Page 8 - MAJALAH 95
P. 8

persoalan  ini,  sebelumnya  perlu  dikaji   bahwa  ketika  pengangguran  hadir  dan   Ketiga,   ketergantungan   (dependency),
           akar permasalahnnya. Akar dari persoalan-  tidak bisa diatasi hanya dari investasi swasta,   yakni  ketidakmampuan  menghasilkan
           persoalan tersebut, apabila dikelompokkan,   maka  investasi  negara  harus  hadir  untuk   pendapatan  secara  independen  karena
           setidaknya  ada  dua  faktor  determinan   menyerap tenaga kerja yang ada. Peran ini   ketidakmampuan bekerja.
           utama penyebab kemiskinan selain faktor   dikatakan peran stabilitatif karena dengan   Dalam  perspektif  budaya  ini,  ternyata
           bencana  alam  atau  kemiskinan  alamiah,   masifnya  pengangguran,  bukan  saja   bahwa akar dari kemiskinan sejatinya bukan
           yaitu faktor struktural dan faktor kultural.  berimbas pada shock perekonomian, tetapi   sekadar persoalan ekonomi belaka. Faktor
             Dalam perspektif struktural, masyarakat   juga  bisa  merembet  pada  shock  sosial-  budaya  inilah  yang  menjadi  penyebab
           menjadi   miskin   karena   kebijakan   politik  lainnya  yang  bisa  menimbulkan   utama  terjadinya  tragedi  kemiskinan
           negara  yang  kurang  memihak  kepada   kerugian besar pada negara. Shock sosial-  dalam   suatu   masyarakat.   Apabila
           masyarakat  miskin.  Kemiskinan  terjadi   politik  sebagai  dampak  pengangguran   kapabilitas  masyarakatnya  tinggi,  akan
           karena  terjadinya  disfungsi  negara  dalam   akan  terjadi  ketika  pengangguran  itu   dengan mudah untuk melakukan resistensi
           menjalankan perannya. Disfungsi pertama,   berlanjut  menjadi  kemiskinan,  apalagi   atau  perlawanan  terhadap  ketidakadilan
           tampak dalam hal fungsi distributif negara,   ketika kemiskinan absolut menjadi eksis.  struktural.
           yakni  bagaimana  negara  mengalokasikan   Dalam  pandangan  kultural  (budaya),   Al-Qur’an,  sebagai  pedoman  hidup
           sumberdaya,  anggaran,  dan  kesempatan   kemiskinan  disebabkan  oleh  rendahnya   mayoritas muslim di Indonesia, sebenarnya
           ekonomi  secara  adil.  Dengan  fungsi   kapabilitas  masyarakat  yang  diakibatkan   sudah  menjawab  akar  permasalahan
           distributifnya,  negara  mestinya  ber-  budaya masyarakat tertentu, misalnya rasa   dalam  perspektif  kultural  ini.  Dalam  QS.
           kewajiban dalam membantu mereka yang   malas, tidak produktif, ketergantungan pada   Ar-Ra’du  ayat  11  bahwa “Allah  tidak  akan
           termarjinalkan  oleh  mekanisme  pasar   orang lain, dan kebodohan. Secara kultural,   mengubah  nasib  suatu  kaum,  kalau  kaum
                                                                                                         .
           dalam kehidupan rezim ekonomi pasar dan   kemiskinan  juga  disebabkan  pandangan   itu tidak mau mengubahnya sendiri” Artinya,
           atau rezim ekonomi yang kapitalistis.   dunia  yang  keliru,  yang  dipengaruhi   semua perubahan berawal dari perubahan
             Sebagai contoh, berapa banyak usaha   pemahaman nilai-nilai agama yang sempit,   individu terlebih dahulu.
           rakyat yang bangkrut karena tidak mampu   pasif  dan  fatalistik.  Doktrin  takdir  bahwa
           bersaing  dengan  barang-barang  impor,   Tuhan  telah  menentukan  segalanya  sejak   Peran Legislatif
           baik dalam segi kualitas maupun dari segi   setiap  manusia  diciptakan,  termasuk   Melihat  berbagai  persoalan  diatas,
           harga. Hampir semua potensi sumberdaya   kaya-miskin,  status  sosial,  kecerdasan,   sebagai  bagian  dari  komponen  penting
           ekonomi  dikuasai  para  Pemilik  Modal,   membelenggu mereka yang tidak sempat   negara  ini,  peran  lembaga  DPR  amat
           sedangkan rakyat hanya menjadi penonton.   mengenyam  pendidikan  agama  yang   diperlukan.  DPR  adalah  lembaga  legislatif
           80% sumberdaya ekonomi dikuasai hanya   mencerahkan.                yang  memiliki  kewajiban,  hak  dan
           20% Pemilik Modal, sedangkan 20% sisanya   Ada   tiga   determinan   penyebab   wewenang  yang  diatur  oleh  UUD  Negara
           diperebutkan  oleh  80%  rakyat  Indonesia.   kemiskinan dalam konteks budaya: pertama,   Republik  Indonesia  tahun  1945.  Sesudah
           Persoalan  distributif  negara  ini  lebih   produktivitas  yang  rendah  menyebabkan   amandemen  UUD  1945,  fungsi  dan
           dominan  disebabkan  karena  sistem  yang   rendahnya  upah  kerja  yang  diterima   kewenangan  DPR  menjadi  lebih  kuat  di
           kolutif dan korup yang telah dipraktekkan   dan  rendahnya  hasil  dari  input  produktif   bidang legislasi, anggaran dan pengawasan,
           oleh mereka yang mempunyai kekuasaan   lainnya.  Kedua,  kerentanan  (vulnerability),   (termasuk  fit  and  proper  test  terhadap
           dan  kesempatan  namun  tidak  amanah,   yakni situasi dimana risiko dan konsekuensi   beberapa  pemimpin  lembaga  negara).
           sehingga  menimbulkan  kesengsaraan   akibat turunnya pendapatan dan konsumsi.   Dengan  demikian,  untuk  menanggulangi
           yang berkelanjutan bagi masyarakat yang
           kurang beruntung atau termarginalkan.
             Disfungsi yang kedua adalah disfungsi
           stabilitatif,  dimana  negara  tidak  berhasil                                                       foto:infojkt.com
           dalam menstabilkan perekonomian secara
           keseluruhan. Fungsi ini menurut para pakar
           ekonomi publik, lahir karena bertolak pada
           kenyataan  bahwa  para  pelaku  ekonomi,
           pada  keadaan-keadaan  tertentu  tidak
           berdaya mengatasi masalah ekonomi yang
           mereka  hadapi,  sehingga  kalau  dibiarkan
           begitu saja akan menimbulkan instabilitas
           perekonomian secara keseluruhan.
             Masalah   pengangguran   adalah
           contoh  masalah  yang  akan  menimbulkan
           instabilitas perekonomian. Kita mengetahui                               Pembangunan gedung pencakar langit di Jakarta





                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                              |
    | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

                                                                              P

                                                                                                 95
                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13