Page 5 - MAJALAH 95

PENGADUAN MASYARAKAT
ASPIRASI

PT MMC Laporkan

Tindakan Premanisme Oleh Pemda Morotai

uasa hukum dari Sutrisno Sukendy, Dirut PT. Morotai Marine Culture/PT. MMC) melaporkan adanya
tindakan premanisme (kekerasan, pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran) yang dilakukan oleh
Kjajaran Pemda Kab. Morotai terhadap PT MMC pada 23 dan 25 Maret 2012, dan kasus tsb saat ini
sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Tobelo dan Polda Maluku Utara.
Bahwa tindakan premanisme tsb disebabkan tidak dipatuhinya SK Bupati Morotai No.500/33/
PM/2012 tertanggal 13 Febuari 2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT. MMC di Desa
Ngele-ngele, Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara dan surat tentang pelaksanaan
SK No.500/33/PM/2012.
Menurut Pemda, dasar penerbitan SK tersebut adalah:
a. PT. MMC adalah perusahaan illegal dan tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah, sementara PT. MMC
merasa telah memiliki ijin resmi melakukan budi daya ikan dan mutiara di Pulau Ngele-ngele kecil dan
Ngele-ngele Besar di Kab. Morotai, Maluku Utara (SIUP No. 5051/DPB/PB.510.D5/X/07, 11 Oktober
2007 untuk budidaya mutiara dan ikan Napoleon Wrasse dan SIUP No. 523.30/01/IUP/DKP-HU/V/07
untuk budidaya mutiara dan ikan Krapu yang beroperasi sejak 2007 dan telah diresmikan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, yang saat itu
masih Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Halmahera Utara (sebelum pemekaran Kab. Morotai 9 bulan
lalu).
b. PT. MMC dianggap melakukan pelanggaran atas penggunaan lahan budidaya tanpa sepengetahuan
Pemda, yaitu perluasan areal usaha pembenihan dan pembesaran Kerang mutiara dari lokasi yang
diijinkan. Menurut versi Pemda, PT. MMC hanya memiliki lahan seluas 10 Ha, sementara menurut Peru-
sahaan, ijin yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah tiga titik, yang masing-masing
titik seluas 78 Ha, sehingga total luas lahan budi daya adalah 234 Ha.
c. PT. MMC Tidak memiliki dokumen AMDAL, hanya UPI dan UKL.
d. Terdapat penyimpangan di bidang ketenagakerjaan, antara lain Jamsostek hanya bagi tenaga kerja
tetap bukan untuk tenaga kerja harian lepas serta hak sebagian tenaga kerja tidak terpenuhi.
e. Masyarakat nelayan merasa terusik dan terganggu dalam mencari nafkah terutama di wilayah laut
yang diklaim oleh PT MMC sebagai wilayah yang diijinkan untuk pengelolaan bididaya perikanan.
f. PT. MMC tidak memenuhi kewajiban kepada daerah atas pungutan-pungutan sebagaimana ketentuan
Pasl 2 PP No. 62 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Menurut versi Perusahaan, Pemda Kab Morotai melaku-
kan tagihan kepada perusahaan, berupa pajak iklan, karena telah memasang papan nama perusahaan
di dalam ruang kantor sebesar 70 X 40 Cm dan pajak restoran terhadap pemberian makan gratis
kepada karyawan perusahaan, tanpa dasar hukum yang jelas atas kedua tagihan tsb.
g. Bahwa dengan diterbitkannya SK tsb telah mengakibatkan pengangguran bagi karyawan dan perusa-
haan mengalami kerugian yang sangat besar.
h. Bahwa Klien Pelapor tidak diijinkan untuk mengeluarkan sisa asset perusahaan dan Pemda mengan-
cam akan melakukan penyerangan kembali apabila perusahaan tidak mengikuti perintah Pemda.

1. Atas kejadian tersebut, Pelapor memohon kepada Ketua DPR RI:
a. Memberikan perlindungan terhadap karyawan dan PT. MMC dari tindakan anarkis dan premanisme
aparat Pemda Morotai dan dilakukan pengawasan terhadap proses penyidikan kasus tsb di Polda
Maluku Utara.
b. Memanggil Bupati Morotai untuk menjelaskan dan membatalkan SK Penghentian sementara perusa-
haan maupun tindakan premanisme.
c. Memberikan kepastian investasi bagi Klien Pelapor

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
ARIA |
|
TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | |
|
| PARLEMENTARIA Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

Edisi 94
P
ARLEMENT
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012