Page 37 - MAJALAH 202

KUNKER

mengatur secara jelas pemberian
otonomi tersebut, sehingga para
kepala desa tidak leluasa mengelola
pemerintahan dan dana desa.
“Perlu dibuka kemungkinan untuk
dilakukan revisi UU Desa, sehingga
pengakuan hak otonomi desa lebih
nyata. Saat ini, tuntutan masyarakat
ke pemerintahan desa semakin besar.
Ke depan perlu dipikirkan pula untuk
penambahan alokasi dana desa,” kata
Hafid. usai mengikuti pertemuan Komisi
II DPR RI dengan Wakil Bupati Bandung
Syahrul Gunawan, di Soreang, Bandung,
Jawa Barat.
Soal dana desa, misalnya, pemerintah
desa perlu diberikan hak diskresi dalam
mengelola dana desa, selama masih
ada kekosongan hukum, para kepala
desa bisa mengambil hak diskresi atas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal bertukar cenderamata dengan Sekda Subang, Jawa Barat. Foto: Andri/man
pengelolaan keuangan desa.
“Perlu ada perlindungan bagi para
besar, penyelenggaraan pemerintahan pelayanan yang baik. Kedua, kebutuhan kepala desa untuk mengambil diskresi
desa di Subang belum optimal. Performa peningkatan SDM aparatur desa agar dalam penggunaan dana desa. Kalau
desa belum banyak berubah. Banyak lebih berintegritas, akuntabel dan tidak dilakukan, tentu itu akan membuat
kendala yang dihadapi, mulai minimnya profesional,” ungkap Syamsurizal. kepala desa jadi bulan-bulanan publik.
regulasi, tata kelola pemerintahan yang Padahal, kebutuhan masyarakat begitu
belum profesional, hingga kapasitas OTONOMI DESA HARUS LEBIH JELAS besar, sementara juknis penggunaan
Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang Anggota Komisi II DPR RI Anwar dana desa sangat ketat. Di sinilah
masih rendah. Hafid mengatakan desa harus diberikan perlu ada diskresi bagi para kepala
Anggota Badan Legislasi (Baleg) otonominya secara jelas dan konkret. desa dalam mengambil kebijakan
DPR RI ini menambahkan APBN untuk Otonomi desa muncul ketika desa pengelolaan APBDes,” jelas Hafid. l
membangun 74.953 desa dengan itu lahir. Selama ini, regulasi belum afr,mh,man/es
jutaan SDM di dalamnya sudah
digelontorkan sejak tahun 2015 dengan
jumlah alokasi yang besar. Alokasi Dana
Desa (ADD) pada tahun 2015 sebesar
Rp20,76 triliun; tahun 2016 sebesar
Rp46,98 triliun, tahun 2017 sebesar
Rp60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp60
triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 triliun,
tahun 2020 sebesar Rp71,19 triliun, dan
tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Namun
Syamsurizal menilai pembangunan di
desa belum maksimal.
“Melihat dari beberapa permasalahan
yang kita dengarkan, ada dua
masalah besar. Pertama, kebutuhan
perangkat regulasi untuk penguatan
tata kelola pemerintahan desa. Tanpa
regulasi yang cukup, pemerintahan
desa akan sulit untuk melakukan
pembangunan, pemberdayaan dan Foto bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan mitra kerja di Bandung, Jawa Barat. Foto: Husen/man

TH. 2021 EDISI 202 PARLEMENTARIA 37