Page 27 - MAJALAH 123
P. 27

harga beras kemudian sudah  mulai turun dan        wilayah pertanian yang dapat melayani kebutuhan para
            normal kembali, Sjahchrani mantan Bupati Kota Baru   petani.  Selain itu, Sjahchrani mengatakan, sebenarnya
            Kalimantan Selatan, menilai Bulog telah menjalankan   pemerintah juga sudah membuat suatu program
            tugasnya dengan cukup baik, walaupun kualitas beras   pertanian yang didukung asuransi untuk melindungi
            masih harus ditingkatkan.                          petani ketika gagal panen akan diberikan penggantian.

            Bulog sebagai lembaga negara berbentuk Perusahaan
            Umum (Perum) bertugas salah satunya menstabilkan
            harga bahan pangan terutamanya beras, namun Bulog
            yang terbentuk sebagai Perusahaan Umum (Perum),
            Bulog tetap akan mempunyai misi supaya juga bisa
            mendapatkan profit (keuntungan).

            Menurutnya, Bulog seharusnya menjadi sebagai badan
            penyangga pangan, dan Pemerintah mensubsidi pangan
            melalui Bulog. Tetapi bulog tidak sebagai perusahaan,
            tetapi bulog harus sebagai badan penyangga. “Mestinya
            bulog ini Badan Penyanggga, bukan Badan Usaha,”
            katanya.

            Jadi ketika Bulog membeli beras petani. Sebenarnya
            adalah Pemerintah yang membeli kepada petani,
            kemudian disubsidi untuk kepentingan masyarakat.
            “Kalau pemerintah mau menyalurkan subsidi untuk
            pangan kepada rakyat sebaiknya melalui bulog,”
            katanya.

            Terhadap penanganan masalah bahan pangan
            pokok, Bulog diperankan sebagai badan penyangga,
            dan akan bisa juga menstabilkan  harga pangan.
            Untuk mewujudkan kondisi stabilitas harga beras di
            pasar, Bulog harus melakukan monitoring terhadap
            ketersediaan bahan pangan pokok.
                                                               Anggota DPR RI Sjachrani Mataja
            “Begitu ada gejala kenaikan karena spekulan atau   “Sebenarnya program pemerintah untuk melindungi
            penyebab lainnya, Bulog akan melakukan tugasnya,   dan memberdayakan petani sudah baik. Tetapi kita
            jangan sampai terjadi gejolak yang mendadak naik,”   harus menjaga ketika finishing terakhir, ketika berada
            tegasnya.                                          pada posisi  pemasaran,” katanya.

            Hal-hal terkait Penguatan Kelembagaan Bulog, ia  Pelaksanaan UU sendiri dirasa belum efektif  untuk
            mengharapkan ada inisiatif dari Komisi IV untuk  mendukung petani. Hal itu ditandai juga dengan ketika
            membantu petani, kegiatan pertanian, meningkatkan  ada kenaikan Harga Pembelian Pemerintah.
            modernisasi pertanian hingga pemasaran produk
            pertanian.                                         Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, menerbitkan
                                                               Intruksi Presiden (Inpres) no 5 tahun 2015 tentang
            “Perlu adanya hak inisiatif dari Komisi IV dibentuknya   Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran
            UU terkait Bulog mengenai Badan Penyangga Pangan.   Beras oleh Pemerintah, disebuttkan untuk harga
            Saya telah berinisiatif menyampaikan kepada rekan   pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri
            di Komisi IV tentang  evaluasi terhadap Bulog, hanya   dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa
            bagaimana Pemerintah nantinya mau atau tidak       maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg)
            melakukan evaluasi terhadap Bulog,” katanya.       di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan. Sebelumnya
                                                               Rp3.300 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.350/kg
            Kemudian bagaimana masalah peran Koperasi, seperti   di penggilingan.
            Koperasi Unit Desa (KUD), semestinya diwilayah-



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 123 TH. XLV, 2015  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32