Page 65 - MAJALAH 82

PERNIK

lalu itu batas akhir persiapan badan- kan Standar Operasional Prosedur informasi-informasi yang sebelum-
badan publik untuk melaksanakan UU (SOP) seperti SOP permohonan in- nya dianggap rahasia. Ia memberikan
tersebut. “Alhamdulillah, kita sudah formasi, SOP tentang uji konsekuen- contoh, misalnya masalah RKA-K/L,
mengantisipasi itu. Karena DPR se- si, SOP tentang bagaimana pengor- masalah DIPA, masalah Realisasi Ang-
bagai badan publik ini sangat respon- ganisasian permohonan informasi di garan. Sekarang kita dengan mudah
sif terhadap UU dimaksud dan UU itu dalam,” tambahnya. mendapatkan informasi-informasi itu
merupakan usul inisiatif dewan se- Menurut Suratna, PPID sekarang atas permintaan pemohon,” katanya.
hingga dewan harus mempersiapkan tidak mempunyai informasi-informasi Menyinggung masalah perminta-
itu,” tuturnya. yang dibutuhkan, sementara informa- an risalah rapat, Suratna menjelaskan,
UU Nomor 14 Tahun 2008 mem- si-informasi itu adanya di unit-unit, di semua permintaan risalah rapat dapat
beri kewenangan juga untuk mencoba alat-alat kelengkapan dewan sehingga kita siapkan dan ada beberapa pemo-
mengidentifikasi informasi-informasi kita perlu membuat SOP bagaimana hon informasi yang bertujuan untuk
yang berada di badan publik masing- informasi-informasi itu bisa didapat- penelitian atau disertasi segera di
masing. “DPR saat ini mendapatkan kan oleh PPID. siapkan. “Selain itu kita juga melaku-
predikat 5 (lima) besar terbaik dalam Ia berharap, kalau bisa PPID itu kan mediasi terkait dengan permo-
merespons pelaksanaan UU Nomor menjadi unit tersendiri. Karena itu, honan informasi dari ICW tentang
14 Tahun 2008 itu,” katanya. seluruh unit kerja diharapkan bisa Laporan Studi Banding. Mereka san-
Lebih jauh, Suratna menjelas- membantu PPID dalam menyiapkan gat apresiasi PPID DPR yang dapat
kan, bahwa setiap badan publik itu informasi-informasi yang diminta memberikan Laporan Studi Banding,
mempunyai karakteristik yang ber- oleh pemohon informasi. “Sekarang Alat-alat Kelengkapan Dewan. Saya
beda-beda dan masih ada perbedaan sudah semakin baik karena kita sudah kira ini suatu hal yang bagus karena
persepsi antara badan publik dengan berkoordinasi dengan unit-unit lain ICW sangat apresiasi,” ujarnya.
pemohon informasi. Seperti, perbe- sehingga mereka bisa memberikan Suratna menegaskan, sekali lagi
daan tentang informasi yang dikecu-
alikan itu. “Kalau di UU No.14 Tahun
2008 itu ‘kan sudah jelas itu informasi
yang dikecualikan. Namun badan-
badan publik itu, masih dalam era
transisi, karena saat ini masih para-
digma informasi yang semula itu ter-
tutup menjadi terbuka, kecuali yang
dikecualikan di dalam Pasal 17 dari
UU tersebut,” paparnya.
Saat ini, DPR masih dalam era
masa transisi dan penerapan UU KIP
akan terus disosialisasikan kepada se-
luruh bagian di lingkungan DPR. “Kita
sendiri sudah membentuk PPID yang
diketuai oleh Kepala Biro Humas dan
Pemberitaan,” tegasnya.
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun
2010 tentang Keterbukaan Informasi
menyangkut tentang ruang lingkup
informasi-informasi yang ada di DPR,
baik itu informasi publik yang wajib
tersedia setiap saat, informasi publik
yang wajib disediakan dan diumum-
kan secara berkala, dan informasi
publik yang dikecualikan itu ada di-
sana, tuturnya.
“Kita terus mau berbenah dan
kita terus mau menyiapkan dimana
UU No.14 Tahun 2008 itu bisa bero-
perasional, dan kita sudah menyiap-

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P