Page 23 - MAJALAH 202

ANGGARAN

komposisi pertumbuhan ekonomi dan perubahan juga pada target PNBP dari rencana program pengungkapan
inflasi pada masa normal sebelum semula usulan pemerintah Rp333,16 sukarela pajak, dengan memberikan
terjadinya pandemi Covid-19. triliun menjadi Rp335,56 triliun atau kesempatan masyarakat untuk
meningkat Rp2,39 triliun. melaporkan kewajiban pajak yang
PENDAPATAN DARI PAJAK Dari sisi pajak, Said berharap belum dilaporkan.
Dari sisi pendapatan dalam kebijakan reformasi pepajakan yang
postur APBN 2022, DPR RI bersama meliputi aspek administratif maupun BELANJA SEDIAKAN RUANG FISKAL
pemerintah menyepakatinya negara aspek kebijakan akan mampu Pada sisi belanja, UU APBN 2022
sebesar Rp1.846,1 triliun. Pendapatan menghilangkan barrier penerimaan menetapkan belanja negara tahun
negara itu naik 6,3 persen dari asumsi pajak selama ini. Untuk mewujudkan depan sebesar Rp2.714,16 triliun.
pendapatan negara tahun ini yang reformasi perpajakan itu, maka Jumlah tersebut naik Rp5,5 triliun
tergambar pada APBN 2021 sebesar dilakukanlah revisi terhadap Undang- dari usulan pemerintah sebanyak
Rp1.735,7 triliun. Pendapatan yang naik Undang Ketentuan Umum Perpajakan Rp2.708,68 triliun. Belanja itu
terdiri dari belanja pemerintah
pusat dan Transfer ke Daerah dan
“WALAUPUN DI KUARTAL KETIGA TAHUN INI Dana Desa (TKDD). Untuk belanja
pemerintah pusat dialokasikan senilai
DIPERKIRAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN Rp1.944,54 triliun dimana sebanyak
KEMBALI KOREKSI, NAMUN PERTUMBUHAN EKONOMI Rp945,75 triliun untuk anggaran
belanja Kementerian dan Lembaga
HINGGA AKHIR 2021 DIPERKIRAKAN MAMPU TUMBUH pemerintah. Nilai belanja lembaga-
KISARAN 3,7-4,5 PERSEN. lembaga itu mengalami kenaikan
Rp5,18 triliun dari usulan awal
HAL ITU MERUPAKAN pemerintah yang sebelumnya sebesar
Rp940,57 triliun.
MODAL UNTUK Bicara soal anggaran pemerintah
MENCAPAI TARGET itu, Dolfie mengatakan pihaknya
mendorong pemerintah dapat
PERTUMBUHAN DI menyediakan ruang fiskal sendiri.
TAHUN 2022 NANTI,” “Agar tidak terus menerus refocusing.
Untuk antisipasi itu maka dibuat dua
klaster (anggaran) di Kementerian dan
Ketua Banggar DPR RI Lembaga pemerintah. Satu kluster
Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl yang harus dialokasikan prioritas dan
satu lagi yang apabila akan refocusing
sudah ditentukan dari sekarang,” urai
politisi PDI-Perjuangan itu.
Sementara itu pada belanja
selain Kementerian dan Lembaga
dianggarkan sebanyak Rp998,79
triliun dari usulan pemerintah sebesar
Rp997,69 triliun atau naik Rp1,1 triliun
itu akan bersumber dari Penerimaan menjadi Undang-Undang Harmonisasi yang mana digunakan untuk tambahan
Perpajakan sebesar Rp1.510,0 triliun Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah belanja pendidikan. Belanja non-K/L
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak diketok palu di Rapat Paripurna DPR RI. itu beberapa terdiri dari Rp405,87
(PNBP) sebesar Rp335,6 triliun. Itulah sebabnya Wakil Ketua triliun untuk Program Pengelolaan
Said mengatakan peningkatan Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan Utang Negara juga sebanyak
target pendapatan negara itu dipatok tujuan dari UU itu untuk memperluas Rp206,96 triliun untuk pengelolaan
seiring perubahan kenaikan terjadi basis pajak. Sehingga dalam subsidi energi dan non energi.
pada penerimaan perpajakan dari jangka menengah panjang tax ratio Pembiayaan dari utang tampaknya
usulan pemerintah Rp 1.506,9 triliun negara akan meningkat. Dolfie masih menjadi pilar penting bagi
menjadi Rp 1.510 triliun atau meningkat juga mengungkapkan bahwa pada struktur APBN 2022. Agar dapat
sebesar Rp3,08 triliun. Selain itu regulasi baru itu terdapat pengaturan menutupi defisit APBN tahun

TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 23