Page 30 - MAJALAH 123

PENGAWASAN

bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menyediakan dana subsidi
untuk masyarakat tidak mampu.
Dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a UU
No. 30 Tahun 2009 tentang Ke-
tenagalistrikan ditegaskan untuk
penyediaan tenaga listrik, Peme-
rintah dan Pemerintah Daerah me-
nyediakan dana untuk kelompok
masyarakat tidak mampu.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan
Jabar IV ini menekankan peme-
rintah seharusnya memperhatikan
kepentingan dan kemampuan ma-
syarakat dalam hal penetapan tarif
tenaga listrik. Ini sebenarnya sudah
diatur dalam Peraturan Pemerintah
No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga listrik.
Pemerintah mestinya cermat ber-
hitung, pasca kenaikan harga BBM
yang lalu, biaya hidup masyarakat
membengkak hingga 40 persen. Ini
pasti akan terasa lebih berat lagi
setelah kenaikan TDL dalam 3 (tiga)
bulan ke depan.

“Secara teknis dalam APBNP 2015,
besaran subsidi listrik ditetapkan
sebesar Rp 73,1 triliun atau turun
dari rencana semula sebesar Rp
76,6 triliun. Hal ini terjadi karena
pemerintah sekarang sedang jor-
joran memotong anggaran sub-
sidi, termasuk subsidi listrik. Hal
ini pada akhirnya akan berdampak
pada penyesuaian tarif tenaga lis-
trik,” papar Politisi Fraksi Partai
Gerindra ini.

Namun menurutnya harus diingat
listrik merupakan cabang produksi yang lebih arif dan sebisa mungkin pasca kenaikan BBM, pemerintah
yang penting bagi negara dan me- tidak bergantung pada mekanisme setidaknya memperoleh ruang fis-
nguasai hajat hidup orang banyak. pasar. kal yang lebih besar senilai Rp 148,2
Saat memutuskan pembatalan UU triliun. Oleh karena itu, sebelum
no.20 tahun 2002 tentang Ketena- Dengan memperhatikan prinsip- menaikkan TDL, pemerintah mes-
galistrikan, Mahkamah Konstitusi prinsip keadilan dalam hal penen- tinya wajib menjelaskan secara
juga telah menyebut sejumlah per- tuan harga listrik sebagaimana ke- transparan penggunaan dana yang
timbangan terhadap kebijakan ke- tentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 30 didapatkan dengan jalan menaikkan
listrikan yang liberal dan pro pasar Tahun 2007 tentang Energi bahwa BBM. Pemerintah dalam hal ini PT
bebas. MK menekankan pentingnya harga energi ditetapkan berdasar- PLN perlu menjelaskan secara detil
‘campur tangan’ pemerintah dalam kan nilai keekonomian berkeadil- dan lengkap tentang mahalnya Bi-
kebijakan penentuan harga listrik an dan Ayat (2) yang menyatakan aya Pokok Penyediaan (BPP) listrik

30 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015