Page 48 - MAJALAH 117
P. 48
LEGISLASI
masuk ke pasar nasional akan me-
ngalami proses uji mutu yang ketat
sesuai SNI. Bila tidak memenuhi SNI,
akan ditolak masuk. Inilah cara kita
sebagai bangsa melindungi negara
sendiri sekaligus meningkatkan
daya saing produk anak bangsa.
Produk-produk asing yang sering
kali merugikan konsumen di
Indonesia banyak sekali beredar
di pasaran. Misalnya produk
elektronik, mainan anak, hingga
perlengkapan rumah tangga. Ferarri
mengungkapkan, ada produk impor
yang baru dipakai 3 hari sudah rusak.
Produk-produk seperti ini akan
nasional pada 2015. Produkproduk b e r ha r ga da l a m m e m u l a i semakin diperketat izin masuknya ke
impor yang tak bermutu dan persaingan, dimana produk lokal Tanah Air. Termasuk produk pangan
tidak memenuhi standar nasional sudah terjaga mutunya dan pasar yang membahayakan kesehatan
dilarang masuk. Bahkan, UU ini nasional pun terproteksi dengan konsumen juga akan diperketat.
sangat strategis untuk membimbing baik dari gempuran produk-produk
pelaku usaha kecil menengah di asing. UU SPK saat masih dirumuskan
Indonesia agar semua produknya di Pansus, terdiri dari 9 bab. Lalu
memenuhi standar dan punya daya Ferrari mengatakan, dengan berubah menjadi 11 bab. Bahkan,
saing di pasar global. UU SPK yang baru saja disahkan, pasalnya pun berubah dari 67
tentu akan menstimulasi pelaku pasal menjadi 76 pasal. Yang
Selama ini, aturan main tentang UKM untuk meningkatkan mutu menarik dalam rapat Pansus RUU
standardisasi produk masih bersifat produknya dan berani bersaing di SPK, hampir semua fraksi sempat
sektoral dan tidak memadai lagi. era pasar bebas. Untuk itu, butuh mengusulkan agar aturan sertifikasi
Zaman telah berubah dan kemajuan dukungan IPTEK agar produk UKM halal diintegrasikan saja dalam
teknologi kian melejit. Untuk kian berkualitas dan kompetitif. satu wadah di Badan Standardisasi
itu, butuh peraturan yang lebih Para pelaku UKM, lanjut Ferrari, Nasional (BSN). Namun, hal ini perlu
protektif menghadapi teknologi akan mendapat pendampingan pengaturan lebih lanjut tanpa harus
mutakhir di pasar global. UU SPK ini dan bantuan dana untuk mengurus dimasukkan ke dalam UU SPK.
mengintegrasi semua kepentingan, sertifikasi standar produknya dari
baik konsumen dan produsen APBN. “Dalam RUU ini mendelegasikan 11
maupun eksportir dan importir. Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan
Untuk mendukung semua Presiden, 1 Peraturan Menteri, dan
UU yang merupakan inisiatif program pendampingan bagi 3 Peraturan Kepala BSN,” papar
pemerintah ini, terutama sekali ingin UKM, akses informasi seputar Ferrari dalam pengantarnya di Rapat
melindungi para pengusaha kecil at u r an s t an d a r d i s a s i ak an Paripurna DPR beberapa waktu lalu.
menengah yang ingin bersaing di digalakkan. Bagaimana mengurus
tingkat lokal maupun internasional. sertifikasi agar memenuhi Standar Dalam UU tersebut dijelaskan
Mereka perlu mendapat arahan Nasional Indonesia (SNI) segera bahwa yang dimaksud standardisasi
yang tepat dari pemerintah agar disosialisasikan kepada para pelaku adalah proses merumuskan, mene-
produknya memenuhi standar UKM seiring disahkannya UU SPK tapkan, menerapkan, memelihara,
nasional dan bisa bersaing di pasar ini. Kementerian Ristek juga akan memberlakukan, dan mengawasi
internasional. ikut proaktif memberi sentuhan standar yang dilaksanakan secara
IPTEK pada setiap produk UKM agar tertib dan bekerja sama dengan
Di kelompok negara-negara memiliki daya terima yang baik di semua pemangku kepentingan. Se-
G20, ternyata Indonesia adalah pasar ekspor. mentara yang dimaksud penilaian
negara yang belum memiliki UU kesesuaian merupakan kegiatan
Standardisasi. Bila sampai tak Pada bagian lain, Ferrari menjelas- untuk menilai bahwa barang, jasa,
memiliki UU ini di lingkungan kan, kehadiran UU SPK juga melin- sistem, proses, atau personal telah
negara-negara G20, Indonesia dungi konsumen di Tanah Air dari memenuhi persyaratan acuan. (mh)
bisa tenggelam dalam pasar produk-produk yang membahay- Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie/Parle/
global. Produk-produk lokal juga akan keselamatan, kesehatan, dan Hr.
bisa tersingkir. Inilah momentum lingkungan. Produk impor yang
48 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014