Page 66 - MAJALAH 82

kita berharap seluruh unit kerja bisa parnya. Menurutnya, ICW mengharap-
membantu PPID dalam menyiapkan Pada tanggal 24 Januari, papar kan adanya transparansi di semua alat
informasi-informasi yang diminta oleh Abdullah, PPID menyampaikan ke- kelengkapan dewan dan secara ke-
pemohon informasi. pada ICW bahwa Setjen DPR belum seluruhan ingin membangun sistem
dapat memberikan data mengenai yang ada. “kita ingin melihat dari sisi
Apresiasi Positif PPID laporan studi banding dan keuangan- mekanisme dan format pelaporannya,
Indonesian Corruption Watch nya. “Mereka beralasan menunggu dan pengelolaan dimensi laporan dari
(ICW) mengapresiasi positif peran proses audit BPK, karena itu kita me- studi banding ini,” paparnya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Do- minta KIP untuk melakukan mediasi Selain itu, terangnya, ICW juga
kumentasi (PPID) DPR RI dalam mem- terkait persoalan ini,” katanya. ingin mencari tahu proses studi ban-
berikan informasi dan data mengenai Akhirnya, tambah Abdullah, se- ding yang dilakukan serta informasi
DPR. “ICW mengapresiasi DPR yang belum dilakukan mediasi oleh KIP, yang didapat oleh tim yang berangkat
telah memberikan informasi kepada PPID telah memberikan data dan in- ke luar negeri. “Pola-pola studi ban-
kita,” kata Peneliti ICW Abdullah Dah- formasinya karena itu, pada perte- ding juga dapat terlihat apakah masih
lan kepada parlementaria, di Gedung muan tersebut, ICW akan mencabut relevan atau tidak,” jelasnya.
DPR, baru-baru ini. gugatannya kepada PPID. Sementara Ketua PPID Helmi-
Menurut Abdullah, pihaknya Dia menambahkan, untuk infor- zar mengatakan, PPID akan segera
telah mengajukan permintaan infor- masi kepada publik seyogyanya dapat mempublikasikan kepada masyarakat
masi mengenai studi banding dan diakses melalui media seperti inter- mengenai informasi terkait dengan
angggarannya kepada DPR tanggal net. “Laporan studi banding seharus- DPR. “Kita sedang membangun web-
24 November tahun lalu. “Kemudian nya bisa diakses lewat website, karena site khusus KIP, agar memudahkan
pada tanggal 31 Desember muncul itu DPR RI harus segera membangun masyarakat memperoleh informasi,”
surat keberatan Sekjen DPR,” pa- transparansi,” tandasnya. terangnya. (parle)

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 82
ARLEMENT
P