Page 27 - MAJALAH 202

LEGISLASI

berbagai pihak agar kebijakan tersebut
komprehensif dan efektif dalam “PENTING JUGA KAMI BERPESAN
penerapannya. BAHWA JANGAN SAMPAI UU
Wakil Ketua Pansus RUU Landas
Kontinen DPR RI T.B Hasanuddin, LANDAS KONTINEN INI JADI
saat ini DPR RI sedang berupaya
melaksanakan pembicaraan tingkat PARSIAL, PARSIAL TERHADAP
I yang mengundang berbagai REGULASI. KITA MAU
pihak, mulai dari jajaran pakar,
kementerian dan lembaga pemerintah, MENGUATKAN UU LANDAS
pemerintah daerah, serta perusahaan KONTINENT INI NAMUN IMPACT-
negara. Walaupun draft RUU sudah
disiapkan oleh Pemerintah Indonesia NYA BENAR-BENAR UNTUK
sebagai pengusul RUU, akan tetapi
mendengarkan masukan dan aspirasi INDONESIA, ITU MAKANYA KITA
tetap perlu dilaksanakan guna BILANG JANGAN PARSIAL,”
mewujudkan kesempurnaan yang lebih
baik sekaligus komprehensif.
“Banyak hal yang kita diskusikan, Anggota Pansus RUU Landasan Kontinen
ketika wilayah berdaulat itu semakin Riezky Aprilia. Foto: Jaka/nvl
bertambah sebagai akibat makin
luasnya wilayah landas kontinen,
maka tentu banyak hal-hal yang perlu “Penting juga kami berpesan bahwa Lebih lanjut, proses penyusunan RUU
digali untuk kepentingan bangsa dan jangan sampai UU landas kontinen ini ini akan menghadapi dengan tantangan
negara. Kami (Pansus RUU Landasan jadi parsial, parsial terhadap regulasi. yang besar karena akan melibatkan
Kontinen) meminta masukan untuk kita mau menguatkan UU Landas banyak pihak untuk membicarakan isu-
kesempurnaan dari pembentukan RUU Kontinent ini namun impact-nya benar- isu sensitif. Oleh karena itu, menurutnya,
Landas Kontinen itu sehingga jadi lebih benar untuk Indonesia, itu makanya baik Pemerintah Indonesia dan DPR
baik dan juga komprehensif,” jelas kita bilang jangan parsial,” tegas Kiki, RI harus bergotong royong mulai dari
Hasanuddin. sapaan akrabnya. proses perumusan hingga pengesahan
Melalui rapat-rapat yang sudah Dirinya pun memahami, selain RUU Landasan Kontinen.
dilakukan dengan stakeholder, ia menguatkan kedaulatan bangsa, “Kita (Pansus RUU Landasan
menekankan kembali bahwa tujuan RUU tersebut dibuat dengan Kontinen) bersama Pemerintah juga
RUU Landasan Kontinen ini untuk turut mempertimbangan aspek harus concern sama hal ini. Kita kan
memperkuat kedaulatan Indonesia perekonomian bangsa. Selama harus berdaulat baik di darat, laut
yang berlandaskan pada dasar hukum perumusan RUU tersebut, Kiki tidak maupun udara. Jadi hal-hal ini memang
UNCLOS. Jika RUU tersebut nantinya ingin berat sebelah. Artinya, jika ingin membutuhkan masa yang agak
disahkan menjadi UU, maka diharapkan menggali potensi sumber daya alam, panjang karena ini bicara long term-nya
tidak menimbulkan konflik sekaligus maka harus juga mempertimbangkan Indonesia ke depan,” terang Kiki.
melanggar hukum yang telah ditetapkan perlindungan yang berkelanjutan untuk Sebagai negara kepulauan yang
bersama. alam dan masyarakat pesisir yang strategis serta berbatasan langsung
menggantungkan hidup dari laut. dengan beberapa negara tetangga,
“Jangan sampai kita memperkuat Indonesia menjadi bagian dari simpul
PEMBAHASAN JANGAN PARSIAL landas kontinen, (namun) nelayan kita besar dalam berbagai sektor vital di
Anggota Pansus RUU Landasan juga banyak yang ditangkepin, kan itu mancanegara. Oleh karena itu, segenap
Kontinen Riezky Aprilia menegaskan kan (masalah) sosial. Lalu, inget loh ini Bangsa Indonesia harus berkomitmen
penyusunan RUU tersebut tidak boleh ada natural resources. Apabila kita tidak penuh melindungi dan merawat tidak
mengabaikan aspek sosial masyarakat jaga baik-baik, itu bisa habis suatu saat hanya setiap jengkal daratan dan
sekaligus aspek perlindungan nanti. Inilah kenapa ekosistem jangan angkasa namun juga lautan berikut
ekosistem baik di sekitar maupun di kita rusak, maka blue economy itu potensi sumber daya yang terkandung
dalam laut Indonesia. Menurutnya, jika (perlu) dibicarakan untuk masa dari berbagai hal yang dapat merusak
diabaikan, kemungkinan besar akan depan,” ujar Anggota Fraksi Partai PDI persatuan dan kesatuan bangsa
menimbulkan potensi konflik. Perjuangan DPR itu. Indonesia. l ts/sf

TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 27