Page 36 - MAJALAH 202

KUNKER

Komisi II Pastikan Pelayanan

Pemerintah Hingga Desa

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada merupakan tolak ukur suksesnya
masyarakatnya. Sebagai wakil rakyat, Komisi II DPR RI perlu pembangunan suatu daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati
memastikan masyarakat hingga tingkatan mikro tetap Purwakarta Anne Ratna Mustika
mendapatkan pelayanan dari pemerintah. mengatakan, salah satu prioritas
pemerintah yaitu melindungi masyarakat
desa dengan melengkapi sarana dan
prasarana.
“Dalam rangka mempermudah
pengambilan kebijakan terkait
pembangunan serta pemberdayaan
desa, Pemda Purwakarta bersama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) membuat pusat data informasi
(Pusdatin Desa) sebagai informasi
terpusat tentang Desa,” ungkapnya.
PANTAU IMPLEMENTASI UU DESA
Implementasi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa) membawa paradigma baru.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah untuk
desentralisasi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah,
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Arief/man namun UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah
desentralisasi kewenangan negara
kepada masyarakat untuk membangun
akil Ketua Komisi besar kepada desa dalam mengelola dirinya melalui penguatan pemerintahan
II DPR RI Saan urusan rumah tangga desa, termasuk desa dan seluruh masyarakat yang ada
Mustopa berharap pemberian alokasi dana desa yang di bawahnya.
pembangunan di memungkinkan digunakan untuk “Di sini, Pemerintahan Kabupaten
W desa terus bergulir pengembangan potensi yang Subang berfungsi sebagai pembina
dan berkeadilan sehingga menjadi dimiliki,” ujar Saan saat pertemuan langsung kepada desa. Pemerintah
basis sistem kemasyarakatan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Kabupaten memiliki tanggung jawab
bangsa Indonesia yang kokoh Bupati Purwakarta Anne Ratna menyusun regulasi yang menjadi acuan
sehingga dapat menjadi landasan Mustika di kantor Pemda Purwakarta, dalam rangka melakukan pembinaan
bagi pengembangan sistem politik, Jawa Barat, akhir September lalu. kepada Desa,” kata Wakil Ketua Komisi
ekonomi, sosial budaya dan Politisi Fraksi Partai NasDem ini II DPR RI Syamsurizal usai memimpin
pertahanan keamanan yang stabil menuturkan, Kabupaten Purwakarta pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR
dan dinamis serta menjadikan desa yang memiliki 192 desa, tentu RI dengan Sekda Kabupaten Subang, di
yang lebih demokratis. menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Bupati Subang, Jawa Barat.
“Undang-Undang Nomor 6 Tahun kepala daerah sebagai pembina Politisi Fraksi PPP itu mendapati
2014 telah memberikan kewenangan desa dan pemberdayaan masyarakat informasi, meskipun desa telah
dan tanggungjawab yang cukup Desa. Karena kemajuan suatu desa mendapatkan kucuran dana desa yang

36 PARLEMENTARIA EDISI 202 TH. 2021