Page 14 - MAJALAH 95

Sedangkan kemampuan industri perundang-undangan yang ada,
pertahanan saat ini adalah kon- yang memberikan kapasitas kepada
tribusi dalam pemenuhan kebu- Pemerintah khususnya Kementerian
tuhan sarana pertahanan masih Pertahanan untuk mengatur, me- foto:hanifsakala.blogspot.com
relatif kecil. Hal tersebut karena lindungi dan mengarahkan industri
jenis produk yang dihasilkan masih strategis pertahanan dalam sebuah
terbatas, terutama untuk Alutsista Undang-Undang; Kelembagaan, yak-
yang hanya dilakukan oleh BUM- ni masih terjadi kekaburan dalam
NIS; Kecilnya kontribusi tersebut upaya pemberdayaan industri
juga disebabkan oleh beberapa hal, strategis pertahanan terkait dengan
antara lain terbatasnya kemampuan kewenangan antar lembaga yang
teknologi, bahan baku yang masih berkepentingan.
sangat bergantung dari luar negeri, Di satu sisi, terdapat peran yang
serta dukungan dari pihak Pemerin- tumpang tindih namun di sisi lain
tah dalam bentuk investasi maupun terdapat wilayah yang belum tersen-
pembelian produk sangat terbatas. tuh oleh semua institusi tersebut;
;Pemasaran masih mengandalkan Sumber Daya, yakni peningkatan
pada pangsa pasar domestik yang sumber daya, yang meliputi SDM,
demand-nya masih relatif kecil. pendanaan, teknologi, dan lain-lain,
Hal ini disebabkan karena yang terkait dengan industri strat-
produk yang dihasilkan tidak mam- egis pertahanan belum mendapat-
pu bersaing dengan produk yang kan skala prioritas; Networking,
sama buatan luar negeri; Komitmen yakni kemitraan antar pemangku
pengadaan dari Kementerian Per- kepentingan belum terjalin dalam
tahanan atau TNI yang periodiknya suatu kerangka hubungan yang berlangsung pada skala kecil dan
tahunan, sulit dijadikan pegangan teratur (regulated) sehingga tidak bersifat sporadis, ego-sektoral, tidak
rencana investasi jangka panjang menunjukkan keterpaduan dalam sinergis, serta tidak berorientasi ke-
oleh industri nasional. Situasi terse- pelaksanaannya; Strukturisasi pada kebutuhan pengguna (demand
but diatas menjadikan tidak kon- Industri, yakni belum terbangunnya pull) tetapi justru lebih kepada
dusif untuk penelitian dan pengem- struktur industri yang kuat terdiri keinginan lembaga Litbang sepihak
bangan (litbang) yang dilakukan dari clustering, keterkaitan, keteri- terkait dengan kecenderungan mau-
oleh badan litbang industri nasion- katan dan penataan yang terpadu pun perkembangan teknologi yang
al; Kemampuan pemasaran ke luar sehingga mampu memetakan kom- terjadi (technology push). Di samping
negeri relatif masih sangat kurang, ponen-komponen yang dibutuhkan. itu masih terdapat blok-blok dalam
keberadaan perwakilan Pemerintah Kelemahan struktur industri ini mekanisme insentif kepada lembaga
di luar negeri (korps diplomatik) memberikan celah bagi berlarut- perguruan tinggi, lembaga Litbang
belum diberdayakan dalam upaya larutnya kondisi ketergantungan maupun industri, terutama pada
mempromosikan produk unggulan pada produk luar negeri; Kemam- kegiatan Litbang pada fase pema-
industri strategis pertahanan dalam puan masa depan, yakni ketidak- tangan dan penyelesaian prototipe
negeri. pastian tentang masa depan terkait produk.
Beberapa permasalahan yang dengan teknologi maupun elemen- Rancangan Undang-Undang
melatarbelakangi penyusunan RUU elemen industri yang terdiri dari (RUU) tentang Industri Pertahanan
tentang Industri Pertahanan, adalah entry barrier, keterbatasan pasar, merupakan RUU yang terdapat di
Legalisasi dalam Undang-Undang, subsitusi, yang kemudian mem- dalam daftar Program Legislasi Nasi-
yaitu Peraturan perundang-undan- persulit upaya pembinaan industri onal (Prolegnas) Tahun 2010-2014
gan mengenai industri strategis strategis pertahanan terkait lang- dan merupakan salah satu RUU Pri-
pertahanan yang mengatur menge- kah-langkah yang bersifat strategis; oritas dalam daftar Prolegnas Tahun
nai peran masing-masing pemangku Penelitian dan Pengembangan), 2012. RUU tersebut, merupakan
kepentingan baik secara sendiri yakni kegiatan penelitian dan usul inisiatif Dewan Perwakilan
maupun terintegrasi selama ini be- pengembangan masih dijalankan Rakyat Republik Indonesia (DPR
lum dapat diterapkan secara siner- tanpa mekanisme dan ketiadaan RI) yang pada awalnya dirumuskan
gis. Di samping itu, masih terdapat aktor kendali. Hal itu menyebab- oleh Komisi I DPR RI yang salah
beberapa aspek penting yang belum kan terjadinya beberapa kelemahan satu ruang lingkup tugasnya adalah
diatur secara jelas dalam Peraturan seperti kegiatan-kegiatan Litbang di bidang Pertahanan. (*)

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 1
1
ARIA |
TH. XLII, 2012 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
95

Edisi
ARLEMENT
P