Page 57 - MAJALAH 139

Kota bahkan luar Jawa Barat. Di sini disebut Pengelolaan Hutan Bersama
diharapkan Pemda setempat membuat Masyarakat (PHBM). Saya menghimbau
aturan bagi masyarakat yang tidak pemda segera menindaklanjuti UU
mengelola tanahnya (membiarkan Konservasi Tanah dan Air yang
tidak diurus bertahun-tahun) dicabut dihasilkan oleh Komisi IV sejak tahun
saja kepemilikannya lalu diserahkan ke 2014 segera diimplementasikan,” papar
Pemda (negara) agar bisa dimanfaatkan San Afri Awang
sebagai lahan konservasi atau sebagai Sedangkan Kepala Dinas Kehu-
lahan terbuka hijau. tanan Jawa Barat, Budi Susa-
“Untuk memenuhi target 30% tijo menjelaskan bahwa Pemprov
lahan hijau, Pemda perlu mendata Ja bar memiliki program Citarum
secara rinci ada berapa luas lahan Bes tari (Bersih Indah dan Lestari)
tidur, lahan kosong yang mencapai dalam rangka perbaikan lingkungan
ribuan hektar di Jawa Barat yang bisa dari hulu sampai hilir dan melibatkan
ditanami, apa alasan pemilik tidak semua pihak, BUMN, Pemkab/Pemkot,
mengelola lahan mereka, kasih batas Pemerintah pusat dan provinsi yang
waktu lalu perlukah pemerintah foto : naefurodji/iw bersinergi membangun kawasan yang
intervensi dengan memanfaatkan lebih kondusif dari aspek lingkungan.
lahan yang ada dengan sistem bagi “Sungai Citarum merupakan sungai
hasil atau kerja sama. Jika ada lahan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo yang terpanjang dan terbesar di
terbengkalai tapi tidak mau dikelola, Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sungai
yang begini sebaiknya cabut saja hak rangka mengawasi pengelolaan yang mengalir sepanjang 297 km ini
kepemilikannya,” tegas Edhy. kawasan hutan ke depan. membentang dari hulunya di Situ
Komisi IV melihat pemerintah Di lain pihak, Dirjen Plano lo- Cisanti yang teletak di kaki Gunung
sepertinya masih menganggap kurang gi Kehutanan dan Tata Ling ku ngan Wayang sebelah selatan Kota Bandung,

begitu penting masalah konservasi KLHK, San Afri Awang menge mu - bermuara di Pantai Utara Pulau
hutan, dilihat dari kebijakan anggaran kakan bahwa Pemprov Jawa Ba- Jawa tepatnya di Muara Gembong
Kementerian Lingkungan Hidup rat sudah memiliki Perda Kawasan Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
dan Kehutanan (KLHK) yang harus Per lindungan yang memu tuskan 45% Direktur Perencanaan dan Pe-
mencari sendiri sumber pendanaan kawasan Jawa Barat ini sebagai kawasan ngembangan Bisnis Perum Per hu-
untuk menghidupi kementeriannya. perlindungan. Itu artinya mereka me- tani, Teguh Hadi Sis wan to mema-

KLHK menghimpun PNBP (Pendapatan mastikan bahwa persoalan air itu nomor parkan bahwa di Bandung Se-
Negara Bukan Pajak) setiap tahunnya satu. Yang harus diperhatikan adalah latan Perhutani melakukan pende katan
yang mencapai 5 triliun, sementara pertumbuhan penduduk yang cukup ke masyarakat agar bisa me ngembalikan
total anggaran yang diterima tinggi, sehingga daerah-daerah up kembali fungsi lahan atau hutan yang
KLHK hanya 6,1 triliun yang sebagian land di Jawa Barat sering berkompetisi sempat terambah ke asalnya. Atau
besar pengembalian dari PNBP tadi. dengan kepentingan rakyatnya. dengan menanami lahan tersebut
“Artinya inilah yang kami lihat “Dari pengamatan KLHK di Jawa dengan tanaman kopi. Bagaimana kita
pemerintah nya yang belum serius Barat terjadi penurunan praktik menekan praktik perambahan hutan
bukan KLHKnya karena mereka perambahan hutan oleh masyarakat dengan memberdayakan masyarakat
tergantung kebijakan pemerintah, sekitar, karena Jawa Barat dikuasai oleh sekitar untuk ikut membantu
kesolidan KLHK seharusnya diberikan Perum Perhutani dengan menjalankan menjaga dan mengelola hutan secara (arief, odji)
kepercayaan mengelola anggaran program-program kerakyatannya yang arif,” pungkas Teguh. n
lebih besar lagi, bagaimana juga
penyerapannya, arah peruntukannya
sesuai dengan tujuan,” imbuh Edhy.
Ironisnya, menurut politisi Dapil
Sumsel I ini dari berbagai sumber rata-
rata nilai kerugian akibat kebakaran
hutan kita pada tahun 2015 lalu
mencapai 200 triliun, belum termasuk
dampak banyaknya masyarakat
yang tidak bisa bekerja akibat
kebakaran hutan itu. Dengan luas
hutan mencapai 120 juta hektar dengan
alokasi anggaran 6,1 triliun maka tiap foto : citacitarum.com/iw
hektar hutan hanya 50rb rupiah
alokasinya per tahun. Dengan
kunjungan ini kami berharap
memantapkan langkah kami dalam Kondisi Sungai Citarum

PARLEMENTARIA l EDISI 139 TH. XLVI - 2016 l 57