Page 36 - MAJALAH 123
P. 36
LEGISLASI
Masalah KKS Jadi Isu
Penting di RUU Migas
Revisi UU Migas Nomor 22 tahun 2001 dijadwalkan akan dilakukan pada masa persidangan kali ini,
apalagi revisi itu sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2015.
Masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) menjadi isu penting dalam pembahasan revisi UU tersebut.
iharapkan revisi UU itu membuat terciptanya tidak? Kedaulatan energi itu adanya di kontrak,” te-
kedaulatan migas untuk negara yang selama ini gasnya.
Ddinilai lebih berpihak kepada asing dan atau in-
vestor yang mengeruk kekayaan negara. Menurut dia, selama ini kontrak di sektor migas bersi-
fat lex spesialis atau khusus. Sehingga, jika ada aturan
Hal itu mengemuka dalam acara Forum Legislasi berta- seperti UU yang baru lahir setelah kontrak dibuat, tidak
juk `Revisi UU Migas’ yang diselenggarakan di Gedung bisa me-legitimate kontrak yang sudah ada. Ciri seperti
DPR, Jakarta, baru-baru ini. Dalam diskusi itu, hadir ini telah ada dalam UU Migas. Menurutnya, kontraktor
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha, Anggota paling senang dengan sifat kontrak seperti ini.
Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson
Siagian dan penasihat Reforminer Institute Pri Agung “Jangan sampai kontrak bikin kebal atau lex spesialis.
Rakhmanto. Masalah kontrak jadi isu tersendiri, supaya kedaulatan
semangatnya sama dengan yang diinginkan Mahkamah
Satya Yudha mengingatkan, revisi UU Migas Nomor Konstitusi (MK),” katanya.
22 Tahun 2001 harus mendukung kedaulatan energi
nasional. “Yang paling esensial, kita ini berdaulat atau Atas dasar itu, Satya yang juga Politisi dari Partai
36 PARLEMENTARIA EDISI 123 TH. XLV, 2015
