Page 48 - MAJALAH 117
P. 48

LEGISLASI




                                                                             masuk ke pasar nasional akan me-
                                                                             ngalami proses uji mutu yang ketat
                                                                             sesuai SNI. Bila tidak memenuhi SNI,
                                                                             akan ditolak masuk. Inilah cara kita
                                                                             sebagai bangsa melindungi negara
                                                                             sendiri sekaligus meningkatkan
                                                                             daya saing produk anak bangsa.

                                                                               Produk-produk asing yang sering
                                                                             kali  merugikan  konsumen  di
                                                                             Indonesia banyak sekali beredar
                                                                             di pasaran. Misalnya produk
                                                                             elektronik, mainan anak, hingga
                                                                             perlengkapan rumah tangga. Ferarri
                                                                             mengungkapkan, ada produk impor
                                                                             yang baru dipakai 3 hari sudah rusak.
                                                                             Produk-produk seperti ini akan
          nasional pada 2015. Produk­produk  b e r ha r ga da l a m m e m u l a i  semakin diperketat izin masuknya ke
          impor  yang  tak  bermutu  dan  persaingan, dimana produk lokal  Tanah Air. Termasuk produk pangan
          tidak memenuhi standar nasional  sudah terjaga mutunya dan pasar  yang membahayakan kesehatan
          dilarang masuk. Bahkan, UU ini  nasional pun terproteksi dengan  konsumen juga akan diperketat.
          sangat strategis untuk membimbing  baik dari gempuran produk-produk
          pelaku usaha kecil menengah di  asing.                               UU SPK saat masih dirumuskan
          Indonesia agar semua produknya                                     di Pansus, terdiri dari 9 bab. Lalu
          memenuhi standar dan punya daya    Ferrari mengatakan, dengan  berubah menjadi 11 bab. Bahkan,
          saing di pasar global.           UU SPK yang baru saja disahkan,  pasalnya pun berubah dari 67
                                           tentu akan menstimulasi pelaku  pasal menjadi 76 pasal. Yang
           Selama ini, aturan main tentang  UKM untuk meningkatkan mutu  menarik dalam rapat Pansus RUU
          standardisasi produk masih bersifat  produknya dan berani bersaing di  SPK, hampir semua fraksi sempat
          sektoral dan tidak memadai lagi.  era pasar bebas. Untuk itu, butuh  mengusulkan agar aturan sertifikasi
          Zaman telah berubah dan kemajuan  dukungan IPTEK agar produk UKM  halal diintegrasikan saja dalam
          teknologi kian melejit. Untuk  kian berkualitas dan kompetitif.  satu wadah di Badan Standardisasi
          itu, butuh peraturan yang lebih  Para pelaku UKM, lanjut Ferrari,  Nasional (BSN). Namun, hal ini perlu
          protektif menghadapi  teknologi  akan mendapat pendampingan  pengaturan lebih lanjut tanpa harus
          mutakhir di pasar global. UU SPK ini  dan bantuan dana untuk mengurus  dimasukkan ke dalam UU SPK.
          mengintegrasi semua kepentingan,  sertifikasi standar produknya dari
          baik  konsumen  dan produsen  APBN.                                  “Dalam RUU ini mendelegasikan 11
          maupun eksportir dan importir.                                     Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan
                                             Untuk mendukung semua  Presiden, 1 Peraturan Menteri, dan
           UU yang merupakan inisiatif  program  pendampingan  bagi  3 Peraturan Kepala BSN,” papar
          pemerintah ini, terutama sekali ingin  UKM, akses informasi seputar  Ferrari dalam pengantarnya di Rapat
          melindungi para pengusaha kecil  at u r an  s t an d a r d i s a s i  ak an  Paripurna DPR beberapa waktu lalu.
          menengah yang ingin bersaing di  digalakkan. Bagaimana mengurus
          tingkat lokal maupun internasional.  sertifikasi agar memenuhi Standar   Dalam UU tersebut dijelaskan
          Mereka perlu mendapat arahan  Nasional  Indonesia  (SNI)  segera  bahwa yang dimaksud standardisasi
          yang tepat dari pemerintah agar  disosialisasikan kepada para pelaku  adalah proses merumuskan, mene-
          produknya memenuhi standar  UKM seiring disahkannya UU SPK  tapkan, menerapkan, memelihara,
          nasional dan bisa bersaing di pasar  ini. Kementerian Ristek juga akan  memberlakukan, dan mengawasi
          internasional.                   ikut proaktif memberi sentuhan  standar yang dilaksanakan secara
                                           IPTEK pada setiap produk UKM agar  tertib dan bekerja sama dengan
           Di kelompok negara-negara  memiliki daya terima yang baik di  semua pemangku kepentingan. Se-
          G20, ternyata Indonesia adalah  pasar ekspor.                      mentara yang dimaksud penilaian
          negara yang belum memiliki UU                                      kesesuaian merupakan kegiatan
          Standardisasi. Bila sampai tak     Pada bagian lain, Ferrari menjelas-  untuk menilai bahwa barang, jasa,
          memiliki UU ini di lingkungan  kan, kehadiran UU SPK juga melin-   sistem, proses, atau personal telah
          negara-negara G20, Indonesia  dungi konsumen di Tanah Air dari  memenuhi persyaratan acuan. (mh)
          bisa tenggelam dalam pasar  produk-produk yang membahay-           Foto: Iwan Armanias, Naefurodjie/Parle/
          global. Produk-produk lokal juga  akan keselamatan, kesehatan, dan   Hr.
          bisa tersingkir. Inilah momentum  lingkungan. Produk impor yang


          48 PARLEMENTARIA  EDISI 117 TH. XLIV, 2014
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53