Page 38 - MAJALAH 154

KUNKER

foto : Husen/iw

Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR dengan Kapolda, Kajati dan Kalanti, Jawa Tengah

Menilik Progres Pemberantasan Korupsi

Ketika reformasi bergulir pada 1998, tuntutan yang paling krusial adalah memberantas korupsi
di negeri ini. Agenda pemberantasan korupsi sudah disusun dan dan diamanatkan 15 tahun
lalu. Sudah ada tiga lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan KPK) berdiri, tapi korupsi
masih marak terjadi, bahkan mungkin lebih masif.
K omisi III DPR RI yang korupsi di negeri ini jalan di tempat perlu Tinggi Jateng, Kepala Pengadilan

mendapat perhatian serius para penegak
Tinggi Jateng, para akademisi, dan
membidangi
penegakan
hukum sangat berkepentingan
Kirono sebagai tuan rumah. Menurut
dengan agenda pemberantasan korupsi hukum. Operasi tangkap tangang tidak ketinggal Kapolda Jateng Condro
(OTT) oleh KPK membuktikan belum
ini. Medio Oktober lalu, Komisi III DPR maksimalnya program pencegahan. Nasir dalam pertemuan tersebut, indeks
menurunkan tiga tim secara bersamaan Belum lagi korupsi yang kecil-kecil dari persepsi korupsi Indonesia belum
ke tiga provinsi, Jawa Tengah, Yogyakarta, mulai Rp 1 juta hingga ratusan juta, menggembirakan. Kalah jauh dari negeri
dan Jawa Timur untuk mengetahui sejauh banyak ditemukan di daerah-daerah jiran seperti Malaysia dan Brunei
mana aksi pemberantasan korupsi selama hingga ke pelosok desa. Menurut Nasir, korupsi adalah
15 tahun terakhir. Tiga lembaga penegak hukum ini kejahatan luar biasa. Jadi perlu
Selepas kekuasaan otoritarian harus benar-benar bersinergi sekaligus penanganan yang luar biasa pula. Apalagi
Orde Baru berakhir, memang, banyak memberi pemahaman kepada masyarakat korupsi yang dilakukan oleh penguasa,
meninggalkan celah korupsi di hampir tentang bahaya korupsi. Delegasi Komisi maka perlu ditindak oleh penguasa pula.
semua kementerian dan lembaga. III DPR RI yang dipimpin Nasir Djamil “Hanya penguasa yang bisa mengawasi
Adalah tugas berat tiga lembaga penegak berkunjung ke Polda Jawa Tengah kekuasaan,” tegasnya di hadapan Kapolda
hukum yang berada di garis depan untuk mengetahui sejauh mana progres Jateng. Sayangnya, walau sudah ada tiga
untuk menutup semua celah itu lewat pemberantasan korupsi di daerah institusi penegak hukum di Indonesia,
program pencegahan. Dalam konteks tersebut. Masukan dan informasi jadi tren tindak pidana korupsi belum
ini pencegahan tetaplah yang terbaik kebutuhan penting bagi Komisi III. menurun signifikan.
daripada pemberantasannya itu sendiri. Pertemuan di Polda Jateng itu, Karena indeks persepsi korupsi
Penilaian bahwa pemberantasan dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Indonesia masih relative rendah, maka

38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017