Page 40 - MAJALAH 154
P. 40

KUNKER


              Komisi V DPR Tinjau Lahan Bandara Kulon Progo


                                dan Pengungsi Gunung Agung




            Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur
            dan transportasi ke Kabupaten Kulon Progo, Sigit Sosiantomo menegaskan, pentingnya studi
            mitigasi secara komprehensif dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon
                                                 Progo, belum lama ini.
































            foto : Odjie/iw


            Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta


                     enurut  Wakil  Ketua  Komisi   yang dikerjakan oleh Kementerian   Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian
                     V DPR tersebut, studi    PUPR,  Kementerian  Perhubungan  selatan akan memacu pertumbuhan
            Mmitigasi terhadap wilayah/       serta Kementerian Desa, PDT dan   ekonomi masyarakat melalui UKM,”
            daerah yang akan dijadikan sebagai   Transmigrasi selaku mitra Komisi V   pungkas Hasto
            Bandara bertaraf Internasional untuk   DPR di Kabupaten Kulon Progo ini.
            mengetahui berbagai potensi bencana   Sementara itu Bupati Kulon Progo   Pembebasan Lahan Bandara Kulon
            alam seperti gempa, tsunami, gunung   Hasto Wardoyo berharap pembangunan   Progo Sudah 96 Persen
            meletus dan sebagainya sehingga bisa   Bandara di Kulon Progo mampu   Kabar baik perihal pembebasan
            mengantisipasi  dan  meminimalisir  memenuhi standar pelayanan bandara   lahan  untuk  Bandara  Internasional
            dampak bencana tersebut.          bertaraf internasional, tapi juga bisa   Jogyakarta di Kulon Progo sudah
               Politisi PKS ini juga berharap   memberi multiplier effect yang bisa   mencapai 96 persen dari total lahan yang
            dapat menginventarisir permasalahan-  memacu  perkembangan  ekonomi,  direncanakan seluas 587 hektare. Wakil
            permasalahan yang masih terjadi terkait   aktivitas bisnis dan usaha kecil menengah.  Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono
            dengan pembangunan infrastruktur    “Geliat   kegiatan  pariwisata  Suratto  mengatakan  pembangunan


            40  | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45