Page 44 - MAJALAH 153

KUNKER

Komisi V Perjuangkan Ganti Rugi

Korban Lumpur Lapindo

Belum tuntasnya ganti rugi beberapa warga dan pengusaha korban luapan lumpur panas
di bekas area Sumur Banjar Panji l milik Lapindo Brantas Inc, membuat Tim Kunjungan
Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo berkunjung ke
Sidoarjo untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin,
Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Irjen Kementerian PUPR Ridho Ananda
Anwar, Kepala PPLS Dwi Sugiyanto, dan pengusaha korban lumpur Lapindo di Kantor DPRD
Sidoarjo, Kamis (07/9/2017) malam.

yang berada di
dalam peta area Keputusan DPR
terdampak harus
dianggap sebagai dalam kunjungan
hak mereka spesifik ini bisa
semua dan harus memberikan satu
dibagi secara
propors i onal kesimpulan yang bisa
antara pengusaha memaksa pemerintah
dan masyarakat. untuk memberikan
foto : Suci/iw Karena pengusaha dana talangan
adalah
juga
mas y arakat ,” sebagaimana
jelasnya. layaknya korban
alam pertemuan tersebut, Oleh karena itu, tegas politisi dapil
Ketua Tim Komisi V Sigit Surabaya dan Sidoarjo ini, ke depan warga biasa yang
DSosiantomo menyatakan Komisi V akan mencoba membangun pada tahun 2016
Bussines to Bussines yang merupakan salah kontruksi hukum untuk lebih sudah mendapatkan
satu skema penyelesaian korban lumpur memudahkan agar pemerintah tidak
Lapindo yang berada dalam peta area salah dalam memberikan dana talangan ganti rugi,”
terdampak Lumpur Lapindo gagal. kepada korban lumpur Lapindo yang
Menurutnya, harus ada diskresi atau berada di peta area terdampak. serangkaian persoalan panjang dalam
kebijakan khusus dari pemerintah yang Sebagaimana diketahui, masalah rangka menyelesaikan masalah korban
sekarang menguasai peta area terdampak lumpur Lapindo ini sudah berjalan lumpur Lapindo yang tak kunjung
untuk membuat langkah-langkah seperti selama 11 tahun. Sigit berharap masalah terselesaikan.
dana talangan untuk para pengusaha segera selesai. Dan jika persoalan ini “Dalam perjuangan mereka hampir
yang pabriknya atau masyarakat yang selesai, tambahnya, merupakan sebuah 12 tahun ini belum mendapatkan hasil
berada di area terdampak. prestasi besar bagi pemerintah dan DPR memadai. Insya Allah dengan pertemuan
Terkait masyarakat yang berada di untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini merupakan titik cerah. Keputusan
dalam peta area terdampak, lanjut politisi dan negara ini. DPR dalam kunjungan spesifik ini
PKS ini, jangan dipilah-pilah antara Sementara itu dalam kesempatan bisa memberikan satu kesimpulan
pengusaha dan masyarakat umum, yang sama, anggota Tim Komisi V yang bisa memaksa pemerintah untuk
semuanya satu entitas. “Sehingga kalau Sungkono menyatakan permasalahan memberikan dana talangan sebagaimana
ada dana talangan untuk korban lumpur sosial korban lumpur ini merupakan layaknya korban warga biasa yang pada

44 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017