Page 54 - MAJALAH 153

SOROTAN

Profesi Penulis Harus Dibebaskan Dari Pajak

dan Diberi Insentif

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana, akhirnya angkat bicara menanggapi terkait
regulasi pemerintah soal pajak (royalti) penulis yang dinilai amat besar. Hal ini, harus ditinjau
ulang, Profesi penulis seharusnya dibebaskan dari pajak, dan diberikan insentif,
P olitisi Partai Hanura ini layak gak sih jika pendapatan Negara

salah satunya dari peningkatan pajak
pengenaan
menjelaskan
pajak kepada profesi penulis
dapat saja terjadi jika pada saat tahap
harus ditinjau kembali oleh Menteri penulis ini ? dia menjelaskan hal itu
Keuangan, karena Indonesia tertentu dimana tingkat literasi kita
sedang mendorong peningkatan sudah tinggi, dan menulis buku itu
tingkat literasi. Salah satu upaya sudah menjadi industri yang menarik,
untuk meningkatkan literasi itu, itu tidak masalah ke depannya. Tapi
ialah bagaimana kita mendorong kan kita saat ini masih pada tahap
produktivitas penulis. dimana tingkat produktivitas penulis
“Mana mau penulis buku kalau itu masih rendah.
pajaknya tinggi. Makanya kita Politisi Partai Hanura ini
meminta kepada Menteri Keuangan menegaskan semestinya prefesi
untuk memperlakukan khusus kepada penulis seharusnya ada insentif, dan
penulis. Jadi jangan sampai orang tidak Itu biasa dalam kebijakan pemerintah,
mau menulis karena pajaknya tinggi,” kalau misalkan sesuatu itu belum
katanya, Kepada Parlementaria, di besar, maka insentif pemerintah
Ruang Rapat Komisi X, Gedung yang diperlukan. Kecuali kalau nanti
Nusantara I DPR RI. menulis itu sudah menjadi sebuah
Menurut Anggota Dewan budaya tinggi di Indonesia , dimana
yang membidangi Pendidikan dan banyak orang kemudian mengandalkan
Perbukuan, kebijakan Ini tidak sejalan pendapatannya dari menulis, nah itu foto : Arief/iw
dengan Prioritas Nasional tentang lain persoalan. Kalau sekarang baru Anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana
Pendidikan. Salah satu problematika pada tahap pembangunan tradisi
Pendidikan Indonesia adalah tingkat menulis. Lebih lanjut, dia menerangkan
literasi rendah. “Jadi tergantung tahapan, menurut berdasarkan Undang-Undang No. 3
“Jadi kalau tiba-tiba dikenakan saya bukan hanya menulis saja, tapi Tahun 2017tentang Perbukuan, yang
pajak tinggi pada penulis, ini kan juga dalam sector-sektor yang lain telah disusun dibentuk oleh Komisi
tidak konsisten dengan apa yang ketika masih berkembang pemerintah X, mengamanatkan Pemerintah
kita nyatakan, bahwa Indonesia memberikan insentif. Jadi aneh memberikan insentig berupa, pertama
tingkat literasinya harus meningkat, kalau misalkan literasi kita rendah, adalah subsidi dari pemerintah
pendidikan Indonesia harus punya produktivitas kita rendah, tiba-tiba terhadap harga kertas ketika meningkat,
daya saing. Itu makanya kita meminta dibebankan pajak untuk menulis. Itu maka pemeintah memberikan subsidi
Menteri Keuangan untuk meninjau bukan intensif namanya, bahkan bisa sehingga harga kertas bisa tetap terjaga
ulang,” ujar Dadang. membunuh spirit untuk menulis,” pada level dimana tidak menambah
Ketika ada pertanyaan, sebenarnya tegasnya. peningkatan pada biaya produksi yang

54 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017