Page 21 - MAJALAH 202

PENGA WASAN

bulan. Adapun nominal tersebut adalah
besaran yang mengalami kenaikan dari HARUS ADA ASAS KEADILAN DALAM
iuran sebelumnya sejumlah Rp25 ribu.
Mufida berharap penghapusan HAL PENENTUAN TARIF YANG
kelas nantinya tidak memberikan MEMPERHATIKAN ABILITY TO
kenaikan pada masyarakat kelas 3
mandiri. “Itu nomor satu hal-hal yang PAY DARI MASYARAKAT
harus diperhatikan, jadi harus ada asas ATAUPUN PESERTA KELAS
keadilan dalam hal penentuan tarif
yang memperhatikan ability to pay dari 3 MANDIRI
masyarakat ataupun peserta kelas 3
mandiri,” ucap Mufida ketika dihubungi
tim Parlementaria, baru-baru ini. Anggota Komisi IX DPR RI
Kurniasih Mufidayati. Foto: Jaka/nvl
Lanjut Mufida, poin kedua yakni
perlu ada data yang dapat dijadikan
sebagai patokan untuk pembagian
kelas A dan kelas B. data tersebut
memuat siapa saja yang nanti akan
masuk kelas A dan kelas B. Menurutnya,
permasalahan data selama ini tidak dengan kamar standarnya seperti apa, dampak penghapusan kelas terhadap
kunjung selesai sehingga data yang lalu kelas B akan diberikan standar kewajiban iuran yang harus dibayarkan
akan menjadi patokan ini harus benar- pelayanan seperti apa, kan seperti itu peserta BPJS Kesehatan. Menurut
benar sudah berdasarkan cleansing harus ada perubahan yang tadinya kelas Anggota DJSN Muttaqien, komposisi
data yang transparan, objektif dan bisa 1, 2 dan 3 sekarang hanya menjadi dua iuran hingga saat ini masih proses
dipertanggungjawabkan. kelas,” urai politisi dapil DKI Jakarta II pengkajian. Iuran akan dibagi antara
“Nah itu pertimbangan kedua yang tersebut. kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan
harus diselesaikan oleh semua pihak Dan terakhir, Mufida mengingatkan non-PBI.
terkait dengan pengambilan keputusan, bahwa skema penghapusan kelas Koordinator Advokasi BPJS Watch,
pemberlakuan kebijakan ini, jadi terkait tersebut harus benar-benar dikaji Timboel Siregar mendengar besaran
dengan pembagian peserta nanti harus mengenai finalisasi tarifnya harus iuran peserta BPJS rencananya akan
berbasis pada data cleansing data yang benar-benar adil untuk semua berada antara Rp50.000 dan Rp75.000.
menjadi PR lama dan cleansing data kalangan. Kajian tersebut harus yang Bagi peserta BPJS kelas 3 yang saat
yang transparan, objektif dan dapat kompeherensif dengan memperhatikan ini jumlahnya sekitar 20 juta orang,
dipertanggungjawabkan,” imbuh politisi semua kepentingan, berkeadilan untuk menurutnya tentu akan memberatkan.
Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut. semua calon peserta baik yang kelas Dia berpesan agar besaran iuran
Hal lainnya yang perlu diperhatikan A maupun kelas B, memperhatikan tidak memberatkan. Selain itu, Pakar
adalah perlunya memperhitungkan daya finansialnya maupun daya kesehatan Hermawan Saputra melihat
dari pihak rumah sakit (RS) sebagai belinya sehingga jadi tidak ada yang dibutuhkan setidaknya 10 tahun. Mulai
pertimbangan ketika akan menerapkan dibebankan lebih berat lagi. dari pengkajian hingga implementasi
kebijakan BPJS tersebut. Mufida Mufida pun mengungkapkan perubahan skema kepesertaan BPJS
menekankan, hal ini perlu menjadi perkembangan BPJS tersebut nantinya yang berdampak penghapusan kelas.
bahan kajian juga sehingga beban pada akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Mengacu JKN, keuntungan dari
Rumah sakit tidak semakin bertambah kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra penghapusan kelas dilihat dari dua
sebagai dampak dari perubahan skema kerja terkait, usai masa reses berakhir. yaitu manfaat medis dan non medis.
BPJS ini dan nantinya RS tetap bisa “Nanti kita lihat lagi, ini kan masih Manfaat medis menjadi tanggung jawab
memberikan pelayanan yang baik untuk reses. Jadi nanti begitu masuk setelah Kemenkes yang sampai sekarang masih
peserta BPJS kelas A dan B. 1 November itu mulai masa sidang lagi berproses diskusi. Termasuk implikasi
“Dan juga untuk pihak RS yang juga ya, kita akan diskusikan lagi dengan pada perubahan daftar jenis penyakit
menjadi pihak yang mendapatkan mengundang RDP lagi dari BPJS yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan.
dampak dari adanya perlakuan satu Kesehatan, Kemenkes, DJSN dan Sedangkan manfaat non medis berupa
kelas standar ini, karena kan RS harus semua pihak yang terkait,” tutup Mufida. kelas rawat inap JKN yang menjadi
merubah komposisinya menjadi kelas Di sisi lain, Dewan Jaminan Sosial tugas DJSN untuk mempersiapkannya.
A. Itu berarti akan disediakan perawatan Nasinoal (DJSN) belum bicara mengenai l hal/sf

TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 21