Page 40 - MAJALAH 153

KUNKER

Usia Status Kepegawaian

dan Keterlibatan KY Jadi Sorotan Komisi III

Batas Usia, Status Kepegawaian, dan Keterlibatan Komisi Yudisial (KY) jadi sorotan Komisi
III DPR RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU
Jabatan Hakim).

una menjaring masukan dari hakim pensiun. evaluasi kinerja 5 tahunan yang ada di
aparat penegak hukum dan “Secara akademisi memang bisa pasal 31, mereka mengusulkan istilah
Gakademisi mengenai RUU dibahas tetapi usulan yang paling baru yaitu evaluasi profesi. Karena yang
ini, Panja RUU Jabatan Hakim Komisi menarik itu kalau di angka 70. Karena harus dievaluasi terutama berkaitan
III melakukan kunjungan spesifik ke di usia tersebut, masih bisa memberikan dengan moralitas dan kepribadian,”
Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini. kesempatan kepada hakim-hakim yang kata politisi F-PPP tersebut.
“Ini baru langkah awal dalam sudah berjalan dan bergerak, juga
penyusunan RUU Jabatan Hakim. umurnya masih layak pakai. Itu aja,” RUU KUHP Menjadi Begitu
Masukan-masukan yang kita terima, papar politisi F-PKS tersebut. Penting Untuk Evaluasi Penegakan
terutama soal peran KY, ada yang Selain mengenai usia pensiun Tipikor Di Kaltim
setuju, ada yang tidak setuju. Akademisi hakim, status kepegawaian hakim, dan Selain menyerap masukan terkait
beranggapan KY cukup di Mahkamah keterlibatan KY dalam menentukan RUU Jabatan Hakim, Tim Komisi
Agung (MA) saja. Sedangkan bagi hakim tinggi bersama MA, terdapat III DPR RI lainnya juga melakukan
yang setuju ya tetap perlu,” kata Wakil masukan lainnya yang didapat Tim kunjungan spesifik untuk meninjau
Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panja Komisi III yaitu, Evaluasi Profesi. kinerja Aparat Penegak Hukum di
Panjaitan (F-PDI Perjuangan) di sela- Evaluasi Profesi sendiri merupakan bidang tipikor, salah satunya kunjungan
sela kunjungan di Medan. istilah baru yang diusulkan pada RUU ke Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara, anggota Komisi Jabatan Hakim dari para akademisi. Menurut beberapa stakeholder yang
III Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS) Anggota Panja RUU Jabatan hadir, kendala yang ada di Kaltim
menyatakan bahwa mengenai soal Hakim Arsul Sani berpendapat, banyak sendiri ialah masih adanya benturan
usia pensiun hakim, menjadi hal yang masukan yang sangat bermanfaat dan KUHP-nya dengan oknum-oknum,
sangat mendasar. Mengingat hal membantu Tim Panja RUU Jabatan serta adanya faktor geografis yang tidak
tersebut menyangkut nasib karir para Hakim Komisi III DPR dalam terjangkau dari pusat. Ada beberapa
hakim. Menurutnya, usia 63 sampai 70 penyusunan RUU Jabatan Hakim ini. yang masih belum ditindaklanjuti oleh
memang waktu yang tepat untuk usia “Saya kira ada beberapa masukan penegak hukum.
yang bermanfaat Anggota Komisi III DPR RI
karena ada hal baru Muhammad Toha mengatakan UU
dan belum pernah KUHP harus disempurnakan agar bisa
kita dengar. Misalnya menjadi induk semua landasan-landasan
yang terkait dengan penindakan tipikor, dan nantinya itu
peran KY, itu mereka akan dijadikan sebagai tumpuan utama
para akademisi bagi tindak pidana di Indonesia.
meminta berhati- Toha menambahkan, berdasarkan
hati, artinya tetap informasi yang didapat Tim Komisi
foto : Nadya/iw ditempatkan dalam III, ada beberapa masukan seperti
kerangka konstitusi.
masih banyaknya penindakan pidana
Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi Yang kedua, tentang yang masih bolong-bolong. Hal

40 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017