Page 70 - MAJALAH 114

SOROTAN

“Jika diketemukan bukti-bukti lainkan mengedepankan emosional,
kampanye hitam, maka harus dil- sehingga berpotensi memicu terjadi
aporkan ke aparat penegak hukum. konflik,” tambahnya.
Bisa lapor ke Bawaslu atau kepoli-
sian. Tapi karena ini sifatnya lebih Akademisi itu juga menyesalkan
pidana, maka lebih baik dilapor- banyaknya kalangan intelektual dan
kan langsung ke Kepolisian,” kata purnawirawan yang terlibat lang-
Gamari kepada Parlementaria, di sung menjadi tim sukses para ca-
Gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini. pres. “Keterlibatan mereka itu akan
menggerogoti kepercayaan rakyat
Gamari melihat maraknya kampa- terhadap institusi negara. Apalagi
nye hitam yang saling menyerang rahasia negara terbongkar oleh
figur capres menjadi pertimbangan orang-orang yang seharusnya men-
bagi DPR dalam membuat peraturan jaga rahasia negara,” serunya.
perundang-undangan terkait penye-
lenggaraan pemilu. Misalnya saja, Sementara itu, mantan Ketua
kata Gamari, pemberian sanksi yang Umum PBNU, KH Hasyim Muza-
tegas terhadap pelaku kampanye hi- di mengatakan kampanye hitam
tam. “Memang perlu ada perangkat dalam Pemilihan Presiden 2014
hukum yang tegas yang mengatur yang mengangkat isu suku, agama,
soal itu (kampanye hitam-red),” ras, dan antargolongan (SARA) ha-
ujarnya. rus dilawan.
Sementara itu, pengamat ko- “Sudah tersedia instrumen beru- Hasyim Muzadi juga menyayang-
munikasi politik dari UIN Alauddin pa institusi sebagai pencegah dan kan kampanye hitam yang meng-
Makassar Firdaus Muhammad me- penghancur beserta senjatanya gunakan agama sebagai sumber
nilai maraknya kampanye hitam yakni aturan hukum,” kata Hasyim konflik. “Seakan-akan Islam meng-
(black campaign) menjelang Pilpres Muzadi kepada Parlementaria, di halalkan segala cara, untuk menca-
9 Juli 2014 adalah bukti terkikisnya Semarang, beberapa waktu yang pai tujuan. Padahal politik itu untuk
ketulusan dalam berpolitik dan ber- lalu. agama dan negara, bukan negara
demokrasi untuk memilih pemimpin atau agamanya untuk politik.
di Indonesia. Menurut Hasyim Muzadi, kampa-
nye hitam bermuatan isu SARA bu- Persoalannya, kata Muzadi, mau
“Kampanye hitam itu bagian dari kan saja menodai pesta demokrasi dan mampukah aparat berwenang
pencitraan, dan bisa dilakukan oleh dan menghancurkan pihak yang bertindak tegas menegakkan aturan
kelompok sendiri atau lawan politik dinistai, melainkan juga berpotensi itu. “Sebenarnya aturan hukumnya
untuk menaikkan elektabilitas. Bisa memecah belah bangsa dan memi- sudah ada, masalahnya yang meme-
saja kampanye hitam itu dilakukan cu konflik horizontal. Ia juga meng- gang aturan itu berani tidak melaku-
sendiri untuk menimbulkan kesan ingatkan bahwa kampanye hitam kan tindakan tegas. Undang-Undang
seakan-akan dirinya diserang lawan mengandung unsur kejahatan kare- Pemilu sudah melarang kampanye
politiknya,” katanya dalam dialek- na bersifat memutarbalikan fakta hitam, tapi tidak ada institusi tegas
tika demokrasi bertajuk ‘Pengaruh dan cenderung fitnah. yang berani mene gakkan hukum
Kampanye Hitam Terhadap Pemilih’, itu. Misalnya ada kampanye hitam,
baru-baru ini, di Gedung DPR, Ja- lalu korban lapor ke polisi, tapi kan
karta. Menurut Firdaus, polisi ada atasannya, itu atasannya
kampanye hitam ketua partai. Jadi susah juga,” kat-
Lahirkan Konflik anya.
yang berlebihan bisa
Menurut Firdaus, kampanye hitam melahirkan konflik Menurut, Hasyim Muzadi, bukan
yang berlebihan bisa melahirkan saja kendala personal, tapi juga ada
konflik dan akan merugikan rakyat dan akan merugikan kendala sistemik dalam penegakan
karena tidak berdasarkan data-data rakyat karena tidak hukum di Indonesia. Misalnya
yang seharusnya bisa dipertang- bagaimana TNI/Polri disuruh netral
gungjawabkan. berdasarkan data-data tapi yang menyuruh netral Panglima
yang seharusnya bisa tertinggi yang juga menjabat seba-
“Kalau rakyat di kota bisa di- gai ketua partai. (nt) foto:
katakan sudah rasional sehingga dipertanggungjawab-
tidak terpengaruh. Tapi, rakyat di kan.
daerah belum begitu rasional, me-

70 PARLEMENTARIA EDISI 114 TH. XLIV, 2014