Page 64 - MAJALAH 82
P. 64

U  No.14  Tahun  2008  Pasal
                  17 menyatakan, setiap badan
            Upublik  wajib  membuka  ak-
            ses  bagi  setiap  pemohon  informasi
            publik untuk mendapatkan informasi
            publik.    Sejatinya  bahwa,  informasi
            merupakan  kebutuhan  pokok  setiap
            orang  bagi  pengembangan  pribadi
            dan lingkungan sosialnya serta meru-
            pakan bagian penting bagi ketahanan
            nasional.
                Selain  itu,  hak  memperoleh  in-
            formasi  merupakan  hak  asasi  manu-
            sia  dan  Keterbukaan  Informasi  Pub-
            lik merupakan salah satu ciri penting
            negara demokratis yang menjunjung
            tinggi kedaulatan rakyat untuk mewu-
            judkan penyelenggaraan Negara.
                Dengan  konsep  keterbukaan
            ini, diharapkan dapat menjadi sarana
            mengoptimalkan  pengawasan  pub-
            lik  terhadap  penyelenggara  Negara
            dan badan publik lainnya dan segala
            sesuatu yang berakibat pada kepen-                                                     Ketua PPID Helmizar
            tingan  publik.  Guna  merespons  dan
            menjalankan amanah UU No. 14 Ta-
            hun 2008, DPR terus berbenah dalam
            menyiapkan  perangkat  pendukung
            yang menyangkut KIP di DPR.
                Sebagai  peraturan  pendukung
            dari UU No. 14 Tahun 2008, DPR telah
            menyiapkan  perangkat  peraturan
            DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang
            Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di
            DPR menyangkut tentang ruang ling-
            kup  informasi-informasi  yang  ada  di
            DPR, baik informasi publik yang wajib
            tersedia setiap saat, informasi publik
            yang  wajib  disediakan  dan  diumum-
            kan  secara    berkala,  dan  informasi
            publik yang dikecualikan.                       Ketua DPR RI Marzuki Alie saat meninjau ruangan KIP (layanan informasi publik)
                “KIP ini yang menjadi ruang ling-
            kup  informasi-informasi  yang  ada  di   Rekapitulasi Permohonan Informasi tahun 2011
            DPR  yang  bisa  diakses  oleh  publik,”
            kata  Wakil  Ketua  Pejabat  Pengelola   No.   Permintaan Informasi               Total
            Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)
            DPR  Suratna.  Jadi,  lanjutnya,  secara   1.          Surat                       24
            detail  masyarakat  bisa  mengetahui    2.              Fax                         4
            informasi-informasi yang ada di DPR.    3.            Telepon                       -
                Suratna menambahkan, Undang-
            Undang  Nomor  14  Tahun  2008  ten-    4.             Email                        -
            tang Keterbukaan Informasi Publik itu   5.           Langsung                      19
            berlaku dua tahun setelah diundang-     6.             Total                       47
            kan, taktis pada tanggal 30 April yang







                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                              P
                                                                                                             1

                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi 82
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69