Page 26 - MAJALAH 202

LEGISLASI

RUU Landasan Kontinen Harus

Perkuat Kedaulatan Bangsa

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) teknologi infrastruktur, pengembangan
Landasan Kontinen yang kini masuk dalam daftar Program ilmu pengetahuan, pertahanan
Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 demi menjaga dan keamanan negara, serta sosial
masyarakat.
kedaulatan bangsa dan kemaslahatan negara. Memiliki lebih DPR RI, melalui Panitia Khusus
dari 16 ribu pulau sekaligus garis pantai sepanjang 95.181 km (Pansus) RUU Landasan Kontinen
yang terhubung dengan lautan, Indonesia perlu segera membuat ingin agar RUU Landasan Kontinen
kebijakan baru atas lautan di kawasan negara. Indonesia menjadi undang-undang
yang tegas namun tidak pincang untuk
kedaulatan Indonesia. Sehingga,
pada Rapat Paripurna DPR Penutupan
walnya, untuk membuka peluang dengan potensi Masa Persidangan V Tahun Sidang
melegitimasi penegakan sangat besar untuk Indonesia. 2020-2021 yang dipimpin Wakil Ketua
kedaulatan negara atas Potensi itu berupa perluasan wilayah DPR RI Sufmi Dasco, menyetujui
lautan yang berada di luar 200 mil laut secara legal sesuai memperpanjang masa pembahasan
A di kawasan negara, dengan aturan UNCLOS. Rencananya, RUU Landasan Kontinen Indonesia.
Indonesia berlandaskan pada Undang- RUU Landasan Kontinen ini tidak Sampai saat ini, Pansus RUU
Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang hanya memayungi aspek kemaritiman Landasan Kontinen bersama pemerintah
Landasan Kontinen. Namun seiring saja, namun juga turut sedang menyerap aspirasi sekaligus
dengan perubahan dinamika kebijakan, meliputi aspek masukan dari berbagai stakeholder.
Pemerintah Indonesia meratifikasi batas negara, Tahapan ini menjadi vital sebagai
United Nations Convetion on the Law penegakan pertimbangan perumusan RUU.
of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982 hukum, Tidak ingin setengah hati, RUU
melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. eksploitasi tersebut berusaha melibatkan
Momen itu menandakan UU Nomor dan
1 Tahun 1973 dianggap tidak relevan eksplorasi Wakil Ketua Pansus RUU
dengan perkembangan hukum serta sumber daya Landasan Kontinen
kebutuhan pembangunan Indonesia alam, ekonomi, T.B Hasanuddin. Foto: Jaka/nvl
terkini.
Selama ini, jika mengacu pada
UU Nomor 1 Tahun 1973, landasan
kontinen Indonesia hanya mampu
mengatur di dalam wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang
sepanjang 200 mil laut. Akan
tetapi, pada pasal 76
UNCLOS disebutkan bahwa
negara pantai dapat
mengajukan perluasan
landas kontinen di
luar 200 mil. Akibat
Indonesia telah
meratifikasi
UNCLOS, tentu
pasal tersebut

26 PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021