Page 39 - MAJALAH 154

dibutuhkan strategi jitu dan koordinasi kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu Selama 15 Tahun Pemberantasan
yang kuat antartiga lembaga penegak penanganan yang luar biasa pula. Korupsi Jalan di Tempat
hukum untuk memberantas korupsi. Sayangnya, walau sudah ada tiga institusi Setelah 15 tahun era reformasi
Indeks korupsi Indonesia dinilai penegak hukum di Indonesia, tren berjalan, agenda pemberantasan korupsi
masih tinggi. Pasca reformasi ini program tindak pidana korupsi belum menurun masih jalan di tempat. Padahal, bangsa ini
pemberantasan korupsi jadi pertanyaan signifikan. Indeks korupsi Indonesia harus segera bangkit dan bersaing dengan
Komisi III DPR RI. Walau sudah ada masih kalah dengan Malaysia dan Brunei. bangsa lain setelah lepas dari kekuasaan
tiga lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan Dibutuhkan strategi jitu dan koordinasi otoritarian rezim ORBA.
KPK, korupsi tidak menurun. yang kuat antartiga lembaga itu untuk Anggota Komisi III DPR RI
Demikian mengemuka saat delegasi memberantas korupsi. Masinton Pasaribu menegaskan hal itu
Komisi III DPR RI menggelar pertemuan Kapolda Jawa Tengah di Semarang, saat mengikuti pertemuan
di Mapolda Jawa Tengah untuk membahas mengungkapkan, pada tahun 2017 hingga dengan Kapolda Jawa Tengah, Jumat
program pemberantasan korupsi, Jumat triwulan III ada 40 kasus korupsi yang (13/10/2017). Menurutnya, agenda
(13/10/2017). M. Nasir Djamil yang sudah ditangani dari target 75 kasus atau pemberantasan korupsi saat ini masih
memimpin delegasi kunjungan kerja 53 persen yang terselesaikan. Kerugian dimonopoli Komisi Pemberantasan
spesifik ini mengatakan, Komisi III negara akibat korupsi di Jawa Tengah Korupsi (KPK). Padahal, kinerja KPK
sangat berkepentingan mengetahui pada 2017 mencapai Rp 53.257.866.276. kurang menggembirakan. Mestinya pada
program apa yang sudah dilakukan Dari jumlah itu, kerugian negara yang usia 15 tahun reformasi, korupsi sudah
instansi penegak hukum di Jawa Tengah berhasil dikembalikan sebesar Rp diberantas atau setidaknya sudah jauh
dalam memberantas korupsi. 5.951.394.117. Hingga triwulan III 2017, berkurang dibanding sebelum reformasi.
Hadir dalam pertemuan tersebut terang Kapolda, ada 89 kasus dalam tahap “Pemberantasan korupsi masih
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro penyelidikan, 63 kasus penyidikan, dan jalan di tempat. Saya juga tidak setuju
Kirono, Irwasda, Diskrimsus, Kajati, yang sudah diaudit 83 kasus. negara ini dibangun dengan cara korup.
Kepala Pengadilan Tinggi, dan tiga Sementara itu, Kajati dalam Namun, agenda pemberantasan korupsi
akademisi dari UNDIP, UNTAG, penjelasannya di hadapan delegasi Komisi jangan melanggar UU seperti dilakukan
serta UNNES. Menurut Nasir, untuk III menjelaskan bahwa tindak pidana KPK saat ini,” ucap Anggota F-PDI
memberantas korupsi yang dilakukan korupsi yang dilakukan masih didominasi Perjuangan itu. Di hadapan Kapolda,
penguasa harus dilakukan oleh penguasa penyimpangan pengadaan barang dan Masinton menegaskan kecewa dengan
pula. “Hanya penguasa yang bisa jasa. Kini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kerja KPK.
mengawasi kekuasaan,” tegasnya dalam sedang mengawal anggaran sebesar lebih “Sebagai Anggota Pansus Angket
pertemuan tersebut. dari Rp 49 miliar yang masuk tindak KPK di DPR, saya menemukan banyak
Korupsi, sambung Nasir, merupakan pidana korupsi. (mh,mp) foto: husen/od. pelanggaran yang dilakukan KPK. Selain
penyadapan yang melanggar hukum,
barang sitaan koruptor juga tidak
pernah dilaporkan KPK ke Rupbasan,”
ungkapnya. Belum lagi, para saksi penting
dalam kasus korupsi tidak ditempatkan di
rumah aman yang dikuasai LPSK.
Masinton juga mendesak agar
datasemen antikorupsi (Densus Tipikor)
segera dibentuk seperti diusulkan Komisi
III. Koordinasi dan supervisi di antara tiga
lembaga penegak hukum tidak berjalan
baik dalam memberantas korupsi.
foto : Husen/iw Padahal, amanat perjuangan reformasi,
bangsa ini harus segera terbebas dari
korupsi. n(mh,mp)
Tim Kunspek Komisi III DPR bersama Kapolda Jateng.

Edisi : 154 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39