Page 38 - MAJALAH 123

LEGISLASI

datang diharapkan dapat memenuhi keseimba ngan perhatikan konstitusi, bukan hanya pro asing atau ti-
antara kepentingan kedaulatan migas dan menarik in- dak,” katanya
vestor.
Menurutnya hal tersebut 70 persennya dapat dilakukan
Sebab, menurut dia, selama ini masih banyak pasal yang oleh non Pertamina. Sehingga mau tidak mau negara
dikeluhkan dan abu-abu lantaran minimnya pengeta- harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan as-
huan legislator membahas aspek migas. Pengaturan ing.
migas selain harus memperhatikan aspek konstitusi,
namun juga membutuhkan kepastian investasi. Selama ini kedaulatan migas Indonesia dicap lebih
berpihak pada kepentingan asing. Sebab pembahasan
Apalagi, lanjut Pri Agung Rakh manto, ditambah prediksi UU Migas pun masih didominasi kepentingan politik
dua hingga tiga tahun ke depan permintaan minyak baik di pemerintah maupun DPR.
akan terus turun dan investor lebih senang bermain
pada dollar AS. Sehingga investasi minyak akan terasa Jika pembahasan revisi UU Migas pada masa sidang ini
cukup berat. “Kalau dulu produksi minyak 1,4 juta barel masih didominasi kepentingan politik maka kedaulatan
per hari, ke depan mustahil akan mengalami kenaikan,” migas akan sulit diwujudkan. “Padahal pasal-pasal
katanya. dalam UU Migas merupakan kunci untuk mewujud-
kan kedaulatan migas sekaligus untuk kesejahteraan
Berbicara ketersediaan migas, menurutnya tidak rakyat,” jelasnya.
mutlak hitam putih, namun harus memenuhi tiga
faktor pendukung. Yaitu sumber daya minyak dengan Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
cadangan minyak 10 miliar barel, kepastian investasi Sudirman Said mengatakan, saat ini, baik pemerintah
untuk pengeboran dan kepastian dari UU Migas itu maupun DPR tengah menyusun draf RUU Migas peng-
sendiri. ganti Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Min-
yak dan Gas Bumi.
Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang mengam-
bil minyak pada lapisan minyak paling dalam de ngan Sudirman mengatakan, draf RUU Migas yang disusun
teknologi canggih. Sehingga saat ini mampu mengang- pemerintah mempunyai setidaknya lima pokok piki-
kat minyak 15 persen lebih besar dari biasanya dan ran, antara lain bahwa ranca ngan undang-undang itu
dapat memproduksi minyak melampaui Arab Saudi. diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan me-
mastikan status kelembagaan SKK Migas. (sc/nt) foto:
“Efektifitas eksplorasi harus konsisten dengan mem- iwan armanias, naefurodji, nita/parle/hr

38 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015