangunan Bandara Abreso memenuhi jalan nasional harus 6 meter
Ia mengharapkan, hasil pertemuan di Manokwari Selatan, Papua Barat, lebarnya.
ini ada langkah kongkrit dari pemerintah Jum’at (08/9/2017). Bupati Manokwari Selatan Markus
untuk menganggarkan dana talangan Menurutnya, tidak hanya berfungsi Waran menjelaskan bahwa pembangunan
seperti warga yang dapat dana talangan sebagai alternatif, namun Bandara bandara di Kabupaten Manokwari
di tahun 2016 dari negara. “Komisi V Abreso nantinya juga bisa mengurai Selatan merupakan inisiatif pemerintah
DPR sudah mengagendakan pertemuan terjadinya penumpukan penumpang daerah untuk menjawab kesenjangan
dengan Memteri Keuangan, Menteri di bandara yang telah ada sebelumnya, konektivitas antar wilayah di Manokwari
Perencanaan Pembangunan/Kepala yakni Bandara Rendani Kabupaten Raya, karena Kabupaten Manokwari
Bappenas, Kementerian PUPR dan Manokwari. Selatan terletak diantara Kabupaten/
dengan stake holder yang lainnya dalam “Mudah-mudahan dengan Kota yang ada di Manokwari Raya.
rangka untuk menyelesaikan persoalan dilaksanakannya peletakan batu pertama “Dari Bintuni, Pegunungan Arfak
khusus korban lumpur ini,” ungkapnya. oleh anggota DPR RI, Pemerintah dan Wondama menuju Ibukota Provinsi
Daerah Provinsi dan Kabupaten Manokwari akan melewati Kabupaten
Komisi V Lakukan Peletakan Batu Manokwari Selatan, serta tokoh adat Manokwari Selatan. Sehingga kami
Pertama Pembangunan Bandara yang telah memberikan tanahnya untuk berharap dengan adanya beberapa
Abreso pembangunan bandara, dalam waktu infrastruktur yang akan kami bangun,
Mengingat seringkali terkendala dekat dapat terealisasi,” harap Wakil terutama bandara, bisa menjawab
dalam masalah take off dan landing Ketua Komisi V ini. kebutuhan dan kesenjangan yang selama
pesawat di Bandara Rendani Manokwari, Masyarakat dan Pemda berharap ini terjadi,” jelasnya.
Pemerintah Daerah dan masyarakat agar pembangunan Bandara Abreso Dalam kesempatan yang sama,
Manokwari Selatan (Mansel) beserta itu dapat dilakukan secepat mungkin, anggota Komisi V DPR RI Mahfudz
Pemerintah Provinsi Papua Barat lanjut Michael, tetapi soal limitasi Abdurrahman yang turut serta dalam
berharap ada pembangunan bandara berapa waktu yang dibutuhkan dalam Kunjungan Sepesifik Komisi V
baru sebagai alternatif. penyelesaian, hal itu akan tergantung tersebut menyatakan, bahwa jalur jalan
“Sebagaimana kita ketahui, tadi juga dengan perjuangan dan alokasi dana strategis dari Kabupaten Manokwari ke

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 45