Page 13 - MAJALAH 95

PROLOG
LAPORAN UTAMA

foto:indomiliter.com pengembangan.
Masalah berikutnya adalah kurangnya
koordinasi atau interaksi yang terpadu antara
para pemegang kepentingan atau stakehol-
ders yang ada di dalam industri strategis ini.
Stakeholders yang dimaksud adalah industri
strategis itu sendiri (PT DI, Pindad, PT PAL,
PT Dahana), lembaga pendidikan (UI, ITB,
ITS), lembaga penelitian (LUK, LAGG, BTMP,
LHI) dan lembaga sertifikasi (DSKAU, Ke-
foto:presidenri.go.id menHub) yang kesemuanya berpusat pada
koordinasi pembuat kebijakan (pemerintah,
contoh BPPT).
Kurangnya koordinasi yang terjadi di an-
tara para stakeholders,menyebabkan para pe-
megang stakeholders berjalan sendiri-sendiri.
Misalnya, industri strategis melakukan pene-
litian sendiri sehingga penelitian dari lembaga
penelitian tidak terpakai, yang berakibat
penelitian yang dihasilkan kurang maksimal
dan lembaga penelitian seakan-akan kurang
dibutuhkan oleh industri strategis perta-
hanan, dimana hal ini berimbas pada kualitas
dari pengembangan produk yang dihasilkan.
Akibat selanjutnya adalah lembaga pendi-
dikan tidak dapat menyalurkan orang-orang-
nya untuk melakukan penelitian. Selain itu,
industri strategis juga melakukan rekruitmen
sumber daya manusia sendiri, dan kurang
berkoordinasi dengan lembaga pendidikan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meninjau tank serbu buatan PT Pindad
yang ada. Akibat kurangnya koordinasi de-
ngan lembaga pendidikan, industri strategis
kesulitan mencari sumber daya manusia yang
sektor industri berbasis teknologi tentunya handal. Bagi lembaga pendidikan mereka ke-
menggagalkan Indonesia untuk lepas landas. sulitan untuk menyalurkan lulusan-lulusan
Akibat krisis moneter bagi industri stra- mereka ke industri-industri strategis terse-
tegis tidak berhenti sampai disitu. Melihat but. Akibatnya lulusan-lulusan handal dari
keadaan tersebut pemerintah ketika itu tidak lembaga pendidikan akhirnya banyak yang
membantu industri-industri tersebut dengan lari ke luar negeri (Contoh: lulusan perguruan
memberikan kontrak-kontrak jangka panjang. tinggi kita banyak yang bekerja ke Malaysia).
Yang terjadi justru industri-industri strategis Akibat kurangnya sumber daya manusia
pertahanan yang ada ditekankan untuk ber- yang handal dan kualitas pengembangan
jualan dengan target mengejar profit, sehing- produk dari penelitian yang kurang mum-
ga yang diadakan hanyalah kontrak-kontrak puni, tidak banyak produk-produk unggulan
jangka pendek yang selalu terbentur dengan yang dapat dihasilkan untuk disertifikasi,
masalah anggaran. Padahal dukungan dari sehingga lembaga sertifikasi keberadaannya
pemerintah sangat penting dalam menjaga menjadi kurang maksimal.
keberlangsungan hidup industri strategis Komite Kebijakan Industri Pertahanan
pertahanan nasional. Salah satunya adalah (KKIP) menjelaskan bahwa Pemerintah perlu
dengan membuat grand strategy, dengan cara untuk mendorong sektor riil, khususnya
memberikan kontrak-kontrak jangka panjang industri nasional untuk tumbuh dan berkem-
kepada industri strategis, sehingga mereka bang serta meningkatkan daya saing, se-
dapat berproduksi secara konsisten, ber- hingga dapat memenuhi kebutuhan di dalam
kesinambungan, dan dapat terus melakukan negeri maupun untuk keperluan ekspor.

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
|
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
95

P
ARLEMENT

Edisi