Page 46 - MAJALAH 117

LEGISLASI

kan sebagai sumber utama mitigasi
perubahan iklim tetap dapat diper-
tahankan.
Nazarudin, menegaskan panas
bumi sangat strategis sehubungan
dengan semakin beratnya tantan-
gan pengelolaan ketahanan energi
nasional dalam jangka panjang.
“Undang-Undang tentang Panas
Bumi diharapkan dapat mendorong
investasi pengusahaan panas bumi
untuk mewujudkan ketahanan
energi nasional dan mengurangi
ketergantungan energi fosil, serta
menumbuhkan pusat pertumbuhan
ekonomi yang akan meningkatkan
perekonomian masyarakat,” te-
demikian panas bumi merupakan nus produksi dalam pemanfaatan gasnya.
kekayaan alam yang harus dikuasai tidak langsung panas bumi tersebut.
negara dan diselenggarakan untuk Di hadapan Sidang Paripurna DPR
sebesar-besarnya kesejahteraan Praktek selama ini menunjukan RI, Menteri Energi dan Sumber Daya
rakyat. pengusahaan panas bumi tergolong Mineral (ESDM) Jero Wacik me-
jenis usaha yang berbeda dengan nyampaikan pandangan Pemerin-
Penyelenggaraan panas bumi pengusahaan migas. Selama ini, tah, bahwa seiring dengan mening-
melalui pengaturan dalam UU ini pengusahaan panas bumi sangat katnya pertumbuhan ekonomi serta
menjadi sangat penting sebagai beresiko dengan tingkat pengem- bertambahnya jumlah penduduk
kerangka hukum baru mengganti- balian modal yang lamban karena mengakibatkan kebutuhan Indo-
kan UU No.27 Tahun 2003 tentang tingginya biaya pengusahaan, ren- nesia akan energi terus meningkat
Panas Bumi yang diarahkan untuk dahnya insentif, dan masalah per- pesat. Kebutuhan energi ini harus
memenuhi aspirasi dan kebutuhan izinan terutama di kawasan hutan. diimbangi dari sisi penyediaan en-
hukum di masyarakat. erginya, sehingga pemanfaatan
“Perubahan penyelenggaraan pa- energi terbarukan untuk listrik khu-
Dengan demikian, Pemerintah nas bumi dalam UU tentang Panas susnya yang berasal dari panas bumi
berkewajiban menciptakan iklim Bumi tidak lagi menjadi bagian dari perlu ditingkatkan.
yang kondusif dalam pengusa- pertambangan, sehingga pengusa-
haan panas bumi, antara lain ter- haan panas bumi diharapkan tidak Dalam rangka menunjang penye-
kat dengan masalah penganggaran lagi bertentangan dengan UU No.41 diaan energi masa depan tidak lagi
ekplorasi, perizinan, insentif, dan Tahun 1999 tentang Kehutanan bisa mengandalkan energi fosil, se-
penyediaan lahan. yang mengatur bahwa pemanfaatan lain cadangannya terbatas dan tidak
kawasan hutan untuk kegiatan non- dapat diperbaharui juga dapat men-
Peran Pemda kehutanan hanya dapat dilakukan di imbulkan masalah lingkungan.
hutan produksi dan lindung,” papar
Melalui UU Panas Bumi ini pe- Nazarudin. Menurutnya, panas bumi meru-
nguatan peran Pemerintah untuk pakan sumber energi terbarukan
menyelenggarakan panas bumi Pada kawasan konservasi peng- yang apabila dikembangkan seb-
menjadi penting. Pemerintah me- usahaan panas bumi dilakukan me- agai energi listrik, selain sebagai
nyelenggarakan panas bumi untuk lalui mekanisme izin pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan,
pemanfaatan tidak langsung yang jasa lingkungan. Pengusahaan juga dapat dimanfaatkan secara
bertujuan untuk keperluan penyedi- panas bumi pada kawasan hutan berkelanjutan.
aan listrik. harus menjalankan prinsip penge-
lolaan hutan lestari sesuai dengan “Perlu didorong kegiatan usaha
Dalam penyelenggaraan panas peraturan perundang-undangan. panas bumi baik untuk pemanfaatan
bumi dengan Pemerintah Daerah, langsung (untuk non listrik) maupun
memiliki peran menyelenggarakan Dengan demikian, kepentingan pemanfaatan tidak langsung (untuk
panas bumi untuk tujuan langsung untuk menjaga hutan sebagai sa- tenaga listrik) agar secara bertahap
berupa hak untuk melakukan sur- rana pemenuhan kebutuhan sosio- konstribusi terhadap ekonomi na-
vei pendahuluan. Disamping itu, ekonomi dan kultural masyarakat sional terus meningkat,” ujar Jero
Pemerintah Daerah berhak atas bo- sekitar hutan dan sekaligus menjadi- Wacik. (as) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

46 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014