Page 35 - MAJALAH 123
P. 35
Perkembangan Konsumsi BBM melakukan pengembangan pem-
Juta bangkit listrik dengan bahan baku
KL terbarukan. Diharapkan, Peme-
PREMIUM MINYAK TANAH SOLAR
50,0 44,8 46,1 46,0 46,0 rintah melakukan investasi lang-
41,8 sung untuk peningkatan kapasitas,
37,9 38,2 15,5 16,0 15,7 15,7 pemeliharaan, dan peremajaan in-
40,0 14,5 frastruktur transmisi dan distribu-
12,0 13,0 si listrik. Target rasio elektrifikasi
30,0 1,7 1,1 0,9 0,9 sebesar 95 persen pada tahun 2025
4,7 2,3 1,7 (Cetak Biru Pengelolaan Energi Na-
20,0 sional), namun, pertumbuhan ener-
gi listrik hanya berkisar pada angka
21,2 22,9 28,1 29,3 29,4 29,5 3 persen pertahun.
10,0 25,5
Pada RAPBN-P 2015, Pemerintah
0,0 terus berupaya menyelesaikan pro-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
APBN-P APBN gram pembangunan 35.000 Mega-
Sumber : Departemen Keuangan, 2015 watt pembangkit listrik tenaga uap
Program Nawacita. Dalam menciptakan kemandirian, batubara, mengingat pemanfaatan
Pemerintah sebaiknya mulai men- batubara sebagai bahan bakar pem-
Enam upaya yang dioperasionalisa- ciptakan regulasi yang efektif dalam bangkit listrik baru tersebut sejalan
sikan oleh Kementerian ESDM un- pengelolaan sumber daya alam khu- dengan ketersediaan cadangan ba-
tuk mencapai kemandirian energi, susnya sumber energi berupa gas, tubara nasional. Cadangan batuba-
tertuang dalam Program Nawacita minyak bumi dan mineral. Regulasi ra nasional masih cukup banyak
meliputi; Pertama, meningkatkan ini harus bisa mengatasi ancaman untuk digunakan dalam memenuhi
eksplorasi dan produksi migas. krisis energi. kebutuhan domestik khususnya un-
Kedua, meningkatkan kapasitas in- tuk pembangkit tenaga listrik.
frastruktur migas, dan berikutnya Regulasi efektif yang dapat di-
mengembangkan migas unconven- lakukan, pertama melalui renego- Yang terakhir, Pemerintah dapat
tional. Keempat, mendorong harga sisasi kontrak. Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari
minyak bumi ke arah harga ke-eko- melakukan kerjasama sektor en- pertambangan mineral dan batuba-
nomian; kemudian konservasi mi- ergi sebaiknya menekankan prinsip ra, melalui kenaikan tarif dan iuran
gas, dan yang terakhir pengelolaan private public partnership. Dalam produksi/royalty, serta renegosiasi
minyak bumi berdasarkan prinsip- menjalin kerjasama dengan inves- kontrak karya (KK) dan perjanjian
prinsip berkelanjutan. tor asing, harus tetap menjaga ke- karya pengusahaan pertambangan.
daulatan energi, dan diperlukan
Regulasi dari Pemerintahan Presi- kajian mendalam, bukan hanya dari Pemerintah sangat menyadari
den Jokowi yang perlu mendapat sisi ekonomis namun juga filosofis peran minyak dan gas yang sangat
perhatian adalah keberanian untuk kedaulatan negara. besar sebagai tulang punggung un-
melakukan penyesuaian harga BBM tuk mendorong industrialisasi dan
di awal pemerintahannya. Kebi- Kedua, memperluas dan mem- pertumbuhan ekonomi. Energi ti-
jakan ini berupa penurunan subsidi perkuat konversi penggunaan BBM dak saja dilihat sebagai mesin per-
BBM yang berimbas pada kenaikan kepada gas dan energi terbarukan. tumbuhan tapi juga sebagai salah
BBM jenis solar dan premium. Tu- Dengan semakin naiknya konsumsi satu tulang punggung. Jika tidak
juan dari kebijakan tersebut adalah BBM, menurunnya produksi, dan ada energi, industrialisasi dan per-
untuk mengalihkan aliran dana menipisnya cadangan minyak fosil tumbuhan ekonomi tidak akan ber-
subsidi energi, khususnya BBM ke di Indonesia, sudah saatnya untuk jalan. Diharapkan, berbagai upaya
bidang lain seperti kesehatan dan melirik berbagai sumber energi, Pemerintah, dapat mewujudkan
juga pembangunan infrastruktur. terutama energi terbarukan. Mi- kemandirian energi nasional.
Melalui kebijakan ini diharapkan salnya, dengan program pengemba-
juga mampu mendorong perilaku ngan Bahan Bakar Gas (gas), biofuel Ditulis oleh: Handriyanto Setiadi, SE, ME
masyarakat untuk lebih berhemat dan eksploitasi panas bumi. (Analis APBN bidang Makro Ekonomi, Ba-
terhadap penggunaan energi. gian Analisa APBN, Sekretariat Jenderal
Berikutnya, Pemerintah harus DPR RI) | Disunting oleh: sf (Parlementaria)
PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015 35
