Page 42 - MAJALAH 154

KUNKER

Pekerja Sosial Perlu Payung Hukum

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, Komisi VIII DPR RI fokus terhadap dua
Rancangan Undang-Undang, yakni RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dan RUU tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual. Terkait pembahasan kedua RUU tersebut, Komisi VIII
melakukan kunjungan ke beberapa daerah guna menjaring masukan dan apirasi masyarakat.

ini terjadi berbagai kenegaraan Indonesia, meskipun yang
permasalahan sosial ditanganinya berbeda-beda.
dengan berbagai “Pada akhirnya kalau masalah sosial
macam dan faktor itu bisa ditangani oleh pekerja sosial
penyebab yang profesional, maka dari perbedaan-
berbeda. perbedaan yang ada itu akan mempunyai
Karena itu, visi yang sama. Oleh sebab itu pekerja
foto : Anne/iw menurut Iskan, sosial harus dihargai, tidak hanya
dianggap sebagai volunteer atau relawan
pe nang ananny a
me mbu t u hk an
sebagai seorang professional,” tegas
kualifikasi khusus saja, tetapi mereka betul-betul dihargai
untuk memberikan politisi Golkar ini.
i kota Pekanbaru, Rancangan pendampingan bagi masyarakat yang Tidak seperti sekarang ini, lanjutnya,
UU tentang Praktik Pekerjaan memerlukan. “Masalah sosial sekarang pekerja sosial yang ada di Kecamatan
DSosial yang tengah dibahas ini tidak bisa jika hanya ditangani relawan, hanya digaji sebesar 500 ribu rupiah.
Komisi VIII DPR diharapkan mampu karena kasus-kasus sosial itu sudah Ke depan harus ditingkatkan agar
memberikan payung hukum bagi sangat kompleks. Jadi, memang orang- lebih dari itu. “Karena manfaat yang
para pekerja sosial. Sehingga dalam orang dengan kasus khusus ditangani sangat besar dari pekerja sosial itu akan
menjalankan tugas-tugasnya, pekerja oleh tenaga yang ahli di bidangnya,” menjadi faktor-faktor perekat dan faktor
sosial bisa mendapatkan kejelasan sambungnya. yang bisa menterjemahkan apa yang
kewajiban dan haknya masing-masing. menjadi keinginan sosial, dan sekaligus
“Selama ini, pekerja sosial kita Profesi Pekerja Sosial Harus Dihargai menjadi penggerak dan inspirator bagi
jumlahnya banyak tapi mereka tidak ada Selain provinsi Pekanbaru, Panja RUU pemberdayaan sosial,” ucapnya.
perlindungan, karena itu diperlukan suatu Praktik Pekerja Sosial juga melakukan
regulasi yang dapat mengatur hak dan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Desak RUU PKS Disahkan
kewajiban mereka,” papar Iskan Wakil Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Kasus kekerasan terhadap perempuan
Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Ketua Komisi VIII DPR RI Noor dan anak terus meningkat, hal inilah
Lubis saat memimpin Tim Kunjungan Achmad, tim mendengarkan masukan salah satunya yang mendorong Komisi
Spesifik Panja RUU Praktik Pekerjaan dari pekerja sosial, LSM, dan Perguruan VIII mengebut pembahasan RUU
Sosial di UPT Panti Pengasuh Anak Tinggi. Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU
Dinsos Provinsi Riau, Pekanbaru, belum Noor Achmad mengatakan, peran PKS). Pembahasan RUU PKS sudah
lama ini. pekerja sosial ke depan tidak hanya mulai dibahas antara Panja RUU PKS
Iskan menjelaskan, dengan adanya menjadi motivator, tetapi juga sebagai Komisi VIII DPR dengan Pemerintah.
payung hukum, pekerja sosial secara katalisator sekaligus inspirator bagi Dalam Kunjungan Kerja Panja RUU
jelas dapat mengetahui kewajibannya. masyarakat yang sedang ditanganinya. tentang Penghapusan Kekerasan (PKS)
Ia pun mengharapkan, nantinya, lebih Peran motivator, katalisator dan inspirator Provinsi Manado yang dipimpin Watua
banyak pekerja sosial yang dipekerjakan tersebut akan menuju pada satu ideologi Iskan Qolba Lubis mendapat desakan dari
secara professional. Mengingat, selama besar yaitu tentang kebangsaan dan masyarakat setempat. Mereka mendesak

42 | PARLEMENTARIA n Edisi : 154 TH. XLVII 2017