Page 20 - MAJALAH 202

PENGA WASAN

Perubahan Skema BPJS Kesehatan

Perlu Kajian Komprehensif

Perubahan skema BPJS Kesehatan yang berdampak pada Perubahan dilakukan secara bertahap
penghapusan yang ada menjadi kelas standar semula akan dimulai dari kelas 1,2,3 yang saat ini
diterapkan pada tahun 2021. Rencana tersebut kemudian berlaku, akan menjadi 2 kelas standar
terlebih dahulu. Selanjutnya akan terus
mundur dan direncanakan akan mulai diujicobakan pada tahun dievaluasi hingga pada kondisi yang
2022 mendatang. sudah ideal, yaitu menjadi PBI JKN dan
Non-PBI JKN. Dari segi permintaan.
Berbicara penghapusan kelas peserta
BPJS, berarti terkait pula belanja
kesehatan. Jika peserta BPJS kelas 2
dihilangkan, maka akan berdampak
terhadap daya beli dan kemauan
belanja masyarakat di sektor kesehatan.
Perubahan kelas kemungkinan akan
berdampak pada iuran.
Merespon rencana ini, sejumlah
pihak telah menyampaikan sejumlah
catatan. Anggota Komisi IX DPR RI
Kurniasih Mufidayati menilai, yang perlu
diperhatikan BPJS Kesehatan dalam
mengimplementasikan skema tersebut.
Poin pertama yakni, bahwa kebijakan
ini nantinya harus mempertimbangkan,
memperhatikan kemampuan para
peserta yang bukan yang Non-PBI, yakni
peserta kelas B. Menurutnya, pada kelas
ini, peserta yang sebelumnya pada
kelas 3.
Menurut Mufida, -ini merupakan
persoalan penting dan apabila
salah persepsi bisa berbahaya bagi
masyarakat. Sehingga ia menilai perlu
adanya kajian dalam pelaksanaan
kebijakan ini. Kajian tersebut harus
ERUBAHAN skema tersebut Perubahan Kedua atas Perpres mencakup beberapa hal, yaitu
merujuk pada amanat 82 Tahun 2018 tentang Jaminan pertimbangan kemampuan membayar
Undang-Undang Nomor 40 Kesehatan. Pada Pasal 54 B, penerapan dari para peserta yang mandiri atau
Tahun 2004 Tentang Sistem kelas standar dilakukan secara bertahap PBPU, khususnya yang kelas 3.
PJaminan Sosial Nasional (UU sampai dengan paling lambat tahun Dalam penjelasan Mufida, saat ini,
SJSN) Pasal 23 ayat 4 yang berbunyi 2022. Penerapan kelas standar akan pada kepesertaan BPJS kelas 3 PBPU
dalam hal peserta membutuhkan rawat dibagi menjadi dua kelas, yakni Kelas mandiri, besaran iuran yang dibebankan
inap di RS, maka kelas pelayanan di RS A untuk peserta Penerima Bantuan awalnya sebesar Rp42 ribu. Kemudian
diberikan berdasarkan kelas standar. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI pemerintah memberikan subsidi
Teknisnya telah diatur dalam Perpres JKN) dan Kelas B diperuntukkan untuk sebesar Rp7 ribu, sehingga besar iuran
64 Tahun 2020 yang merupakan peserta Non-PBI JKN. yang dibebankan sebesar Rp35 ribu per

20 PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021