Page 41 - MAJALAH 153

kinerja Kejaksaan dan dikondisikan lebih dulu pelaku
Kepolisian Daerah OTTnya.
Provinsi Kalimantan “Memang kita juga sempat
Selatan dalam memberikan analisa secara kritis.
menyelesaikan kasus Kenapa KPK cenderung melakukan
tindak pidana korupsi, OTT dengan basis yang namanya
pasalnya masih banyak penyadapan pendahuluan. Yang ingin
kasus yang berceceran kita sampaikan dan sudah mencermati,
di Kejaksaan maupun dengan melakukan perbandingan di
foto : Azka/iw Kepolisian yang belum beberapa negara kalau dalam konteks
terselesaikan.
melakukan fungsi pencegahan tindak
Masukan dari para pidana korupsi, melakukan fungsi
akademisi perguruan supervisi, kita juga mengharapkan
ini disebabkan tidak hanya oknum tinggi di Kalimantan Selatan, ada suatu kesepahaman bahwa OTT
tetapi juga karena hukum yang belum menyatakan dibutuhkan sinergitas juga itu betul-betul OTT. Artinya, yang
komprehensif secara menyeluruh. koordinasi antar aparat penegak hukum, bersangkutan dalam posisi tertangkap
“Masukan-masukan ini nanti setelah agar peradilan yang ada dapat cepat tangan, bukan dikondisikan dan bahasa
kita FGD bisa menjadi bahan yang diselesaikan. “Kalau kita penyidikan kasarnya bukan dijebak,” kata politisi
lebih komprehensif lagi dalam hal wilayah Jaksa dan Polisi, nah harusnya Partai PDI Perjuangan ini.
pembuatan UU KUHP,” tegasnya. pihak hakim menyampaikan hal ini ke Anggota Komisi III dari daerah
Politisi F-PKB dapil Jawa Tengah jaksa dan polisi agar proses ini tidak pemilihan Kalimantan Selatan Bambang
V ini berharap, ke depan RUU KUHP berlanjut di peradilan. Kalau masih Heri Purnama menyoroti kinerja aparat
dikuatkan dulu, agar semuanya berlanjut berarti ini kurang koordinasi penegak hukum dalam memberikan
berpedoman ke KUHP, dan tidak ada diantara aparat penegak hukum,” tandas penyuluhan/pembekalan kepada
istilah-istilah hukum di luar KUHP, politisi daerah pemilihan Banten. Kepala Desa di Provinsi Kalimantan
seperti “pemiskinan”. Sebenarnya Sementara Anggota Komisi III Selatan, terkait konsekuensi hukum
istilah itu tidak ada, yang ada ialah DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, jika melakukan Tipikor kepada Kepala
pengembalian uang yang dicuri atau pentingnya mengedepankan Desa yang ada di Provinsi Kalimantan
dirampok oleh pelaku tindak pidana. mekanisme pencegahan dibandingkan Selatan.
Jika istilah itu diperlukan maka harus penindakan. Arteria memaparkan, Ia berharap Kapolda dan Kajati
dimasukan ke dalam KUHP. Intinya mekanisme penindakan yang kerap Kalimantan Selatan melakukan
harus ada keseragaman, keselarasan di dilakukan Komisi Pemberantasan sosialisasi pencegahan Tipikor. “Kita
Indonesia ini untuk dasar penindakan. Korupsi (KPK) adalah Operasi lebih bagus mengutamakan pencegahan
Tangkap Tangan (OTT). Menurutnya, daripada penindakan,” tutur politisi
Komisi III Evaluasi Program OTT yang kerap dilakukan KPK Partai Golkar ini. n(ndy, azka)
Pemberantasan Korupsi Pasca merupakan diksi
Demokrasi hukum yang
Selain melakukan kunjungan spesifik mempunyai definisi
ke Sumatera Utara dan Kalimantan sangat jelas terkait
Timur, Komisi III DPR RI melakukan tugas pokok, fungsi
kunjungan kerja spesifik dalam rangka dan kewenangan
evaluasi program pemberantasan KPK. Akan tetapi,
korupsi pasca demokrasi ke Provinsi menjadi tidak elok
Kalimantan Selatan, baru-baru ini. jika OTT dilakukan
Wakil Ketua Komisi III DPR bukan berdasarkan
RI Desmon Junaidi Mahesa yang posisi tertangkap foto : Nadya/iw
memimpin rombongan kunjungan ke tangan melainkan
Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti dijebak atau sudah

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 41